Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Berita  >  Artikel saat ini

Izin UKM Dipermudah

Oleh   /   Jumat 28 Agustus 2015  /   Tidak ada komentar

Pemerintah meningkatkan koordinasi lintas kementerian untuk memangkas proses perizinan dan keringanan biaya sertifikasi produk usaha kecil menengah. Langkah penguatan UKM ini untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN mulai akhir tahun ini.

keuanganLSM

Izin UKM Dipermudah

Sumber: Kompas, 19 Agustus 2015.

Fokus Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri

Pemerintah meningkatkan koordinasi lintas kementerian untuk memangkas proses perizinan dan keringanan biaya sertifikasi produk usaha kecil menengah. Langkah penguatan UKM ini untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN mulai akhir tahun ini.

Untuk itu, pemerintah akan membentuk tim kecil yang, antara lain, terdiri dari Badan Sertifikasi Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian. Dalam waktu dua bulan, tim itu akan memetakan UKM serta merumuskan efisiensi perizinan dan keringanan biaya sertifikasi untuk produk UKM.

“Targetnya, kemudahan biaya dan keringanan perizinan bagi UKM. Dalam dua bulan ke depan akan diperjelas prosedur perizinan yang bisa disederhanakan dan biaya yang bisa diringankan,” kata Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Saut Hutagalung, seusai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga di Jakarta, Selasa (18/8).

Saut mengungkapkan, sebagian besar produk UKM perikanan masih belum memenuhi standar mutu. Salah satu penyebabnya, biaya sertifikasi atau pengujian produk yang mahal. Ia mencontohkan, biaya uji laboratorium Rp 6 juta-Rp 8 juta per produk.

Pada 2014, baru 11 produk dari ribuan produk pengolahan UKM perikanan yang mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Pada 2015, ditargetkan penambahan 14 produk yang mendapat sertifikasi SNI dari lembaga sertifikasi.

 

Diperkuat

Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Widodo mengemukakan, produk Indonesia perlu diperkuat agar konsumen punya banyak pilihan untuk memilih produk dalam negeri daripada impor.

Saut menambahkan, menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai akhir tahun ini, produk UKM tidak perlu digenjot agar bisa diekspor. Namun, difokuskan dulu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data statistik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, 67 persen produk UKM perikanan berupa olahan ikan pindang, ikan asin, dan ikan asap.

Direktur Standardisasi Produk Pangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Tetty Helfery Sihombing mengemukakan, koordinasi antar-kementerian dan lembaga perlu dipercepat untuk memperkuat daya saing UKM. Sejak 3 tahun lalu, pihaknya sudah mempersiapkan UKM menghadapi MEA. (LKT)

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Pemkab Batang Dorong Pelaku UMKM agar Manfaatkan Teknologi

Selengkapnya →