Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Hak dan Tanggungjawab dalam Peta Politik Akuntabilitas LSM

Oleh   /   Jumat 5 Februari 2016  /   Tidak ada komentar

Masyarakat, media, akademisi dan politisi telah mulai mempertanyakan siapa yang memberi hak kepada LSM untuk memainkan peranan yang begitu menonjol dan berpengaruh dalam berbagai arena politik.

Hak dan Tanggungjawab dalam Peta Politik Akuntabilitas LSM

Hak dan Tanggungjawab dalam Peta Politik Akuntabilitas LSM

Dalam dasawarsa terakhir abad ke-20, tampaknya terdapat kesepakatan luas bahwa lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) dianggap sebagai organisasi yang baik sebagai pengawal pembangunan, sebagai agen demokrasi serta dalam memanfaatkan globalisasi. LSM dianggap sebagai inti dari masyarakat sipil yang aktif, yang mendorong pemberian pelayanan publik dan mendukung gelombang demokratisasi yang semakin besar yang tampaknya tidak terbendung lagi setelah runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989.

Namun demikian, sejak tahun 2001, muncul pula upaya besar untuk melawan LSM dengan menyatakan bahwa mereka merongrong kedaulatan nasional dan demokrasi, serta tidak memiliki hubungan dengan masyarakat secara riil. Ketika LSM semakin lantang menyuarakan pendapat mereka dalam berbagai debat kebijakan publik, serta menunjukkan peranan pentingnya dalam merumuskan baik mengenai persoalan (pemanasan global) maupun solusinya (perjanjian intenasional), maka tuntutan agar LSM bersikap akuntabel semakin mernbesar.

Dasar pemikiran dalam diskusi mengenai akuntabilitas LSM tercermin dalam sejumlah pertanyaan: peranan apa yang sah untuk dimainkan LSM? tanggungjawab apakah yang harus diartikulasikan dengan jelas sebagai bagian dari peranan tersebut? dan kepada siapakah LSM bertanggung jawab? Pertanyaan lainnya adalah di mana dan bagaimana LSM sebaiknya ditempatkan dalam struktur tata pemerintahan (governance) lokal, nasional dan internasional. Masyarakat, media, akademisi dan politisi telah mulai mempertanyakan siapa yang memberi hak kepada LSM untuk memainkan peranan yang begitu menonjol dan berpengaruh dalam berbagai arena politik.

Salah satu sindiran yang paling spontan dan mengena yang ditujukan kepada LSM adalah ‘siapa yang Anda wakili?’. Sayangnya, berbagai pertanyaan tersebut dan kecurigaan terhadap LSM didukung oleh orang-orang yang pandangan atau kepentingan politiknya terancam oleh LSM tertentu atau munculnya LSM sebagai sebuah kekuatan politik. Mereka mengarahkan serangannya pada peranan advokasi kebijakan publik yang dimainkan oleh LSM.

Dengan mengacu kepada buku panduan aktivis LSM, sekarang LSM sendiri dijadikan obyek pengawasan dan berbagai upaya untuk menjatuhkan legitimasinya, baik dalam hal organisasi maupun pendapat yang disuarakannya. Namun demikian, kelirulah jika kita mengabaikan kenyataan bahwa serangan terhadap LSM sekarang ini sebagai dipicu hanya oleh motif politik. Persoalan akuntabilitas sudah mengemuka karena tiga alasan adanya pertumbuhan yang cepat dalam hal jumlah dan ukuran LSM, mengalirnya dana yang lebih besar dan suara yang lebih lantang dalam mempengaruhi kebijakan publik. Boleh jadi LSM adalah bentuk organisasi masyarakat yang paling cepat berkembang di seluruh dunia.

Pertumbuhan di sektor ini tidak sepenuhnya sehat. Misalnya, banyak pejabat pemerintah yang mendirikan LSM yang terkait dengan kantor-kantor pemerintah agar dapat menerima dana dari sana. Ada juga fenomena yang dapat disebut sebagai LSM aktentas, yang hanya diawaki oleh satu orang yang selalu hadir dalam suatu seminar ke seminar lain. Gejala-gejala pertum buhan yang tidak sehat ini telah mendorong munculnya gagasan tentang akuntabilitas. Pertumbuhan sektor LSM ini telah meningkatkan aliran dana yang sangat besar ke dalamnya.

Beberapa LSM di Barat memiliki anggaran yang jauh lebih besar dari lembaga-lembaga di bawah PBB. Sejak awal tahun 1980-an, privatisasi pelayanan publik menjadi salah satu bagian penting dari kebijakan liberalisasi. LSM menjadi pilihan utama untuk pengadaan pelayanan sosial, karena lebih disukai oleh pihak donor dibandingkan dinas-dinas pemerintah. Dengan mengalirnya semakin banyak dana tersebut, timbul gagasan untuk membangun mekanisme akuntabilitas. Dengan jumlah yang semakin banyak dan memanfaatkan sumberdaya lebih besar, LSM berupaya untuk ikut menentukan kebijakan publik, terutama dalam, tetapi tidak terbatas pada, percaturan politik dunia.

LSM dipercaya sudah menentukan banyak agenda kebijakan publik global dalam jangka sepuluh tahun terakhir, termasuk dalam masalah hutang yang macet, kerusakan lingkungan, hak asasi manusia, pembersihan ranjau serta tanggungjawab sosial perusahaan.

Semakin nyaring suara LSM dalam memperjuangkan berbagai kebijakan, semakin keras pula tuntutan akuntabilitas terhadap mereka dari kalangan yang mencemaskan meningkatnya kekuatan LSM dalam menentukan agenda kebijakan publik global dan dalam memengaruhi bentuk pasar (Manheim, 2003). Ada sejumlah akuntabilitas yang riil dan penting yang perlu dirumuskan oleh kalangan LSM, yang berpangkal pada tanggungjawab mereka. Tanggungjawab LSM secara umum dapat dikategorikan menjadi tiga macam.

Pertama, tanggungjawab organisasional, yang mencakup transparansi dalam pengambilan keputusan dan pembukuan, efisiensi kegiatan dan bekerja dalam batas-batas legal dengan cara yang transparan. Tanggungjawab yang disebut belakangan itu mengasumsikan bahwa hak-hak asasi manusia memang dihormati di masyarakat dimana LSM itu berada. Kedua, tanggungjawab yang melekat pada misi sebuah LSM, semisal memperjuangkan hak orang miskin, pemberantasan kelaparan, hak-hak anak, atau pemeliharaan lingkungan. Ketiga, ada satu jenis tanggungjawab terhadap pemangku kepentingan yang berbeda-beda yang ditimbulkan oleh atau termasuk dalam kegiatan LSM.

Tujuan buku ini adalah untuk menempatkan masalah akuntabilitas LSM di dalam kerangka politik di mana masalah ini muncul, suatu kerangka yang hampir selalu dilupakan dalam diskusi teknis mengenai sertifikasi, pengaturan diri sendiri dan mekanisme akuntabilitas operasional yang lain. Dengan buku ini, kami berpendapat bahwa tanggapan terhadap berbagai masalah akuntabilitas tersebut tergantung pada berbagai pertimbangan, terutama pada konteks politik di mana LSM berada, tetapi juga pada misi tertentu dari organisasi yang bersangkutan serta tuntutan dari pemangku kepentingan yang berbeda-beda.

Terkait dengan konteks politik, LSM akan jauh lebih siap untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas dalam lingkungan politik yang bebas, demokratis serta kondusif bagi aktivitas warganegara dan sebaliknya dalam situasi di mana rezim otoritarian menindas kebebasan dasar untuk berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat. Demikian pula, ada banyak sekali masalah yang muncul di seputar tanggungjawab LSM jika ia berada dalam suatu lingkungan dimana lembaga dan praktik demokrasi belum sepenuhnya terbentuk.

Dengan begitu masalah akuntabilitas LSM akan mau tidak mau menyinggung berbagai persoalan hak asasi manusia dan demokrasi, bukan sekedar dari perspektif konseptual, tetapi sebagai suatu dasar keberadaan manusia yang membolehkan atau melarang pribadi-pribadi untuk berkumpul satu sama lain untuk memperjuangkan kepentingan mereka yang sah.

Buku ini menempatkan akuntabilitas LSM sebagai sebuah masalah pluralitas berdasarkan pada pentingnya untuk menerapkan prinsip-prinsip umum serta hak-hak universal dalam konteks yang berbeda-beda, yang berbeda dengan menganggapnya sebagai masalah standar umum, teknis pertukangan atau mekanisme yang dapat diterapkan secara universal. Kami tidak percaya bahwa ada ‘prestasi teladan’ akuntabilitas LSM yang dapat dipakai dimana-mana.

Mengembangkan mekanisme akuntabilitas yang memadai adalah proses yang panjang dan sulit, sebagaimana diuraikan dalam banyak bab di buku ini. Pembicaraan tentang akuntabilitas selama ini kurang bergema di kalangan LSM, mungkin karena adanya sikap defensif terhadap ancaman politis langsung atau sedang memenuhi kebutuhan yang mendesak, tetapi juga karena untuk menegakkan akuntabilitas secara serius menuntut biaya tinggi bagi hampir semua jenis organisasi.

Siapa yang memiliki waktu dan sumberdaya untuk menerapkan proses partisipatoris mendalam untuk benar-benar menelaah kebutuhan para pemangku kepentingan, memilah-milah dan memeringkatnya dan lalu mengubah kebijakan serta struktur organisasi agar sesuai dengannya? Apa insentifnya untuk melakukan hal itu? Namun demikian, didorong oleh baik imperatif positif maupun negatif dan dengan memadukan pengembangan organisasi dengan keberlanjutan kelembagaan dan kepentingan organisasi, banyak LSM yang semakin memperhatikan masalah akuntabilitas.

Walaupun upaya LSM untuk merumuskan masalah akuntabilitas umumnya baru muncul dalam dasawarsa yang lalu, mereka sudah mulai mengkonsolidasikan diri dalam jaringan-jaringan, baik melalui masing-masing organisasi maupun secara nasional, global dan regional. Tujuan lain dari buku ini adalah untuk menyajikan berbagai inovasi dalam hal akuntabilitas LSM ini. Tujuan utama kami adalah untuk membantu para aktivis LSM mengembangkan lebih lanjut panorama akuntabilitas LSM.

Disarikan dari buku: Akuntabilitas LSM Politik, Prinsip, Inovasi, Penulis: Lisa Jordan & Peteran Van Tuijl, Hal: 1-7.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Lingkup Pekerjaan Pemeriksa Internal (3/4)

Selengkapnya →