Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Umum  >  Artikel saat ini

Investasi: Hambatan Pengembangan Reksa Dana di Indonesia

Oleh   /   Kamis 5 Januari 2012  /   Tidak ada komentar

Pembebasan PPh untuk reksa dana dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk memuluskan jalan bagi terbentuknya pasar sekunder obligasi pemerintah yang likuid sehingga mendorong yield to maturity menjadi lebih rendah.

keuangan LSM

Hambatan dalam memasarkan reksa dana di Indonesia juga berasal dari kondisi internal investor dalam negeri

Hambatan yang timbul dalam pengembangan reksa dana di Indonesia tidak terlepas dari risiko dalam berinvestasi yang meliputi:

  • Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan yang diakibatkan menurunnya harga dari efek misalnya karena kenaikan suku bunga atau melemahnya kinerja emiten ekuitas. Penurunan NAB unit penyertaan reksa dana juga bisa terjadi karena adanya biaya-biaya yang dikenakan atas reksa dana tersebut, misalnya management fee atau custodian fee.
  • Risiko Likuiditas Penjualan Kembali (redemption) sebagian besar unit penyertaan secara bersamaan dapat menyulitkan manajer investasi dalam menyediakan uang tunai bagi pembayaran tersebut.
  • Risiko Politik dan Ekonomi. Bagi Indonesia yang menganut sistem ekonomi terbuka, perkembangan politik dan ekonomi di dalam maupun di luar negeri dapat memengaruhi pandangan umum terhadap perusahaan emiten. Hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang tercermin dari perubahan harga efek dalam portofolio reksa dana.
  • Risiko Wanprestasi. Risiko ini muncul jika ada pihak terkait seperti emitan, custodian bank, pialang atau agen penjualan gagal memenuhi kewajibannya sehingga memengaruhi NAB reksa dana.
  • Risiko Pembubaran. Pembubaran manajemen investasi yang penyebabnya bisa datang dari berbagai hal dapat merugikan pihak investor.
  • Risiko Berkaitan dengan Peraturan. Adanya batasan-batasan tertentu dari pihak otorita pasar modal dapat menyebabkan risk and return reksa dana di Indonesia tidak optimal. Misalnya batasan pembelian efek di luar negeri hanya sebesar 15% dari NAB yang bertujuan mencegah terjadinya capital flight dapat menjadi bumerang. Karena pembatasan investasi luar negeri maka ketika pasar modal Indonesia merosot tajam, pengelola tidak bisa memindahkan dananya ke pasar modal luar negeri yang lebih aman.

Selain risiko-risiko tersebut, hambatan dalam memasarkan reksa dana di Indonesia juga berasal dari kondisi internal investor dalam negeri.

Pengetahuan yang terbatas, gaya berinvestasi yang konservatif, dan fanatisme yang tinggi terhadap produk perbankan menyebabkan pemasaran produk-produk reksa dana sulit menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mengatasi masalah ini, pengkomunikasian yang transparan kepada calon investor dan kemitraan dengan bank dalam proses pemasaran sangat diperlukan.

Masalah perubahan kebijakan fiskal dan moneter juga dapat menjadi masalah potensial yang serius bagi reksa dana di kemudian hari. Untuk menutup defisit APBN, pemerintah terus berusaha mengejar sektor-sektor yang potensial untuk dikenakan pajak. Apabila rencana pemerintah menghapus insentif pembebasan PPh final bagi reksa dana di bawah 5 tahun jadi diberlakukan, baik untuk mengejar pendapatan negara dan menghilangkan arbitrase ekonomi, maka reksa dana mungkin tidak akan menarik lagi. Namun berdasarkan perhitungan yield to maturity, penghapusan PPh final terhadap reksa dana akan merugikan pemerintah. Pembebasan PPh untuk reksa dana dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk memuluskan jalan bagi terbentuknya pasar sekunder obligasi pemerintah yang likuid sehingga mendorong yield to maturity menjadi lebih rendah. Dengan yield to maturity yang lebih rendah, penghematan keuangan pemerintah yang bisa dihasilkan dari penerbitan obligasi untuk keperluan refinancing selama setahun diperkirakan dapat mencapai Rp35 triliun, jauh lebih besar daripada tax-revenue loss kurang lebih sebesar Rp 1 triliun akibat pembebasan PPh final tersebut.

Terkait dengan kebijakan moneter, mengingat bahwa perkembangan reksa dana khususnya dengan underlying obligasi pemerintah terkait erat dengan kecenderungan penurunan suku bunga SBI maka perkembangan reksa dana dengan demikian sangat rentan terhadap perubahan kebijakan otoritas moneter. Perubahan secara mendadak dan dalam magnitude besar, sangat membahayakan perkembangan reksa dana khususnya dan kestabilan pasar keuangan umumnya. Untuk mencegah hal tersebut, perubahan kebijakan harus dilakukan secara gradual, terukur dan konsisten melalui kebijakan interest rate smoothing.

Hal terakhir yang menjadi hambatan perkembangan reksa dana di Indonesia adalah adanya fakta diskriminasi perlakuan pemerintah terhadap investor domestik dalam berinvestasi. Misalnya, berdasarkan perjanjian bilateral, investor Singapura yang melakukan transaksi Surat Utang Negara (SUN) dibebaskan dari pungutan pajak pemerintah Indonesia padahal di sisi lain investor domestik, khususnya investor pribadi, perusahaan efek, korporasi, dan asuransi, dikenai pajak final 20%. Hal ini mengakibatkan persaingan tidak sehat. Dengan nilai pasar efek dalam negeri yang sudah undervalue ditambah pembebasan pajak investasi, akan tercipta spread insentif yang sangat tinggi bagi investor asing untuk masuk ke pasar modal Indonesia. Dampak positifnya adalah terjadi aliran dana masuk dari luar negeri, namun sangat disayangkan hal ini mengandung risiko besar karena investasi ini terjadi pada pasar modal yang dapat keluar sewaktu-waktu. Apabila hal ini yang terjadi, maka akan terjadi keterpurukan harga di pasar yang menjurus pada kesulitan likuiditas.

Disarikan dari buku: Menjadi Kaya Melalui Reksa Dana, editor: Eko B. Supriyanto dan Randy Pangalila, halaman: 1822.

    Cetak       Email
  • Publish: 8 tahun ago on Kamis 5 Januari 2012
  • By:
  • Last Modified: Juni 8, 2015 @ 5:41 pm
  • Filed Under: Umum
  • Tagged With:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Membuat SDM Dihargai

Selengkapnya →