Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Jenis-jenis Pajak dan Lembaga Pengelolanya

Oleh   /   Senin 31 Oktober 2011  /   Tidak ada komentar

Walaupun salah satu ciri khas dari pajak adalah ‘dapat dipaksakan’, namun untuk pengenaan, pemungutan, dan penarikan pajak oleh negara atau pemerintah tidak dilakukan secara semena-mena.

keuanganLSM

Jenis-jenis Pajak dan Lembaga Pengelolanya

Walaupun salah satu ciri khas dari pajak adalah ‘dapat dipaksakan’, namun untuk pengenaan, pemungutan, dan penarikan pajak oleh negara atau pemerintah tidak dilakukan secara semena-mena.

Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 23A UUD 1945 (amandemennya) bahwa segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang. Ini berarti harus dengan persetujuan rakyat melalui wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sehingga bila ada pembayaran yang disebut sebagai pajak namun tidak didasarkan UU, maka dapat kita katakan bahwa pembayaran tersebut bukan ‘pajak’. Melainkan jenis pungutan lain yang dimungkinkan oleh suatu ketentuan yang ada.

Sesuai dengan ketentuan di atas, semua pajak yang ada di Indonesia ditetapkan oleh UU. Pemungutannya ada yang dikelola oleh Pemerintah Pusat (Departemen Keuangan), dan ada juga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota).

Walaupun salah satu ciri khas dari pajak adalah ‘dapat dipaksakan’, namun untuk pengenaan, pemungutan, dan penarikan pajak oleh negara atau pemerintah tidak dilakukan secara semena-mena.

Berikut adalah jenis-jenis pajak dan lembaga pengelolanya:

Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Mengelola Pajak yang Terdiri dari:

  • Pajak Penghasilan (PPh);
  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
  • Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
  • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
  • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  • Bea Materai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan Mengelola Pajak yang Terdiri dari:

  • Bea masuk;
  • Cukai.

Pemerintah Provinsi Mengelola Pajak yang Terdiri dari:

  • Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
  • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
  • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  • Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Sedangkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Mengelola Pajak yang Terdiri dari:

  • Pajak Hotel;
  • Pajak Restoran;
  • Pajak Hiburan;
  • Pajak Reklame;
  • Pajak Penerangan jalan:
  • Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan
  • Pajak Parkir.

Disarikan dari buku: Cara Menghindari 37 Larangan Perpajakan, penulis: Liberti Pandiangan, halaman: xvi-xviii.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Lingkup Pekerjaan Pemeriksa Internal (2/4)

Selengkapnya →