Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Isu Pokok Pengembangan LSM

Oleh   /   Jumat 16 Oktober 2015  /   Tidak ada komentar

Dari beberapa isu yang mengemuka, tulisan ini akan berfokus pada isu terakhir yaitu akuntabilitas dan transparansi agar LSM dianggap dan dinilai memiliki kredibilitas dan legitimasi dalam menyuarakan kehendak masyarakat.

Isu Pokok Pengembangan LSM

Isu Pokok Pengembangan LSM

Pengertian NGO di Indonesia sering secara sederhana diterjemahkan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat. Di dunia internasional LSM tidak selalu sama dengan NGO. Secara lebih spesifik, LSM diterjemahkan sebagai Community Based Organization (CBO) pada dunia internasional.

Pemahaman LSM dalam tulisan ini adalah Organisasi non-pemerintah yang mempunyai aktivitas-aktivitas tertentu yang spesifik sesuai dengan jenis/fokusnya, yang pada umumnya bertujuan untuk membela rakyat miskin (pro the poor), kesetaraan, keadilan, korban pelanggaran hak azasi manusia (HAM) ataupun korban-korban perang. Merujuk pada hasil konferensi LSM sedunia di Tokyo, 23-24 September 1996, isu pokok dalam pengembangan LSM dapat difokuskan kepada tiga hal: konsep, mekanisme, dan proses.

  • Konsep: Bagaimana legitimasi dari partisipasi LSM dalam organisasi interpemerintah bisa meningkat? dan bagaimana aktor pemerintah dapat didekati untuk perolehan legitimasi ini?
  • Mekanisme: Bagaimana kapasitas LSM yang beragam baik sebagai advokator, inovator, monitor ataupun penyedia layanan dapat lebih baik diapresiasi dan dimobilisasi secara penuh dalam struktur kelembagaan antarpemerintah?
  • Proses: Apa yang sudah dilakukan secara informal pada basis ad hoc, atau dalam batasan proses yang lebih luas, tanpa memperhitungkan prosedur formal antara lembaga-lembaga pemerintah dengan LSM, dan di antara LSM itu sendiri? Bagaimana tekanan antara pemerintah dengan LSM dapat dikelola untuk keuntungan kedua belah pihak?

Isu-isu umum bagi LSM yang bekerja pada sektor-sektor yang berbeda atau problem spesifik (seperti resolusi konflik, pembangunan sosial, hak azasi manusia, gender, pendidikan, air bersih, dan lain-lain) mencakup:

  1. Bagaimana LSM dapat meningkatkan kapasitasnya dalam berurusan dengan problem lokal, regional, maupun inter-nasional? Dapatkah LSM memperoleh manfaat dari penguatan toleransi dan pemahaman bersama antarjaringan LSM dan LSM itu sendiri secara umum? Bagaimana hal ini dapat dicapai dalam praktiknya?
  2. Apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki akuntabilitas dan kredibilitas LSM? Dapatkah kode etik yang telah diadopsi pada beberapa sektor LSM digunakan untuk sektor yang lain? Bagaimana hal ini dapat dicapai dalam pelaksanaannya? Dapatkah selalu ada jalan untuk menjamin adanya sumber daya keuangan, intelektual dan manusia dalam kegiatan-kegiatan LSM?

Dari beberapa isu yang mengemuka, tulisan ini akan berfokus pada isu terakhir yaitu akuntabilitas dan transparansi agar LSM dianggap dan dinilai memiliki kredibilitas dan legitimasi dalam menyuarakan kehendak masyarakat.

Pemahaman Akuntabilitas dan Transparansi

Awalnya, akuntabilitas LSM berkaitan dengan petanyaan: siapa mereka wakili? Bagaimana kinerja mereka? Akuntabilitas berhubungan bukan saja dengan pertanyaan bagaimana kinerja yang mereka tampilkan, namun berkaitan pula dengan pertanyaan apa mereka kerjakan dan apa yang mereka suarakan.

Legitmasi LSM tergantung pada akuntabilitasnya. Legitimasi dapat diartikan sebagai status tertentu yang dikaruniaidan dirasakan oleh sebuah organisasi pada satu waktu yang telah ditentukan yang memungkinkan organisasi tersebut beroperasi dengan persetujuan masyarakat, pemerintah, perusahaan di seluruh dunia (Hgo Slim, By What Authority The Legitimacy and Accountability of NGO, 2002). Suara akuntabilitas ini harus merespon dua wilayah interogasi yaitu: veracity (kejujuran) atas apa yang mereka katakan, dan authority (kewenangan) atas apa yang mereka ucapkan. Veracity berkaitan dengan pertanyaan: dari mana Anda memperoleh kekuasaan untuk berbicara?.

Disarikan dari buku: Kritik & Otokritik LSM, Penulis: Hamid Abidin, Mimin Rukmini, Hal: 134-136.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

amnesti-pajak-sarana-menuju-kemandirian-bangsa

Amnesti Pajak: Sarana Menuju Kemandirian Bangsa

Selengkapnya →