Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain

Oleh   /   Minggu 23 November 2014  /   Tidak ada komentar

Pengukuran imbalan kerja jangka panjang lain biasanya tidak bergantung pada tingkat ketidakpastian yang sama seperti halnya pengukuran imbalan pascakerja.

KeuanganLSM

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain

153. Imbalan kerja jangka panjang lain mencakup item berikut, jika tidak diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan saat pekerja memberikan jasa terkait:

  • ketidakhadiran jangka panjang yang dibayarkan seperti cuti besar atau cuti sabatikal;
  • penghargaan masa kerja (jubilee) atau imbalan jasa jangka panjang lain;
  • imbalan cacat permanen;
  • bagi laba dan bonus; dan
  • remunerasi tangguhan.

154. Pengukuran imbalan kerja jangka panjang lain biasanya tidak bergantung pada tingkat ketidakpastian yang sama seperti halnya pengukuran imbalan pascakerja. Untuk tujuan ini, Pernyataan ini mensyaratkan metode akuntansi yang disederhanakan untuk imbalan kerja jangka panjang lain. Berbeda dengan akuntansi yang disyaratkan untuk imbalan pasca kerja, metode ini tidak mengakui pengukuran kembali didalam pendapatan komprehensif lainnya.

 

Pengakuan dan Pengukuran

155. Dalam pengakuan dan pengukuran surplus atau defisit dalam program imbalan kerja jangka panjang lainnya, entitas harus menerapkan paragraf 56–98 dan 113–115. Entitas harus menerapkan paragraf 116–119 dalam mengakui dan mengukur penggantian hak.

156. Untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya, entitas mengakui total nilai neto dari jumlah berikut ini didalam laba rugi kecuali jika terdapat SAK lain yang mensyaratkan atau mengizinkan jumlah tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset:

  • biaya jasa (lihat paragraf 66–112);
  • biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto (lihat paragraf 123–126); dan
  • pengukuran kembali dari liabilitas (aset) imbalan pasti neto (lihat paragraf 127–130).

157. Salah satu bentuk dari imbalan kerja jangka panjang lain adalah imbalan cacat permanen. Jika besar imbalan bergantung pada masa kerja, maka kewajiban timbul ketika jasa telah diberikan. Pengukuran kewajiban tersebut mencerminkan kemungkinan pembayaran yang akan dilakukan dan jangka waktu pembayaran diharapkan akan dilakukan. Jika besar imbalan sama bagi setiap pekerja cacat tanpa memerhatikan masa kerja, maka biaya ekspektasian atas imbalan tersebut diakui ketika terjadi peristiwa yang menyebabkan cacat permanen.

 

Pengungkapan

158. Walaupun Pernyataan ini tidak mensyaratkan pengungkapan rinci mengenai imbalan kerja jangka panjang lain, PSAK/ISAK lain mungkin mensyaratkan pengungkapan. Sebagai contoh, PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi mensyaratkan pengungkapan mengenai imbalan kerja untuk personel manajemen kunci. PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan mensyaratkan pengungkapan atas beban imbalan kerja.

Pesangon

159. Pernyataan ini membahas pesangon secara terpisah dari imbalan kerja lain karena kejadian yang menimbulkan kewajiban ini adalah terminasi kontrak kerja dan bukan jasa yang diberikan pekerja. Pesangon dihasilkan baik dari keputusan suatu entitas untuk memutuskan hubungan kerja atau keputusan pekerja untuk menerima IMBALAN KERJA ED PSAK 24 tawaran imbalan dari entitas atas pemutusan kontrak kerja.

160. Pesangon tidak termasuk imbalan kerja yang dihasilkan dari terminasi kontrak kerja atas permintaan pekerja tanpa tawaran entitas, atau sebagai akibat dari persyaratan purnakarya wajib, karena merupakan imbalan pasca-kerja. Beberapa entitas memberikan tingkat yang lebih rendah dari imbalan bagi pemutusan kontrak kerja atas permintaan pekerja (secara substansi, imbalan pasca-kerja) daripada untuk pemutusan kontrak kerja atas permintaan entitas. Perbedaan antara imbalan yang disediakan untuk pemutusan kontrak kerja atas permintaan pekerja dan imbalan yang lebih tinggi disediakan atas permintaan entitas adalah imbalan pemutusan.

161. Bentuk imbalan kerja tidak menentukan apakah itu disediakan dalam pertukaran atas jasa atau dalam pertukaran atas terminasi kontrak kerja. Pesangon biasanya pembayaran sekaligus, tapi kadang-kadang juga meliputi:

  • peningkatan imbalan pascakerja, baik secara tidak langsung melalui program imbalan kerja atau secara langsung.
  • gaji sampai akhir periode ditentukan jika pekerja tidak memberikan jasa lebih lanjut yang memberikan manfaat ekonomi bagi entitas.

162. Indikator bahwa imbalan kerja disediakan dalam pertukaran atas jasa meliputi hal-hal berikut:

  • imbalan tersebut bergantung pada jasa yang disediakan di masa depan (termasuk manfaat yang meningkat jika jasa lebih lanjut diberikan).
  • imbalan diberikan sesuai dengan ketentuan program imbalan kerja

163. Beberapa pesangon diberikan sesuai dengan ketentuan program imbalan kerja yang ada saat ini. Misalnya, mereka dapat ditentukan oleh undang-undang, kontrak kerja atau kesepakatan bersama serikat pekerja, atau dapat tersirat sebagai akibat dari praktek pemberi kerja di masa lalu yang memberikan manfaat serupa. Sebagai contoh lain, jika suatu entitas membuat tawaran imbalan yang tersedia untuk lebih dari waktu yang singkat, atau ada yang lebih dari waktu yang singkat antara tawaran dan perkiraan tanggal terminasi aktual, entitas mempertimbangkan apakah mereka telah membentuk sebuah program imbalan kerja baru dan karenanya apakah imbalan yang ditawarkan dalam pesangon atau imbalan pasca kerja. Imbalan kerja diberikan sesuai dengan ketentuan program imbalan kerja adalah pesangon jika dihasilkan dari keputusan suatu entitas untuk melakukan Pemutusan Kontrak Kerja dan tidak tergantung pada IMBALAN KERJA ED PSAK 24 masa kerja yang disediakan.

164. Sejumlah imbalan kerja adalah terutang tanpa memperhatikan alasan mengapa pekerja tersebut berhenti. Pembayaran imbalan ini sifatnya pasti (bergantung pada vesting atau syarat minimum jasa) tetapi waktu pembayarannya tidak pasti. Meskipun imbalan seperti yang dijelaskan di beberapa area hukum sebagai terminasi pemutusan atau gratifikasi terminasi, imbalan tersebut merupakan imbalan pasca-kerja dan bukan pesangon, dan entitas mencatatnya sebagai imbalan pascakerja.

 

Pengakuan

165. Entitas mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

  • tanggal ketika entitas tidak dapat lagi menarik tawaran imbalan tersebut, dan
  • tanggal ketika entitas mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57: Provisi, LiabilitasKontinjensi dan Aset Kontinjensi dan melibatkan pembayaran pesangon.

166. Waktu ketika suatu entitas tidak dapat lagi menarik tawaran pesangon, untuk pesangon yang terutang sebagai akibat dari keputusan pekerja untuk menerima tawaran imbalan sebagai pertukaran atas terminasi kontrak kerja adalah waktu yang lebih awal antara:

  • ketika pekerja menerima tawaran, dan
  • ketika pembatasan (contohnya persyaratan hukum, peraturan atau kontrakual atau pembatasan lainnya) atas kemampuan entitas untuk menarik tawaran berlaku. Waktu ini adalah ketika penawaran tersebut dibuat, jika pembatasan ada pada saat penawaran ini diberikan

167. Untuk pesangon terutang sebagai akibat dari keputusan suatu entitas untuk melakukan terminasi, entitas tidak dapat lagi menarik tawaran saat entitas telah mengkomunikasikan kepada pekerja yang terkena dampak program pemutusan hubungan kerja memenuhi semua kriteria berikut:

  • Tindakan yang disyaratkan untuk menyelesaikan program menunjukkan bahwa tidak mungkin perubahan signifikan terhadap program akan dibuat.
  • Program ini mengidentifikasi jumlah pekerja yang pekerjaannya akan dihentikan, klasifikasi pekerjaan mereka atau klasifikasi fungsi dan lokasi mereka (tapi program tidak perlu mengidentifikasi setiap pekerja) dan tanggal penyelesaian yang diharapkan.
  • Program membentuk pesangon bahwa pekerja akan menerima rincian yang memadai sehingga pekerja dapat menentukan jenis dan jumlah imbalan yang akan mereka terima ketika pekerjaan mereka dihentikan.

168. Ketika entitas mengakui pesangon, maka entitas juga memperhitungkan amandemen atau kurtailmen atas imbalan kerja lain (lihat paragraf 103).

 

Pengukuran

169. Entitas harus mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan harus mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja, dengan ketentuan bahwa jika pesangon merupakan sebuah peningkatan pada imbalan pasca kerja, entitas menerapkan persyaratan imbalan pasca kerja. Jika tidak:

  • jika pesangon diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan di mana pesangon diakui, entitas harus menerapkan persyaratan untuk imbalan kerja jangka pendek.
  • jika pesangon tidak diharapkan untuk dapat diselesaikan seluruhnya sebelum dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan, entitas harus menerapkan persyaratan untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya.

170. Karena pesangon tidak disediakan sebagai pertukaran atas jasa, paragraf 70–74 berkaitan dengan atribusi imbalan ke periode pemberian jasa menjadi tidak relevan.

Contoh ilustrasi paragraf 159–170

Latar belakang

Sebagai hasil dari akuisisi baru-baru ini, suatu entitas berencana untuk menutup pabrik dalam waktu sepuluh bulan dan, pada waktu itu, melakukan pemutusan kontrak kerja dengan semua pekerja yang tersisa di pabrik. Karena entitas membutuhkan keahlian pekerja di pabrik untuk menyelesaikan beberapa kontrak, diumumkan rencana terminasi sebagai berikut. Setiap pekerja yang tinggal dan memberikan jasa sampai penutupan pabrik akan menerima pembayaran kas sebesar Rp30.000 pada tanggal terminasi. Pekerja yang meninggalkan pabrik sebelum penutupan akan menerima Rp10.000. Ada 120 pekerja di pabrik. Pada saat pengumuman, entitas mengharapkan 20 dari mereka untuk pergi sebelum penutupan. Oleh karena itu, total arus kas keluar yang diharapkan berdasarkan rencana adalah Rp3.200.000 (yaitu 20 × Rp10.000 + 100 × Rp30.000). Sebagaimana dipersyaratkan oleh paragraf 160, entitas memperhitungkan imbalan yang diberikan dalam pertukaran atas terminasi kontrak kerja sebagai pesangon dan memperhitungkan imbalan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan kerja jangka pendek.

Pesangon

Tunjangan yang diberikan atas pemutusan kontrak kerja adalah Rp10.000. Ini adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh entitas untuk mengakhiri kontrak kerja terlepas dari apakah pekerja tetap tinggal dan memberikan jasa sampai penutupan pabrik atau mereka pergi sebelum penutupan. Meskipun pekerja dapat meninggalkan pabrik sebelum penutupan, pemutusan kontrak kerja semua pekerja adalah hasil dari keputusan entitas untuk menutup pabrik dan menghentikan pekerja mereka (yaitu semua pekerja akan meninggalkan pekerjaan ketika pabrik ditutup). Oleh karena itu entitas mengakui kewajiban Rp1.200.000 (yaitu 120 × Rp10.000) untuk pesangon yang diberikan sesuai dengan program imbalan kerja pada saat yang lebih awal antara ketika rencana terminasi diumumkan dan ketika entitas mengakui restrukturisasi biaya terkait dengan penutupan pabrik. Imbalan yang diberikan sebagai ganti jasa Imbalan tambahan yang akan diterima pekerja jika mereka memberikan jasa untuk periode sepuluh bulan penuh adalah sebagai imbal atas jasa yang diberikan selama periode tersebut. Entitas mencatat sebagai imbalan kerja jangka pendek karena entitas mengharapkan penyelesaian sebelum dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan. Dalam contoh ini, diskonto tidakdisyaratkan, sehingga beban sebesar Rp200.000 (yaitu Rp2.000.000 ÷ 10) diakui setiap bulan selama periode pemberian jasa sepuluh bulan, dengan peningkatan yang sebanding dalam jumlah liabilitas yang tercatat.

Pengungkapan

171. Walaupun Pernyataan ini tidak mensyaratkan pengungkapan mengenai pesangon, PSAK/ISAK lain mungkin mensyaratkan pengungkapan tersebut. M`isalnya, PSAK 7: Pengungkapan pihak-pihak Berelasi mensyaratkan pengungkapan mengenai imbalan kerja untuk anggota manajemen kunci. PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan mensyaratkan pengungkapan beban imbalan kerja.

Transisi dan Tanggal Efektif

172. Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015.

173. Entitas harus menerapkan standar ini secara retrospektif, sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan, kecuali bahwa:

  • entitas tidak perlu menyesuaikan nilai aset tercatat di luar lingkup Pernyataan ini untuk perubahan beban imbalan kerja yang termasuk dalam nilai tercatat sebelum tanggal penerapan awal. Tanggal penerapan awal adalah awal dari periode sebelumnya yang disajikan dalam laporan keuangan pertama di mana entitas mengadopsi Standar Pernyataan ini.
  • dalam laporan keuangan untuk periode yang dimulai sebelum 1 Januari 2016, entitas tidak perlu menyajikan informasi komparatif untuk pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf 145 mengenai sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti.

 

Disarikan dari: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 24) Tentang Imbalan Kerja, Diterbitkan oleh: Dewan Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia), Hal: 24.46 – 24.52.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Desa dan Pemerintahan Desa

Selengkapnya →