Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Standar dan Peraturan  >  Artikel saat ini

“Judicial Review” dan Kontrol Norma Hukum

Oleh   /   Senin 12 Juni 2017  /   Tidak ada komentar

Judicial review itu tidak lain merupakan upaya untuk melakukan review, penilaian kembali, peninjauan kembali, atau pengujian kembali atas norma hukum yang tertuang.

“Judicial Review” dan Kontrol Norma Hukum

Pada pokoknya semua upaya hukum yang dilakukan melalui peradilan termasuk ke dalam pengertian judicial review dalam arti yang luas. Judicial review itu tidak lain merupakan upaya untuk melakukan review, penilaian kembali, peninjauan kembali, atau pengujian kembali atas norma hukum yang tertuang, baik dalam bentuk produk pengaturan (regeling), penetapan (beschikking), ataupun produk pengadilan (vonnis).

Judicial review merupakan mekanisme untuk pengendalian dan kontrol norma hukum oleh lembaga peradilan (norms control mechanism). Karena itu, di Inggris, pemeriksaan atas produk-produk administratif (beschikking) oleh peradilan tata usaha juga disebut dengan perkataan judicial review juga.

Demikian pula di Amerika Serikat, upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) juga disebut dengan istilah judicial review. Pendek kata, konsepsi judicial review itu mencakup semua jenis upaya hukum untuk mengontrol norma hukum oleh lembaga peradilan.

Namun demikian, dalam pengertian yang sempit atau yang lebih teknis dan spesifik di Indonesia, yang dimaksud dengan perkataan judicial review itu tidak lain merupakan upaya hukum untuk menilai atau tindakan pengadilan untuk menguji peraturan perundang-undangan, baik dari segi materinya ataupun pembentukannya.

Dalam hubungan ini, judicial review itu dipahami hanya dalam pengertian pengujian peraturan perundang-undangan. Jika pengujian itu ditujukan untuk menilai materi, isi atau substansi peraturan itu, maka pengujian demikian dinamakan pengujian material (materiale toetsing). Jika yang dipersoalkan bukan soal materinya, melainkan soal lain seperti bentuk, format dan prosedur pembentukannya, maka pengujian demikian disebut pengujian formal (formele toetsing).

Menurut ketentuan Pasal 24 A Ayat (1) jo pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia dewasa ini dibedakan antara pengujian undang-undang dan pengujian peraturan di bawah undang-undang. Yang pertama merupakan kewenangan MK, sedangkan yang kedua adalah kewenangan MA.

Referensi atau batu penguji atas undang-undang oleh MK, sesuai dengan namanya, adalah konstitusi, yaitu UUD 1945, sedangkan batu uji yang dijadikan pegangan oleh MA adalah peraturan yang hierarkinya lebih tinggi dari peraturan yang diuji yang berpuncak kepada undang-undang sebagai rujukan.

Dengan perkataan lain, pengujian yang dilakukan oleh MK itu adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang (judicial review on the constitutionality of law), sedangkan pengujian oleh MA merupakan pengujian legalitas peraturan atau peraturan perundang-undangan[1].

Pembagian demikian ini tentu saja kurang ideal karena prosedur pengujian peraturan perundang-undangan itu tidak dilembagakan secara integral pada satu institusi. Di berbagai negara, seperti Jerman, Austria, dan lain-lain semua terpusat di MK.

Indonesia mengikuti pola seperti di Korea Selatan di mana Mahkamah Konstitusi hanya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar atau menguji konstitusionalitas undang-undang, sedangkan pengujian peraturan di bawah undang-undang dilakukan oleh MA.

Namun demikian, yang ideal sebenarnya adalah seperti yang dipraktikkan di berbagai negara Eropa, yaitu terintegrasi, tersentralisasi, dan terkonsentrasi di satu lembaga, yaitu MK. Dengan demikian menjadi jelas perbedaan antara peradilan yang terkait dengan konflik hukum dalam policy making, dan peradilan yang terkait dengan konflik hukum dalam policy executing.

Disarikan dari buku: Konstitusi Ekonomi, Penulis: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Halaman: 42-43

[1] Ibid., Hal.7

 

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Legislasi dan Konstitusionalisasi

Selengkapnya →