Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Harapan Masyarakat Atas Lembaga Non-Profit

Oleh   /   Rabu 5 Oktober 2016  /   Tidak ada komentar

Seiring dengan maraknya pendirian lembaga non-profit terutama sejak era Reformasi, proses seleksi alam berlangsung.

harapan masyarakat atas lembaga non profit

Harapan Masyarakat Atas Lembaga Non-Profit

Seiring dengan maraknya pendirian lembaga non-profit terutama sejak era Reformasi, proses seleksi alam berlangsung. Lewat media massa, masyarakat mengetahui perilaku lembaga non-profit yang tidak selaras dengan sifatnya. Lembaga yang seharusnya bersifat sosial dan melayani masyarakat, justru mengeruk dana atas nama masyarakat. Kemiskinan dan keterbelakangan suatu wilayah justru menjadi “komoditas” bagi lembaga non-profit untuk menggalang dana dari para donator.

Setelah lembaga non-profit berbisnis dengan kedok sosial, kini korupsi dan pemborosan dana semakin menambah daftar panjang “dosa” lembaga non profit di mata masyarakat. Bahkan sejak isu pencucian uang (money laundering) beredar dan peraturan dikeluarkan, lembaga non-profit terutama yang berbentuk yayasan dicurigai bermain sebagai  alat pencucian uang.

Kini masyarakat mulai menuntut transparansi dan akuntabilitas setiap lembaga non-profit. UU Yayasan sudah mengakomodasi permintaan ini dengan kewajiban untuk mempublikasikan laporan tahunan kegiatan serta laporan keuangan lembaga. Demikian juga UU tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah mensyaratkan lembaga non-pemerintah untuk membuat laporan keuangan dan kegiatan untuk dipublikasikan. Sayangnya, belum ada sanksi bagi lembaga yang tidak patuh. Meskipun masyarakat sudah “menghukum” mereka dengan tidak mau memberikan donasi kepada sembarang lembaga, hal ini mengakibatkan ketergantungan lembaga non-profit di Indonesia kepada pendirinya atau kepada donatur asing.

Transparansi dan akuntabilitas mencakup keterbukaan dari lembaga untuk menginformasikan dua hal. Pertama, berapa dan untuk apa dana dikumpulkan oleh lembaga. Kedua, bagaimana lembaga menggunakan dana yang ada. Apakah dengan tidak mengindahkan efisiensi, atau kerap disebut boros. Lembaga perlu menginformasikan kepada masyarakat akuntabilitasnya dalam penggunaan dana secara efisien, bagaimana dengan dana seminimal mungkin dicapai tujuan yang maksimal.

Tuntutan masyarakat dapat terpenuhi ketika pengurus lembaga non-profit memiliki kemauan untuk transparan. Artinya, niatan untuk transparan kepada donatur, masyarakat, pemerintah dan siapa saja harus ada dibenak setiap pengurus lembaga non-profit.

Di samping kemauan untuk transparan dan akuntabel, tentu kemampuan teknis untuk mewujudkannya sama pentingnya. Misalnya dibutuhkan kemampuan teknis untuk dapat menghasilkan laporan keuangan dalam bentuk yang baku sebagai media pelaporan sumber dana dan penggunaannya. Diperlukan kemampuan untuk mengelola keuangan secara baik dan memenuhi kaidah-kaidah pengeloaan yang umum.

Disarikan dari buku: Manajemen Keuangan lembaga Nirlaba, Penulis: Pahala Nainggolan, Hal: 8-9.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Arti Hukum bagi Perkembangan Ekonomi

Selengkapnya →