Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Jenis Pemeriksaan Pajak

Oleh   /   Jumat 15 April 2016  /   Tidak ada komentar

Selama ini pemeriksaan pajak dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas pemeriksaannya, karena untuk memeriksa semua wajib pajak.

Jenis Pemeriksaan Pajak

Jenis Pemeriksaan Pajak

Selama ini pemeriksaan pajak dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas pemeriksaannya, karena untuk memeriksa semua wajib pajak (yang terdaftar) merupakan hal yang tidak mungkin dapat diwujudkan, karena tenaga pemeriksa pajak yang tersedia terbatas jumlahnya.

Adalah merupakan suatu hal yang ideal, apabila pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua wajib pajak terdaftar. Meskipun demikian, pemeriksaan tetap harus dilakukan, karena ternyata masih banyak wajib pajak yang tingkat kepatuhannya masih rendah setelah dilakukan penilaian berdasarkan norma-norma pengukuran tertentu, yaitu dengan sistem kriteria seleksi.

Sebagai contoh, terhadap wajib pajak yang SPT-nya menyatakan lebih bayar sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP), ternyata menempati urutan prioritas yang tertinggi.

Selanjutnya menyusul pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak tertentu dan wajib pajak yang tingkat kepatuhannya masih rendah atau terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Apabila dikelompokkan sesuai jenisnya maka pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan berdasarkan jenis pemeriksaan seperti berikut.

Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin vang dilakukan terhadap wajib pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya, yaitu antara lain dilakukan dalam hal berikut.

  • SPT tahunan PPh wajib pajak badan atau orang pribadi yang menyatakan lebih bayar.
  • SPT tahunan PPh wajib pajak badan yang menyatakan rugi tetapi tidak lebih bayar.
  • Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha; pekerjaan bebas; atau wajib pajak badan yang mengajukan permohonan pencabutan NPWP; PKP; atau perubahan tempat terdaftar wajib pajak dari kantor pelayanan pajak (KPP) semula ke KPP yang lain.
  • Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tahunan PPh, walaupun sudah dikirim surat teguran dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT, termasuk SPT yang kembali dari kantor pos dan wajib pajak yang termasuk kelompok non-efektif.
  • Wajib pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN-nya patut diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
  • Wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk pemusatan tempat pajak (PPN) terutang.
  1. Pemeriksaan Kriteria Seleksi

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang terpilih berdasarkan skor risiko tingkat kepatuhan secara komputerisasi. Penggunaan sistem kriteria seleksi semacam ini dimaksudkan untuk mengurangi unsur subjektifitas dalam menentukan pilihan wajib pajak yang akan diperiksa, karena mekanisme pemilihannya berdasarkan beberapa variabel yang sudah terukur dalam suatu program aplikasi komputer.

Berdasarkan sistem pemilihan seperti tersebut di atas, wajib pajak yang akan diperiksa adalah wajib pajak yang mempunyai potensi fiskal tinggi, tetapi menunjukkan adanya indikasi telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakannya.

Disarikan dari buku: Pemeriksaan Pajak di Indonesia, Penulis: Hananta Bwoga, Yosep Agus, Tony Marsyahrul, Hal: 16-18.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

SDM sebagai Gerbang Terakhir

Selengkapnya →