Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Insentif Pajak bagi Organisasi Nirlaba

Oleh   /   Senin 30 Juli 2018  /   Tidak ada komentar

Namun, cakupan tentang dasar pembebanan, sistem pelaporan, dan pengumpulan, sangat bervariasi. Hampir di semua negara dalam studi ini, kecuali Cina, memiliki undang-undang (UU) yang membebaskan organisasi nirlaba dari kewajiban membayar pajak penghasilan.

 Insentif Pajak bagi Organisasi Nirlaba

Insentif Pajak bagi Organisasi Nirlaba

Istilah organisasi bebas pajak (tax exempt organization) sering digunakan sebagai padanan kata untuk menyebut organisasi nirlaba Meski sering disebut sebagai organisasi bebas pajak, tidak berarti organisasi ini dibebaskan atau dikecualikan sebagai subjek pajak. Kajian yang dilakukan oleh Thomas Silk, Lester M. Salamon, dan beberapa peneliti organisasi nirlaba lainnya menunjukkan bahwa tidak ada satu pun negara yang secara mutlak membebaskan organisasi-organisasi ini sebagai subjek pajak. Istilah tax exempt atau pengecualian pajak pada semua referensi yang dikaji pada studi ini lebih mengacu pada pengecualian atau pembebasan atas penghasilan organisasi sebagai objek pajak. Penghasilan organisasi meliputi sumbangan atau hibah yang didapat dari masyarakat, perusahaan maupun lembaga donor, penghasilan pasif dari royalti, sewa, deviden, dan sebagainya, serta penghasilan dari unit usaha yang dikelola organisasi. Selain pemberian pengecualian pajak bagi penghasilan organisasi, beberapa negara juga memberikan pengecualian pajak pertambahan nilai, bea cukai, dan bea-bea tambahan terhadap transaksi pembelian yang dilakukan organisasi.

Setiap negara memiliki pengertian yang luas tentang penghasilan dan pengecualian pajak bagi organisasi nirlaba. Namun, cakupan tentang dasar pembebanan, sistem pelaporan, dan pengumpulan, sangat bervariasi. Hampir di semua negara dalam studi ini, kecuali Cina, memiliki undang-undang (UU) yang membebaskan organisasi nirlaba dari kewajiban membayar pajak penghasilan. UU di Cina belum mengatur secara tegas pengecualian pembayaran pajak bagi organisasi nirlaba. Dasar pengecualian pajak tidak ditentukan oleh hukum tetapi lebih oleh anggapan bahwa organisasi nirlaba bukanlah termasuk kategori objek kena pajak. Tetapi, setiap penghasilan yang mereka terima dari hasil kegiatan usaha akan dikenai pajak.

Masing-masing negara juga memiliki kebijakan yang berbeda-beda berkenaan dengan penghasilan organisasi yang dibebaskan sebagai objek pajak. Ada negara yang mengecualikan penghasilan organisasi, baik penghasilan yang bersifat pasif maupun penghasilan dari usaha yang dimiliki organisasi, sebagai objek pajak, ada juga yang membatasi pengecualian atau pembebasan objek pajak hanya pada penghasilan organisasi yang berasal dari donasi atau sumbangan. Ada juga negara yang mengenakan tarif khusus, biasanya dengan memberikan potongan dalam jumlah besar, pada penghasilan organisasi nirlaba. Namun, secara umum kebijakan di semua negara membebaskan atau mengecualikan penghasilan organisasi yang berasal dari donasi atau sumbangan sebagai objek pajak

Di semua negara yang dikaji, khususnya yang memberikan pengecualian atau tarif khusus bagi penghasilan pasif dan penghasilan usaha, juga menyaratkan adanya pendaftaran terhadap organisasi nirlaba yang ingin mendapatkan status sebagai tax exempt organization. Negara mengatur secara ketat organisasi mana saja yang bisa mendapatkan pengecualian pajak. Negara juga menetapkan beberapa persyaratan bagi organisasi pendaftar dalam rangka menghindari “penyelundupan pajak” atau pemberian insentif perpajakan pada organisasi yang sebenarnya tidak berhak mendapatkannya. Negara juga menetapkan beberapa larangan atau batasan yang harus dipatuhi bagi organisasi yang menerima fasilitas tersebut.

Kebijakan pengecualian pajak ini umumnya dikaitkan dengan fasilitas tax deduction berupa pemotongan atau pengurangan pajak penghasilan kena pajak bagi donatur yang memberikan sumbangan. Kebijakan ini berlaku bagi penyumbang, baik yang berasal dari perorangan, perusahaan atau yayasan sosial, yang menyumbangkan donasinya bagi organisasi yang dianggap memenuhi persyaratan. Salah satu organisasi yang dianggap memenuhi syarat tersebut adalah organisasi-organisasi nirlaba yang sudah terdaftar sebagai tax exempt organization atau organisasi yang menerima fasilitas pengecualian pajak pada penghasilan yang diterimanya. Kebijakan ini tidak berlaku di Indonesia karena pengecualian bantuan atau sumbangan sebagai objek pajak tidak secara otomatis menjadi pengurang penghasilan kena pajak dari donatur yang memberikannya.

Penjelasan secara lebih terperinci mengenai objek yang dikecualikan dari pajak, mekanisme pengajuan atau pendaftaran sebagai organisasi bebas pajak, persyaratan, otorisasi, larangan-larangan terhadap organisasi yang terdaftar, akan dipaparkan dalam beberapa sub bab berikut.

Disarikan dari buku: Kebijakan Insentif Perpajakan untuk Organisasi Nirlaba, Penulis: Hamid Abidin, Yuni Kusumastuti, Zaim Saidi, Hal: 19-21.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Karakteristik LSM

Selengkapnya →