Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Berita  >  Artikel saat ini

IKPI Kecewa Pemerintah Belum Perbaiki Sistem Administrasi

Oleh   /   Jumat 18 November 2011  /   Tidak ada komentar

IKPI kecewa terhadap kurang responsnya pemerintah memperbaiki sistem administrasi perpajakan. Para profesional ini juga menyayangkan pemerintah berani mengeluhkan masih sedikitnya warga negara yang sadar membayar pajak, baik perseorangan maupun pengusaha.

keuanganLSM

IKPI Kecewa Pemerintah Belum Perbaiki Sistem Administrasi

Sumber: KOMPAS, Jumat, 18 November 2011, Halaman: 18.

Perpajakan

Nusa Dua, Kompas – IKPI kecewa terhadap kurang responsnya pemerintah memperbaiki sistem administrasi perpajakan. Para profesional ini juga menyayangkan pemerintah berani mengeluhkan masih sedikitnya warga negara yang sadar membayar pajak, baik perseorangan maupun pengusaha.

Ketua Dewan Penasihat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Prijohandojo Kristanto mengatakan, tidak tertibnya wajib pajak di Indonesia karena lemahnya administrasi dari pemerintah sehingga tidak terpantau. ”Indonesia masih tertinggal dengan beberapa negara seperti Australia. Jika administrasi tertata, termasuk sistemnya, warga Indonesia pasti juga tertib bayar pajak,” kata Kristanto di sela-sela Konferensi Asia-Oceania Tax Consultants Association (AOTCA) di Melia Nusa Dua, Kamis (17/11).

Ia percaya, rendahnya pembayar pajak di Indonesia bukan berarti banyak orang tidak jujur, sedangkan di Australia yang tertib bayar pajak adalah warga yang jujur. Menurutnya, ini persoalan pengawasan terkait pencatatan yang baik dari pemerintah sehingga masyarakat sulit menghindar dan menerima pertanggungjawaban ke mana dana dari pajak digunakan.

Soal keberadaan konsultan pajak di Indonesia yang jumlahnya 1.800 orang itu pun masih meninggalkan beberapa masalah. Kristanto menjelaskan, ratusan konsultan pajak masih belum terdaftar sebagai anggota IKPI, namun dibiarkan berpraktik.

”Kedudukan konsultan pajak di Indonesia juga belum begitu dihargai, terutama di negara lain. Makanya, kami memerlukan undang-undang konsultan pajak. Hanya saja, draf yang diserahkan kepada pemerintah beberapa tahun lalu belum ada respons hingga saat ini,” ujar Kristanto.

President AOTCA Gil Levy mengatakan, meski negaranya, Australia, memiliki sistem yang lebih baik, ia mengakui tetap perlu bertukar informasi mengenai perkembangan pajak dari berbagai negara. Oleh karena itu, lanjutnya, konferensi tingkat Asia-Oceania ini penting memupuk kerja sama dan akses. (AYS).

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

UMKM Perlu Serap Digital

Selengkapnya →