Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Berita Media  >  Artikel saat ini

Hukum Mati Koruptor!

Oleh   /   Sabtu 26 November 2011  /   Tidak ada komentar

Mulia Nugraha (37), seorang eksekutif perusahaan asuransi, mengatakan, selama aparat yang terbukti korupsi hanya dikenai hukuman penjara di bawah 5 tahun serta tidak dimiskinkan dan malah mendapat fasilitas di rutan, mereka tidak akan pernah jera.

keuangan LSM

Saat ini, ketika korupsi diperangi, banyak yang tidak jera.

Sumber: KOMPAS, Sabtu, 26 November 2011, Hal 2.

Mulia Nugraha (37), seorang eksekutif perusahaan asuransi, mengatakan, selama aparat yang terbukti korupsi hanya dikenai hukuman penjara di bawah 5 tahun serta tidak dimiskinkan dan malah mendapat fasilitas di rutan, mereka tidak akan pernah jera.

Menurut Mulia, hukuman bagi koruptor itu serendah-rendahnya 10 tahun penjara. Itu juga harus disertai dengan pembekuan seluruh asetnya dan tidak ada remisi. ”Kalau sidang, juga harus pakai baju tahanan khusus. Jangan sidang masih pakai batik sutra,” katanya.

Bagi Mulia, koruptor pantas dihukum mati. Deki Djoko Pratomo, pengusaha, malah menyatakan, hukuman mati wajib bagi aparat negara yang korup. Seluruh hartanya juga harus disita. Namun, menurut dia, perilaku korup di Indonesia telah bersifat sistemik.

Oleh karena itu, terkait aparat yang korupsi, atasannya juga harus diberi hukuman karena berarti atasan tersebut tidak bisa mengawasi anak buahnya. ”Ada proporsi hukuman, jadi atasan juga kena denda karena sekarang rata-rata korupsi enggak main sendiri. Atasan kalau enggak kecipratan atau paling enggak membiarkan,” katanya.

Ia mencontohkan, kalau ada menteri yang terbukti korupsi, Presiden dan partai tempat menteri itu harus bertanggung jawab, minimal kena denda. ”Presiden kan kudu tanggung jawab menjamin orang-orang yang dia pilih,” kata Deki.

Saat ini, ketika korupsi diperangi, banyak yang tidak jera juga. Setiap waktu, ada saja yang tertangkap, baik pengusaha, pejabat, maupun anggota parlemen. Kamis (24/11), Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Sekretaris Daerah Kota Semarang Akhmad Zaenuri dan dua anggota DPRD Kota Semarang, Agung Purno Sardjono dan Sumartono, terkait dugaan suap penetapan RAPBD setempat.

Suyatno (35), warga Kelurahan Grogol Utara, Jakarta, yang sehari-hari bekerja sebagai tukang servis listrik, hanya bisa termangu mendengar anggota DPRD harus mendapatkan uang sebelum menyetujui APBD. ”DPRD bukannya sudah dapat gaji dan macam-macam tunjangan, ya? Mereka makin kaya, kami makin miskin. Uangnya dikorup terus,” ujar Suyatno.

Tak ayal lagi, lelaki yang sehari-hari berpenghasilan tidak jelas besarnya itu pun berharap hukuman berat dikenakan kepada koruptor.

Niat politik

Wakil Ketua KPK M Jasin mengatakan, solusi yang ditunggu-tunggu adalah niat politik pemerintah. ”Yang kita tunggu adalah political will pemerintah untuk melaksanakan reformasi birokrasi yang terintegrasi, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance,” katanya, Jumat.

Jasin juga menyatakan, penegakan kode etik dan code of conduct harus tegas untuk menciptakan integritas pegawai pemerintah. Pencegahan dengan perbaikan sistem administrasi negara ternyata juga tidak bisa 100 persen menyetop korupsi. ”Karena mindset masyarakat kita masih korup,” lanjut Jasin.

Bagi pengamat politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang, Susilo Utomo, suap-menyuap dalam politik anggaran merupakan bagian dari proses demokrasi yang tidak mensyaratkan penguatan kesejahteraan pelaku politiknya. Di tengah banyak masyarakat yang masih miskin, praktik korupsi akan terus terjadi karena korupsi adalah kebutuhan agar orang menjadi kaya. (EDN/RAY/INA/WHO)

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

UMKM Perlu Serap Digital

Selengkapnya →