Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Faktur Pajak

Oleh   /   Kamis 18 Desember 2014  /   Tidak ada komentar

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

keuanganLSM

faktur pajak

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Fungsi Faktur Pajak dalam pelaksanaan UU PPN 1984, memegang posisi sentral dalam mekanisme pengkreditan Pajak Kelurahan dan Pajak Masukan untuk menentukan apakah Pengusaha Kena Pajak dalam suatu Masa Pajak masih harus membayar PPN yang kurang dibayar atau mempunyai kelebihan pembayaran PPN. Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.

Jenis Faktur Pajak

Pengusaha Kena Pajak Wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

  • Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;
  • Penyerahan Jasa Kena Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
  • Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau
  • Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h.

Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau menyerahkan Jasa Kena Pajak itu wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak. Faktur pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan. Faktur pajak dapat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Direktur Jendral Pajak.

Berdasarkan ketentuan ini, atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16D wajib diterbitkan Faktur Pajak.

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa kena Pajak yang paling sedikit memuat:

  • Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
  • Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  • Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  • Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  • Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
  • Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  • Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya. Namun, keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f.

Dokumen-dokumen Tertentu yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak

Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak:

  • Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut.

Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf h paling sedikit harus memuat:

  • Nama, alamat, dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan;
  • Nama pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  • Jumlah satuan barang apabila ada;
  • Dasar Pengenaan Pajak; dan
  • Jumlah Pajak yang terutang kecuali dalam ekspor.
  • Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;
  • Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat/dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakan Minyak;
  • Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi;
  • Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
  • Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk jasa kepelabuhanan;
  • Tanda pembayaran atau kuitansi listrik;
  • Pemberitahuan Ekspor Jasa Pajak/Barang Kena Pajak tidak berwujud yang dilampiri invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak tidak berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang kena Pajak tidak berwujud;
  • Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor Barang kena Pajak;
  • Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

Pembuatan Faktur Pajak Atas Transaksi yang Menggunakan Mata Uang Asing

Apabila pembayaran atau harga jual atau penggantian dilakukan dengan mempergunakan mata uang asing, maka perhitungan besarnya PPN yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan mempergunakan kurs yang berlaku menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan Faktur Pajak.

Dalam hal kurs yang berlaku pada saat pembuatan Faktur Pajak Standar berbeda dengan kurs yang berlaku pada saat pembayaran oleh pemungut PPN, Faktur Pajak Standar dapat dibetulkan. Penerbitan Faktur Pajak Standar pengganti hanya dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal Faktur Pajak Standar yang diganti diterbitkan sepanjang belum dilakukan pemeriksaan.

Saat Pembuatan Faktur Pajak

Faktur Pajak harus dibuat pada:

  • Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
  • Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
  • Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Materi Keuangan.

Pada prinsipnya Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan atau pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan. Dalam hal tertentu dimungkinkan saat pembuatan Faktur Pajak tidak sama dengan saat-saat tersebut, misalnya dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah. Karena itu, Menteri Keuangan berwenang untuk mengatur saat lain sebagai saat pembuatan Faktur Pajak.

Disarikan dari buku: Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Penulis: Assoc.Prof. DR. Gustian Djuanda, Irwansyah Lubis, SE, Msi, Hal: 73-77.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Pemkab Batang Dorong Pelaku UMKM agar Manfaatkan Teknologi

Selengkapnya →