Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Jasa Kena Pajak dan Jasa Tidak Kena Pajak

Oleh   /   Jumat 9 Mei 2014  /   Tidak ada komentar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, definisi jasa kena pajak tidak mengalami perubahan.

KeuanganLSM

Jasa Kena Pajak dan Jasa Tidak Kena Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, definisi jasa kena pajak tidak mengalami perubahan, yaitu jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini.

Dengan rumusan yang tidak sama, namun dengan persepsi yang sama berdasarkan Pasal 4 huruf C Juncto Pasal 1 angka 14 dan 15 UU No. 8 PPN Th. 1983, suatu kegiatan penyerahan dikenakan PPN sepanjang memenuhi syarat-syarat

  • Penyerahan jasa kena pajak;
  • Berlangsung di dalam daerah pabean;
  • Berlangsung di dalam kegiatan usaha dan atau pekerjaan;
  • Penyerahan dilakukan oleh pengusaha jasa kena pajak.

Berdasarkan Pasal 4A Ayat 3 UU No. 8 PPN Th. 1983 Juncto Pasal 5 PP No. 144 Th. 2000 jenis jasa yang tidak kena PPN adalah

  • Jasa di bidang pelayan kesehatan medik;
  • Jasa di bidang pelayanan sosial;
  • Jasa di bidang pengiriman surdat dengan perangko;
  • Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
  • Jasa di bidang keagaman;
  • Jasa di bidang pendidikan;
  • Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
  • Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
  • Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
  • Jasa di bidang tenaga kerja;
  • Jasa di bidang perhotelan;
  • Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

Rincian jenis jasa yang tidak dikenakan PPN diatur dalam Pasal 5 PP No. 44 Th. 2000 adalah jasa dibidang pelayanan kesehatan medik, jasa dibidang pelayanan sosial, jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko, jasa bidang perbankan, jasa di bidang keagamaan, jasa dibidang pendidikan, jasa di bidang kesenian dan hiburan, jasa dibidang penyiaran yang bukan bersifat iklan, jasa di bidang angkutan umum, jasa dibidang tenaga kerja, jasa dibidang perhotelan, dan jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

(1) Jasa di Bidang Pelayanan Kesehatan Medik
Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik terdiri dari

  • Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
  • Jasa dokter hewan;
  • Jasa ahli kesehatan, seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, fisioterapi, dan sejenisnya;
  • Jasa kebidanan, dukun bayi, dan sejenisnya;
  • Jasa paramedis, perawat, dan sejenisnya.

 

(2) Jasa di Bidang Pelayanan Sosial
Jasa dibidang pelayanan sosial terdiri dari

  • Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
  • Jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersil;
  • Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
  • Jasa lembaga rehabilitasi;
  • Jasa pemakaman termasuk crematorium;
  • Jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial;

 

(3) Jasa di Bidang Pengiriman Surat dengan Perangko
Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia yang tidak dikenakan PPN adalah berupa tugas PT Pos Indonesia (persero) dalam rangka melaksanakan penyelengaraan pos oleh negara yang terdiri dari kegiatan menerima, membawa, menyampaikan surat yang atas pengerahan jasanya dikenakan tarif jasa pos dengan perangko atau pengganti perangko. Pengertian “perangko” didefinisikan sebagai benda pos berupa tanda pelunasan tarif pelayanan pos yang mengandung ciri-ciri citra budaya bangsa, sedangkan sebagai “pengganti pos” adalah cetakan perangko pada sampul, warkat pos pada kartu pos formulir terbitan PT Pos Indonesia, perangko pungut, dan bukti pengeposan dengan membayar bea.

 

(4) Jasa di Bidang Perbankan, Asuransi, dan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi
Jasa di Bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi, antara lain

  • Jasa penghimpunan dana (giro, deposito, dan tabungan);
  • Jasa penyaluran dana (pengkreditan);
  • Jasa di Bidang lalu lintas keuangan giral dan kartak;
  • Jasa consumer credit, credit card dan debit card.

Jasa di bidang asuransi semua tidak kena PPN kecuali kurir asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi tidak kena PPN, kecuali jasa sewa guna usaha tanpa hak opsi kena PPN.

 

(5) Jasa di Bidang Keagamaan Tidak Kena PPN
Jasa di bidang keagamaan tidak kena PPN, antara lain

  • Jasa pelayanan rumah ibadah;
  • Jasa pemberian khotbah atau dakwah;
  • Jasa lainnya di bidang keagamaan

 

(6) Jasa di Bidang Pendidikan Tidak Kena PPN
Jasa di bidang pendidikan tidak kena PPN terdiri dari pendidikan sekolah maupun penyelenggara pendidikan luar sekolah, seperti kursus bahasa Inggris, kursus komputer dan kursus lainnya.

 

(7) Jasa di Bidang Kesenian dan Hiburan yang Telah Dikenakan Pajak Tontonan Tidak Kena PPN
Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan tidak kena PPN, yaitu bagian daripada pajak daerah. Jadi, pada prinsipnya setiap kegiatan sepanjang telah dikenakan pajak daerah maka legiatan tersebut tidak lagi dikenakan PPN, satu dan lain hal adalah untuk menghindari pengenaan pajak berganda. Contoh, jasa di bidang kesenian kesenian yang tidak bersifat komersial, seperti pementasan kesenian yang di selenggarakan secara cuma-Cuma, seperti sendratari Ramayana dan lain sebagainya.

 

(8) Jasa di Bidang Penyiaran yang Bukan Bersifat Iklan
Jasa di Bidang Penyiaran yang Bukan Bersifat Iklan, terdiri dari jasa penyiaran radio dan telivisi yang diselenggarakan pemerintah maupun oleh pihak swasta, yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor bertujuan komersial. Kalau bersifat iklan dikenakan PPN, tetapi kalau iklannya bersifat PPN dapat dikreditkan kalau iklannya bersifat iklan berita dukacita, PPNnya tidak dapat dikreditkan.

 

(9) Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air
Jasa di bidang angkutan umum di darat dan dia air melalui Pasal 13 PP No. 144 Th. 2000 menegaskan bahwa angkutan umum di darat yang tidak dikenakan PPN adalah naik bus kota, taksi kereta api kecuali naik kereta api selaigus sewa gerbong khusus mengangkut barang dagangan kena PPN, sedangkan jasa angkutan umum di laut, di danau, di suangai dan penyebranagan antar pulau tidak dikenakan PPN kecuali jasa angkutan umum di udara dalam negeri dikenakan PPN.

 

(10) Jasa di Bidang Tenaga Kerja Tidak Dikenakan PPN
Jasa di bidang tenaga kerja tidak dikenakan PPN, antara lain

  • Jasa tenaga kerja;
  • Jasa pencaharian dan penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja tenaga yang bersangkutan;
  • Jasa penyelenggara latihan tenaga kerja.

 

(11) Jasa di Bidang Perhotelan Tidak Kena PPN
Jasa di bidang perhotelan tidak kena PPN, antara lain

  • Jasa penyewaan kamar di hotel, penginapan, losmen, hotel, serta fasilitas terkait kegiatan yang dipersiapkan oleh hotel;
  • Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan atau pertemuan hotel, penginapan, losmen, hotel, maupun motel.

 

(12) Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam Rangka Menjalankan Pemerintahan Secara Umum Tidak Kena PPN
Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum tidak kena PPN adalah kegiatan pemberian Kartu Tanda Penduduk, surat ijin mengemudi dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan surat-surat lainnya.

 

Disarikan dari buku: Pajak Pertambahan Nilai, Penulis: Lukman Hakim Nasution, Tony Masryahrul, Hal: 9-14.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Membuat SDM Dihargai

Selengkapnya →