Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Imbalan Pascakerja: Program Imbalan Pasti

Oleh   /   Senin 3 November 2014  /   Tidak ada komentar

Program imbalan pasti mungkin saja tidak didanai, atau mungkin seluruhnya atau sebagian didanai oleh iuran entitas dan pekerja, ke dalam suatu entitas (dana) yang terpisah secara hukum dari entitas pelapor dan dari pihak yang menerima imbalan kerja.

KeuanganLSM

Imbalan Pascakerja Program Imbalan Pasti

55. Akuntansi untuk program imbalan pasti menjadi kompleks karena disyaratkan adanya asumsi aktuaria untuk mengukur kewajiban dan beban dan menimbulkan kemungkinan adanya keuntungan dan kerugian aktuaria.

Selain itu, kewajiban diukur dengan menggunakan dasar terdiskonto karena kemungkinan kewajiban tersebut baru terselesaikan beberapa tahun setelah pekerja memberikan jasanya.

 

Pengakuan dan Pengukuran

56. Program imbalan pasti mungkin saja tidak didanai, atau mungkin seluruhnya atau sebagian didanai oleh iuran entitas dan pekerja, ke dalam suatu entitas (dana) yang terpisah secara hukum dari entitas pelapor dan dari pihak yang menerima imbalan kerja. Pada saat jatuh tempo, pembayaran atas imbalan yang didanai tidak hanya bergantung pada posisi keuangan dan kinerja investasi dana namun juga pada kemampuan entitas, dan kemauan untuk menutupi kekurangan pada aset dana tersebut. Jadi, entitas, pada hakikatnya menanggung risiko investasi dan aktuaria yang terkait dengan program. Sebagai akibatnya, beban yang diakui untuk program imbalan pasti tidak harus sebesar iuran untuk suatu periode.

57. Akuntansi oleh entitas untuk program imbalan pasti meliputi tahap berikut:
(a) Menentukan defisit atau surplus. Ini termasuk:

  • menggunakan teknik aktuaria, metode Projected Unit Credit, untuk membuat estimasi andal atas biaya akhir entitas dari imbalan yang menjadi hak pekerja sebagai pengganti jasa mereka pada periode kini dan lalu (lihat paragraf 67–69). Hal ini mensyaratkan entitas untuk menentukan besarnya imbalan yang diberikan pada periode kini dan periode lalu (lihat paragraf 70–74), dan membuat estimasi (asumsi aktuaria) tentang variabel demografik (seperti tingkat perputaran pekerja dan tingkat mortalitas) dan variabel keuangan (seperti tingkat kenaikan gaji dan biaya kesehatan) yang akan memengaruhi biaya atas imbalan tersebut (lihat paragraf 75–98);
  • mendiskontokan imbalan untuk menentukan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini (lihat paragraf 67–69 dan 83–86).
  • mengurangi nilai wajar aset program (lihat paragraf 113–115) dari nilai kini kewajiban imbalan pasti.

(b) menentukan jumlah liabilitas (aset) imbalan pasti neto sebagai jumlah defisit atau surplus yang ditentukan dalam huruf (a), disesuaikan untuk setiap dampak dari pembatasan aset imbalan pasti neto dari batas atas aset (lihat paragraf 64)
(c) menentukan jumlah yang harus diakui dalam laba rugi:

  • Biaya jasa kini (lihat paragraf 70–74)
  • Setiap biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (lihat paragraf 99–112).
  • bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto (lihat paragraf 123–126).

(d) menentukan pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, yang terdiri atas:

  • keuntungan dan kerugian aktuarial (lihat paragraf 128 dan 129);
  • imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto (lihat paragraf 130); dan
  • perubahan apapun karena dampak batas atas aset (lihat paragraf 64), tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto. Jika entitas mempunyai lebih dari satu program imbalan pasti, maka entitas menerapkan prosedur ini secara terpisah untuk setiap program yang material.

58. Entitas menentukan jumlah liabilitas (aset) imbalan pasti neto dengan keteraturan yang memadai sehingga jumlah yang diakui dalam laporan keuangan tidak berbeda secara material dengan jumlah yang akan ditentukan pada akhir periode pelaporan.

59. Pernyataan ini menganjurkan, tetapi tidak mensyaratkan, entitas untuk menggunakan aktuaris berkualifikasi dalam mengukur seluruh kewajiban imbalan pasti pascakerja. Untuk alasan praktis, entitas dapat meminta aktuaris untuk melakukan penilaian secara rinci kewajiban sebelum akhir periode pelaporan. Namun, hasil
dari penilaian ini diperbarui jika ada transaksi yang material dan perubahan material lain terhadap lingkungan (mencakup perubahan harga pasar dan suku bunga) hingga akhir periode pelaporan.

60. Dalam keadaan tertentu, estimasi, rata-rata, dan perhitungan ringkas dapat menyediakan suatu pendekatan yang dapat diandalkan dari perhitungan rinci yang diilustrasikan dalam Pernyataan ini.

 

Akuntansi untuk Kewajiban Konstruktif

61. Entitas menghitung tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan ketentuan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas. Praktik informal akan menimbulkan kewajiban konstruktif jika entitas tidak memiliki pilihan realistis lain kecuali membayar imbalan kerja.
Contoh kewajiban konstruktif adalah ketika perubahan dalam praktik informal entitas menyebabkan memburuknya hubungan kerja antara entitas dan para pekerjanya.

62. Ketentuan formal dari program imbalan pasti mungkin mengizinkan entitas untuk mengakhiri kewajibannya atas program. Namun demikian, akan sangat sulit bagi entitas untuk mengakhiri kewajibannya dalam suatu program(tanpa adanya pembayaran) jika
ingin mempertahankan pekerjanya. Dengan demikian, kecuali ada bukti lain, akuntansi imbalan pascakerja mengasumsikan bahwa entitas yang saat ini menjanjikan imbalan tersebut akan terus menjanjikannya sepanjang sisa masa kerja pekerja

Disarikan dari: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 24) Tentang Imbalan Kerja, Diterbitkan oleh: Dewan Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia), Hal: 24.18 – 24.20.

 

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Pemda Jangan Hanya Andalkan DAU-DAK

Selengkapnya →