Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Elemen-Elemen Matriks ASMS

Oleh   /   Kamis 2 Juli 2015  /   Tidak ada komentar

Dalam matriks ASMS yang utuh terdapat 12 komponen penilaian dan 12 ekor komponen yang mengikutinya. Pada proses audit sosial, pertama kali peserta secara kolektif akan diminta memasukkan informasi fakta-fakta pada setiap Komponen Penilaian.

keuanganLSM

Elemen-Elemen Matriks ASMS

Matrik Audit Sosial Multi Stakeholder (Matriks ASMS) adalah seperti ditunjukkan pada Gambar 2.4, memiliki empat elemen yaitu (1) Komponen Penilaian, (2) Pertanyaan Kunci, (3) Fakta, dan (4) Skor. Masing-masing elemen matriks tersebut dijelaskan sehagai berikut:

Komponen Penilaian

33-1

Komponen Penilaian adalah satuan keadaan (aturan, praktek, kapasitas) dari sistem implementasi suatu program akan dinilai dalam suatu proses audit sosial. Satu Komponen Penilaian adalah seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.4 di atas. Komponen Penilaian dalam contoh tersebut adalah Komponen Eksistensi Kebijakan pada Distribusi. Dalam komponen tersebut yang dinilai adalah bagaimana tingkat eksistensi kebijakan untuk menjamin terjadinya proses distribusi bantuan sosial yang baik.

Dalam matriks ASMS yang utuh terdapat 12 komponen penilaian dan 12 ekor komponen yang mengikutinya. Pada proses audit sosial, pertama kali peserta secara kolektif akan diminta memasukkan informasi fakta-fakta pada setiap Komponen Penilaian. Misalnya komponen penilaian Efektivitas Kebijakan-Distribusi. Kemudian setelah itu, peserta diminta memberi Skor Komponen yang terkait dengan Komponen Penilaian terscbut sesuai informasi fakta-fakta yang ada di situ. Proses ini akan dilakukan pada scluruh komponen penilaian dalam matriks tersebut.

Aspek yang dinilai untuk setiap komponen penilaian dalam matriks ASMS ini adalah seperti yang ditunjukan Tabel berikut:

34-1

  1. Kemampuan disini meliputi: ketersediaan tenaga pelaksana, kecukupan skill, ketersediaan anggaran, keberadaan struktur dan fungsi yang tepat.
  2. Harus diingat, distribusibuan sekedar memindahkan barang/uang dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun distribusi di sini termasuk melakukan pembuatan rencana belanja, melakukan belanja (produk maupun jasa).
  3. Dalam hal ini ketidakterlibatan masyarakat dapat terjadi karena: (1) proses pengambilan keputusan dilakukan tertutup sehingga masyarakat tidak bisa terlibat; atau karena kapsitas masyarakat untuk terlibat/memahami subtansi kurang memadai.
  4. Distribusi selain berupa delivery (pengiriman uang/barang) dapat pula berupa penentuan belanja (konversi uang/barang) dapat pula berupa penentuan belanja (Konversi uang ke barang/jasa), proses belanja itu sendiri dan lain-lain.
  5. Dalam hal ini kemampuan tersebut dapat dilihat misalnya dari apakah ada personel yang ditugaskan, kapasitas personel tersebut, dan wewenang yang dimiliki personel tersebut.
  6. Dalam hal ini, tidak teraksesnya laporan oleh masyarakat dapat terjadi karena: (1) laporan memang tidak terpublikasi/tersampaikan pada masyarakat; atau karena (2) kapasitas masyarakat untuk mengakses laporan tersebut/memahami isi laporan tersebut kurang mencukupi.
  7. Dalam hal ini upaya pelaksanaan mekanisme complain tersebut, dapat muncul baik ketika telah ada regulasi tentang mekanismekomplain maupun bentuk spontan dari service provider untuk menyidakan mekanisme komplain.
  8. Meliputi mekanisme complain yang ada karena disediakan oleh penyedia pelayanan, atau bahkan ketika tidak ada mekanisme komplain yang telah disediakan komponen penilaian ini menilai bagaimana sistem yang ada memberi ruang kepada masyarakat untuk melakukan komplain.

35-1

Disarikan dari buku: Manual Audit Sosial Multi Stakeholder, Penulis: Ilham Cendekia Srimarga, Muchammad Fahazza, Widi Heriyanto, Hal: 32-35.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Proses SDM Berbelit-Belit

Selengkapnya →