Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Inovasi Memperpanjang Garis Depan Akuntabilitas

Oleh   /   Jumat 11 Maret 2016  /   Tidak ada komentar

Inovatif yang sudah maju dalam hal substansi, proses, bentuk dan kadangkala kelembagaannya. Dalam setiap LSM-LSM yang bersangkutan sudah memenuhi tugas mereka untuk memprioritaskan dan mengembangkan berbagai inovasi.

Inovasi Memperpanjang Garis Depan Akuntabilitas

Inovasi Memperpanjang Garis Depan Akuntabilitas

Bab terakhir dari buku ini menyajikan empat kasus inovatif yang sudah maju dalam hal substansi, proses, bentuk dan kadangkala kelembagaannya. Dalam setiap LSM-LSM yang bersangkutan sudah memenuhi tugas mereka untuk memprioritaskan dan mengembangkan berbagai inovasi dalam perilaku asosiasional sebagaimana dikemukakan oleh Peruzzotti. Dalam kasus-kasus inilah ditemukan para pionir dalam inovasi sosial. Mekanisme akuntabilitas itu bersifat cair, demokratis dan berorientasi pada pembelajaran. Banyak di antaranya yang berlangsung dalam konteks global.

Kami memulai dengan perjuangan sebuah organisasi untuk menerapkan akuntabilitas dalam dalam kegiatan sehari-harinya. Bab yang ditulis oleh Sarah Okwaare dan Jennifer Chapman menguraikan usaha ActionAid Uganda dalam mengembangkan. Accountability, Learning and Planning System (ALPS). Informasi dan bagaimana informasi tersebut dimanfaatkan rupanya menjadi elemen vital dalam usaha membangun akuntabilitas sebagai suatu proses pembelajaran, refleksi dan evaluasi yang dilakukan bersama-sama dengan banyak pemangku kepentingan lain.

Kabar baik dari bab ini adalah bahwa akuntabilitas menawarkan hasil-hasil positif bagi banyak pemangku kepentingan. Kabar buruknya adalah bahwa itu semua memerlukan upaya yang besar dan menuntut kemauan untuk mengubah cara kerja organisasi secara mendasar. Pengalaman ActionAid Uganda memberikan dorongan bagi organisasi lain untuk menerapkan akuntabilitas. Ini juga merupakan suatu pengecekan lapangan yang diperlukan terhadap komitmen dan investasi yang sudah dilakukan.

Kami percaya bahwa perkembangan akuntabilitas LSM dan kontribusinya terhadap demokratisasi hanya menjadi sekedar konsep besar tetapi bermakna kecil jika mereka tidak memiliki ketrampilan yang diuraikan dalam bab ini. Agnes Callamard membawa kita kembali sebagai seorang individu dalam perdebatan mengenai akuntabilitas. Ia menyajikan sebuah ulasan pendek mengenai Humanitarian Accountability Project International HAP-I.

Proyek tersebut muncul dari reruntuhan peristiwa genosida di Rwanda, yang merupakan salah satu kasus kegagalan terburuk dari tata pemerintahan internasional serta ketiadaan bantuan kemanusiaan dalam abad ke-20. Pendekatan akuntabilitas yang dikembangkan oleh HAP-I sebagian mirip dengan prinsip-prinsip dan metodologi One World Trust’s Clobal Accountability Project yang diuraikan dalam bab berikutnya, namun lebih mirip dengan cara ActionAid dalam menyusun akuntabilitas dengan mencoba secara langsung merangkul penduduk yang menerima bantuan kemanusiaan.

HAP-I mengembangkan sebuah kerangka pendekatan dengan lima pokok pertanyaan: siapa yang bertanggungjawab; kepada siapa; dalam hal apa; bagaimana caranya dan untuk tujuan apa? Itu semua merupakan suatu rangkaian pertanyaan empiris sederhana yang sulit untuk dilaksanakan oleh banyak organisasi.

Uji coba pertama dari kerangka tersebut yang dilakukan melalui survei dan penelitian Sierra Leone, Afganistan dan Kamboja memberikan yang cukup mengejutkan. Ditemukan banyak contoh dan bahkan pola-pola sistemik ketiadaan akuntabilitas. Lebih dari jenis-jenis kegiatan LSM pada umumnya, bantuan kemanusiaan diberikan dalam konteks keadaan antara hidup dan mati.

Penduduk yang mendapat bantuan sepenuhnya tergantung pada LSM-LSM yang seringkali merupakan pihak pertama dan satu-satunya yang dapat menyediakan makanan, air dan tenda. Untuk menghindari risiko penyalahgunaan wewenang diperlukan kerja keras yang diletakkan dalam kerangka kerja kelembagaan. Lembaga-lembaga yang mengikuti proyek HAP-I telah mulai melakukan penyesuaian agar dapat bekerja lebih transparan dalam kegiatan mereka.

Mereka merancang berbagai mekanisme penduduk yang menerima bantuan untuk mengecek apakah setandar pelayanannya sudah terpenuhi, membuat pengaduan untuk mengatasi masalah jika terjadi kekurangan atau pelanggaran terhadap komitmen yang sudah disepakati.

Sementara Steve Charnovitz menegaskan bahwa pemikiran tentang perlunya kontrol masyarakat terhadap otoritas dan kekuasaan harus dimulai dari dalam diri manusia sebagai individu dan dengan demikian mendasarkan perdebatan tentang akuntabilitas LSM pada hak-hak asasi manusia, maka Agnes Callamard memberikan sebuah perspektif yang melengkapinya.

Untuk melaksanakan hak-hak tersebut dengan niat yang paling tulus dan dalam kondisi yang paling sulit masih memerlukan tanggungjawab yang berakar pada individu manusia, yang pada waktu itu mungkin terlalu lelah, sakit, lapar atau bahkan takut untuk berpikir, apalagi membayangkan adanya sebuah organisasi. Perspektif ini mendukung ditegakkannya suatu persamaan kesempatan bagi setiap orang dalam membangun akuntabilitas

LSM pada kondisi politik yang berbeda-beda, dengan dilandasi oleh penerapan prinsip-prinsip universal yang kokoh untuk menghargai kebutuhan dan aspirasi individu. Hetty Kovach menguraikan bagaimana One World Trust (OWT) yang bermarkas di Inggeris telah memulai suatu upaya untuk menciptakan sebuah mekanisme akuntabilitas yang baru dan berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan organisasi-organisasi yang beroperasi secara global.

Model akuntabilitas itu memiliki empat dimensi: transparansi, partisipasi, evaluasi serta pengaduan dan perbaikan. Telah diverifikasi secara ekstensif melalui survei terhadap para pemangku kepentingan, model ini tidak hanya cocok untuk LSM internasional seperti Amnesty International, tetapi juga untuk organisasi publik internasional dan perusahaan multinasional. Pemangku kepentingan didefinisikan secara longgar sebagai “semua kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu organisasi.”

Seolah mengingatkan pada pendapat Charnovitz bahwa tidak ada analogi sederhana antara politik demokratis domestik dengan politik global, maka inovasi yang penting untuk dicatat adalah bahwa model OWT pada tingkat global mempersamakan LSM dengan para aktor yang lazimnya tidak pernah dipersamakan (dengan LSM) dalam politik nasional. Sesungguhnyalah, defisit global dari politik demokratis yang efektif sama-sama dirasakan oleh organisasi-organisasi publik, perusahaan dan masyarakat sipil.

Disarikan dari buku: Akuntanbilitas LSM Politik, Prinsip & Inovasi, Penulis: Lisa Jordan & Peter Van Tuijl, Hal: 27-30.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Arti Hukum bagi Perkembangan Ekonomi

Selengkapnya →