Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Hasil dari Ujicoba Penerapan ASMS

Oleh   /   Senin 23 Juli 2018  /   Tidak ada komentar

Masayarakat tidak tahu kemana mereka harus mengalamatkan permintaan mereka. Pemerintah selalu berpendapat bahwa kelangkaan pupuk dan tidak akuratnya subsidi diakibatkan karena buruknya distribusi dan penjual, padahal di lain pihak supply sebenarnya sangat cukup.

keuanganLSM

Hasil dari Ujicoba Penerapan ASMS

Berdasar hasil ujicoba ASMS tersebut diperoleh beberapa temuan mengenai ketiga program bantuan sosial pemerintah: program BOS, program Raskin dan program Pupuk Bersubsidi tersebut. Hasil-hail temuan antara lain adalah:

  • Dalam Program BOS, Pupuk Bersubsidi, dan Raskin terdapat kesenjangan yang cukup besar dalam aspek integritas dan akuntabilitas publik yang akhirnya berujung pada terbukanya peluang untuk terjadinya penyimpangan dan korupsi. Hal ini bisa disebabkan oleh peraturan yang lemah atau kurang tegas menutup peluang terjadinya korupsi, enforcement atau penegakan aturan yang lemah dalam implementasi, maupun karena tidak adanya akses bagi masyarakat untuk tahu dan kemudian mampu berpartisipasi secara lebih berkualitas.
  • Dalam program BOS misalnya, tersedianya skema keuangan yang sederhana dan ketatnya kerangka hukum dari integritas dan akuntabilitas ternyata belum mampu mengurangi lemahnya penegakkan hukum, terutama pada sisi penyediaan (supply). Hal ini terjadi disebabkan banyak alasan, antara lain:(a) instrumen BOS yang tidak mudah dilaksanakan, (b) batasan yang ada tidak cukup untuk mencegah terjadinya korupsi, dan (c) kurangnya dukungan institusi yang berperan dalam penegakan aturan, terutama dalam menyediakan regulasi. Pada sisi permintaan (demand), lemahnya atau tidak adanya tekanan yang kuat dari masyarakat (atau penerima program BOS) terhadap pelaksanaan regulasi, membuat integritas dan akuntabilitas para penyelenggaran program menjadi lemah.
  • Dalam program Raskin, rantai distribusi yang panjang memberikan ruang yang lebar bagi terjadinya korupsi. Adanya fungsi dari pihak pemegang otoritas di setiap rantai distribusi memungkinkan setiap orang dapat melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan yang terkait dengan dana bantuan, baik dalam penentuan kelompok sasaran maupun dalam provisi beras. Pada sisi penyediaan (supply side), kerangka hukum yang tidak jelas dapat mengakibatkan integritas dan akuntabilitas distribusi dana bantuan menjadi masalah utama. Lemahnya kerangka hukum dapat membuat para pelaku atau pelaksana program mengartikan regulasi yang ada sesuai dengan apa yang mereka inginkan, yang mana hal ini merupakan pemicu dari disalahgunakannya kewenangan yang ada. Pada sisi permintaan (demand side), permintaan masyarakat terhadap promosi integritas dan akuntabilitas pada proses distribusi program Raskin pada dasarnya telah dikembangkan dengan baik. Tetapi kebanyakan CSO dan kelompok masyarakat sendiri tidak memahami sistem distribusi dari program Raskin, tentu saja hal ini melemahkan kemampuan masyarakat untuk melakukan pengawasan secara berkualitas. Dalam hal ini kadang-kadang tuntutan mereka bersifat sporadik dan tidak terorganisir dengan baik, dan ujungnya tidak membawa pengaruh yang signifikan.
  • Dalam program Pupuk Bersubsidi, aspek integritas dan akuntabilitas juga menjadi masalah, bahkan lebih kompleks. Ada tiga hal utama yang menyebabkan permasalahan yang kompleks dalam program Pupuk Bersubsidi: Pertama, lemahnya mekanisme transparansi dalam pembayaran dana subsidi dari pemerintah ke produsen pupuk; kedua, distribusi atau penjualan pupuk bersubsidi yang terlalu lama; dan ketiga, pelaksanaan program yang tidak transparan.
    Alokasi anggaran untuk subsidi harga pupuk agar petani mampu membeli pupuk dan meningkatkan hasil produksi pertanian faktanya tidak mencapai target. Berdasarkan hasil riset, PATTIRO mengidentifikasi bahwa produsen pupuk hanya bertanggung jawab terhadap lini I (gudang produksi pupuk) sampai dengan lini IV (kios penjualan). Yang menjadi masalah, distribusi pupuk dari para penjual di lini IV (kios penjualan) kepada petani merupakan penjualan secara tertutup yang berarti para penjual dapat menjual pupuk bersubsidi ini kepada siapapun yang berminat. Hal ini membuat para petani mengalami kebingungan untuk mencari pupuk bersubsidi sebanyak yang mereka butuhkan, sesuai dengan luas lahan mereka. Masalah ini menunjukkan lemahnya kerangka hukum yang mengatur implementasi program secara tidak menyeluruh memastikan distribusi pupuk bersubsidi sampai ke tangan para petani. Masalah lainnya adalah monitor terhadap distribusi pupuk bersubsidi masih berlangsung sebagian. Yang mana monitor usaha perencanaan, procurement (pengadaan) dan distribusi tidak berintegrasi dengan baik. Terlebih lagi pemerintah daerah mengambil peranan yang besar karena mereka berfikir bahwa kebijakan ini ada otoritas pemerintah pusat. Pada sisi permintaan adanya tanda-tanda positif. Permintaan publik sangatlah berkembang dalam terutama yang berhubungan dengan kebutuhan dasar para petani. Tetapi, permintaan mereka tidak terorganisir dengan baik. Mereka cenderung sporadik dan hanya dilakukan saat pupuk sangat langka. Masalah lainnya adalah masayarakat tidak tahu kemana mereka harus mengalamatkan permintaan mereka. Pemerintah selalu berpendapat bahwa kelangkaan pupuk dan tidak akuratnya subsidi diakibatkan karena buruknya distribusi dan penjual, padahal di lain pihak supply sebenarnya sangat cukup.

Disarikan dari buku: Manual Audit Sosial Multi Stakeholder, Penulis: Ilham Cendekia Srimarga, Muchammad Fahazza, Widi Heriyanto, Hal: 16-19.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Karakteristik LSM

Selengkapnya →