Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Indikasi Faktur Pajak Fiktif

Oleh   /   Rabu 28 September 2016  /   Tidak ada komentar

Untuk mengidentifikasi adanya dugaan penggunaan faktur pajak fiktif, dalam proses pemeriksaan SPT yang menyatakan kelebihan pembayaran yang akan direstitusi dan atau dikompensasikan, upaya pemeriksaan yang perlu dilakukan.

indikasi faktur pajak fiktif

Indikasi Faktur Pajak Fiktif

Untuk mengidentifikasi adanya dugaan penggunaan faktur pajak fiktif, dalam proses pemeriksaan SPT yang menyatakan kelebihan pembayaran yang akan direstitusi dan atau dikompensasikan, upaya pemeriksaan yang perlu dilakukan.

a. Konfirmasi 3 jenjang ke belakang seperti berikut.

gambar1

b. Proses Permohonan Restitusi

gambar2

 

 

 

Konfirmasi dalam rangka restitusi pajak

Pemeriksaan pajak dalam rangka restitusi pajak diperlukan konfirmasi mengenai:

  1. Kebenaran pembayaran PPN dari bank persepsi dan
  2. Kebenaran ekspor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Konfirmasi faktur pajak sebelum 1 mei 2001

  1. Untuk menguji kebenaran faktur pajak, khususnya pajak masukan;
  2. Konfirmasi dilakukan oleh KKP di tempat wajib pajak melaporkan pajak masukan kepada KKP ditempat PKP penjual terdaftar;
  3. Konfirmasi dilakukan secara manual dengan menulis surat permintaan konfirmasi.

Konfirmasi faktur pajak sesudah 1 mei 2001

  1. Penggunaan sistem aplikasi “PK-PM”;
  2. SPT masa PPN yang berisi data faktur pajak (keluaran) dan faktur pajak (masukan) direkam oleh kantor pelayanan pajak tempat PKP terdaftar;
  3. Data PK-PM tersebut masuk ke dalam data Base kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak;
  4. Kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak menggabung data PK-PM dari seluruh kantor pelayanan pajak.

Pelaksanaan Pemeriksaan PPN

Pada umumnya sebagian besar dan bahkan hampir seluruhnya faktur pajak yang diduga fiktif adalah faktur untuk pajak masukan, sehingga perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut.

  1. Dalam proses pemeriksaan terhadap PKP perdagangan, agar dilakukan konfirmasi tiga jenjang ke belakang dan membandingkan dengan SPT PPh badanya lima tahun terakhir;
  2. Dalam proses pemeriksaan atas PKP perindustrian, agar digunakan prosedur pajak masukan tidak sama dengan pajak keluaran (PM-PK) dan pajak keluaran sama dengan nol (PK tidak pernah dilaporkan). Kemudian agar dilakukan pemberitahuan kepada wajib pajak/PKP yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan PK = 0 tersebut;
  3. Lakukan penelitian lebih lanjut terhadap hal-hal berikut, misalnya, apabila diperhatikan mengenai nomor urut faktur pajak dari wajib pajak sudah mencapai nomor 200-an, sedangkan nomor urut faktur pajak yang dipergunakan untuk faktur pajak yang diduga fiktif (yang dipalsukan) adalah nomor 300-an.

Disarikan dari buku: Pemeriksaan Pajak di Indonesia, Penulis: Hananta Bwoga, Yosep Agus, Tony Marsyahrul, Hal: 27-29

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

amnesti-pajak-sarana-menuju-kemandirian-bangsa

Amnesti Pajak: Sarana Menuju Kemandirian Bangsa

Selengkapnya →