Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Oleh   /   Kamis 30 Oktober 2014  /   Tidak ada komentar

Imbalan kerja jangka pendek mencakup hal-hal seperti berikut, jika diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan saat pekerja.

KeuanganLSM

Imbalan Kerja Jangka Pendek

09. Imbalan kerja jangka pendek mencakup hal-hal seperti berikut, jika diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan saat pekerja memberikan jasa:

  • upah, gaji, dan iuran jaminan sosial;
  • cuti tahunan berbayar dan cuti sakit berbayar;
  • bagi laba dan bonus; serta
  • imbalan nonmoneter (seperti pelayanan kesehatan, rumah, mobil, dan barang atau jasa yang diberikan secara subsidi) untuk pekerja yang ada saat ini.

10. Suatu entitas tidak perlu mereklasifikasi imbalan kerja jangka pendek jika ekspektasi entitas atas waktu penyelesaian program mengalami perubahan sementara. Namun, jika karakteristik imbalan berubah (contohnya perubahan dari imbalan yang tidak diakumulasi ke imbalan yang diakumulasi) atau jika perubahan ekspektasi atas waktu penyelesaian program tidak bersifat sementara, maka entitas mempertimbangkan apakah imbalan tersebut masih memenuhi definisi imbalan kerja jangka pendek.

 

Pengakuan dan Pengukuran

Seluruh Imbalan Kerja Jangka Pendek

11. Ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada entitas dalam suatu periode akuntansi, entitas mengakui jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut:

  • sebagai liabilitas (beban akrual), setelah dikurangi jumlah yang telah dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar melebihi jumlah yang tidak didiskonto dari imbalan tersebut, maka entitas mengakui kelebihan tersebut sebagai aset (beban dibayar di muka) selama pembayaran tersebut akan menimbulkan, sebagai contoh, pengurangan pembayaran di masa depan atau pengembalian kas; dan
  • sebagai beban, kecuali jika SAK lain mensyaratkan atau mengizinkan imbalan tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset (lihat, sebagai contoh, PSAK 14: Persediaan dan PSAK 16: Aset Tetap).

12. Paragraf 13, 16, dan 19 menjelaskan bagaimana entitas menerapkan paragraf 11 untuk imbalan kerja jangka pendek dalam bentuk cuti berbayar, program bagi laba, dan program bonus.

 

Cuti Berbayar Jangka Pendek

13. Entitas mengakui biaya ekspektasian imbalan kerja jangka pendek dalam bentuk cuti berbayar seperti yang diatur di paragraf 11 sebagai berikut:

  • dalam hal cuti berbayar dapat diakumulasi, pada saat pekerja memberikan jasa yang menambah hak atas cuti berbayar di masa depan.
  • dalam hal cuti berbayar tidak dapat diakumulasi, pada saat cuti terjadi.

14. Entitas mungkin membayar pekerja untuk cuti dengan berbagai alasan termasuk liburan, sakit dan cacat sementara, melahirkan atau suami mendampingi istri melahirkan, panggilan pengadilan dan militer. Hak atas cuti berbayar tersebut dibagi dalam dua kategori:

  • dapat diakumulasi; dan
  • tidak dapat diakumulasi.

15. Cuti berbayar yang dapat diakumulasi adalah cuti yang dapat digunakan pada periode masa depan jika hak cuti periode berjalan tidak digunakan seluruhnya. Cuti berbayar yang dapat diakumulasi dapat bersifat vesting (dengan kata lain, pekerja berhak memperoleh pembayaran kas untuk hak yang tidak digunakan ketika hubungan kerja putus) atau nonvesting (pekerja tidak berhak menerima pembayaran kas untuk hak yang tidak digunakan ketika hubungan kerja putus). Kewajiban timbul ketika pekerja memberikan jasa yang menambah hak atas cuti berbayar di masa depan. Kewajiban tersebut ada, dan diakui, bahkan jika Cuti berbayar tersebut bersifat nonvesting, walaupun kemungkinan putus hubungan kerja sebelum penggunaan hak nonvesting mempengaruhi pengukuran kewajiban tersebut.

16. Entitas mengukur biaya ekspektasian dari cuti berbayar yang dapat diakumulasi sebagai jumlah tambahan yang diharapkan akan dibayar oleh entitas akibat hak yang belum digunakan dan telah terakumulasi pada akhir periode pelaporan.

17. Metode yang ditentukan di paragraf sebelumnya mengukur kewajiban sebesar tambahan pembayaran yang diharapkan timbul semata-mata karena imbalan berakumulasi. Dalam banyak kasus, entitas mungkin tidak perlu membuat perhitungan yang rinci untuk mengestimasi bahwa tidak terdapat kewajiban yang material untuk cuti berbayar yang belum digunakan. Misalnya, kewajiban atas cuti sakit menjadi material hanya jika terdapat kesepakatan formal atau informal bahwa cuti sakit yang tidak digunakan dapat dialihkan menjadi cuti tahunan berbayar.

Contoh ilustrasi paragraf 16 dan 17

Entitas mempunyai 100 pekerja, masing-masing mempunyai hak cuti sakit dibayar sebanyak 5 (lima) hari setiap tahun. Cuti sakit yang belum digunakan hanya dapat digunakan pada 1 (satu) tahun berikutnya. Penggunaan cuti sakit pertama kali diperhitungkan dari hak cuti tahun berjalan dan sisanya dari tahun sebelumnya
(basis LIFO). Pada 31 Desember 20X1, rata-rata hak cuti belum digunakan 2 hari per pekerja. Berdasarkan pengalaman, entitas mengekspektasikan 92 pekerja mengambil cuti sakit dibayar tidak lebih dari 5 hari pada tahun 20X2 dan 8 pekerja lain mengambil rata-rata 6,5 hari.

Entitas mengekspektasikan akan membayar imbalan tambahan untuk 12 hari cuti sakit dibayar sebagai akumulasi hak yang belum digunakan pada 31 Desember 20X1 (sebanyak 8 pekerja masing masing berhak rata-rata 1,5 hari). Oleh karena itu, entitas mengakui liabilitas sebesar 12 hari cuti sakit dibayar.

18. Cuti berbayar yang tidak dapat diakumulasi tidak dapat dibawa ke periode masa depan: imbalan tersebut hilang jika hak periode berjalan tidak digunakan sepenuhnya dan tidak memberikan hak bagi pekerja untuk menerima pembayaran kas atas hak yang tidak digunakan ketika hubungan kerja putus. Ini lazim terjadi untuk cuti sakit dibayar (sepanjang hak yang belum digunakan tidak menambah hak masa depan), cuti melahirkan atau cuti suami yang mendampingi istri melahirkan. Entitas tidak mengakui liabilitas atau beban sampai waktu terjadinya cuti, karena jasa pekerja tidak menambah jumlah imbalan.

 

Program Bagi Laba dan Bonus

19. Entitas mengakui biaya ekspektasian atas pembayaran bagi laba dan bonus yang diatur di paragraf 11 jika, dan hanya jika:

  • entitas mempunyai kewajiban hukum kini atau kewajiban konstruktif kini atas pembayaran beban tersebut sebagai akibat dari peristiwa masa lalu; dan
  • kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal. Kewajiban kini timbul jika, dan hanya jika, entitas tidak mempunyai alternatif realistis lain kecuali melakukan pembayaran.

20. Dalam beberapa program bagi laba, pekerja menerima bagian atas laba hanya jika mereka tetap bekerja pada entitas selama periode tertentu. Program tersebut menimbulkan kewajiban konstruktif ketika pekerja memberikan jasa yang dapat menambah jumlah yang akan dibayarkan jika mereka tetap bekerja sampai akhir periode tertentu. Pengukuran atas kewajiban konstruktif ini mencerminkan kemungkinan adanya pekerja yang keluar tanpa menerima pembayaran bagi laba.

Contoh ilustrasi paragraf 20

Suatu program bagi laba mensyaratkan entitas membayar proporsi tertentu dari laba bersihnya untuk tahun yang bersangkutan kepada para pekerja yang memberikan jasanya sepanjang tahun. Jika tidak ada pekerja yang keluar selama tahun tersebut, maka total pembayaran bagi laba tahun tersebut berjumlah 3% dari laba neto. Entitas tersebut mengestimasi bahwa tingkat perputaran pekerja akan menurunkan pembayaran hingga 2,5% dari laba neto. Entitas tersebut mengakui liabilitas dan beban sebesar 2,5% dari laba neto.

21. Entitas mungkin tidak mempunyai kewajiban hukum untuk membayar bonus. Walaupun demikian, dalam beberapa kasus, entitas memiliki kebiasaan memberikan bonus. Dalam kasus ini, entitas mempunyai kewajiban konstruktif karena tidak mempunyai alternatif realistis lain kecuali membayar bonus. Pengukuran kewajiban konstruktif tersebut mencerminkan kemungkinan adanya pekerja yang berhenti tanpa menerima bonus.

22. Entitas dapat mengestimasi secara andal jumlah kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif dalam program bagi laba atau bonus jika, dan hanya jika:

  • ketentuan formal program tersebut memuat suatu formula untuk menentukan jumlah imbalan;
  • entitas menentukan jumlah yang harus dibayar sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; atau
  • praktik masa lalu memberikan bukti jelas mengenai jumlah kewajiban konstruktif entitas.

23. Kewajiban yang timbul dalam program bagi laba dan bonus merupakan akibat dari jasa pekerja dan bukan transaksi dengan pemilik entitas. Oleh karena itu, entitas mengakui bagi laba dan bonus ini sebagai beban dan bukan sebagai distribusi laba.

24. Jika pembayaran bagi laba dan bonus tidak diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan saat pekerja memberikan jasa terkait, maka pembayaran tersebut merupakan imbalan kerja jangka panjang lain (lihat paragraf 153–158).

 

Pengungkapan

25. Walaupun Pernyataan ini tidak mensyaratkan pengungkapan spesifik mengenai imbalan kerja jangka pendek, PSAK/ISAK lain mungkin mensyaratkan pengungkapan tersebut. Misalnya, PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi mensyaratkan pengungkapan mengenai imbalan kerja untuk anggota manajemen kunci. PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan mensyaratkan pengungkapan beban imbalan kerja.

Disarikan dari: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 24) Tentang Imbalan Kerja, Diterbitkan oleh: Dewan Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia), Hal: 24.6-24.11.

 

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

UMKM Sangat Perlu Dukungan Akses Pembiayaan

Selengkapnya →