Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Standar dan Peraturan  >  Artikel saat ini

Judicial Review

Oleh   /   Senin 1 Mei 2017  /   Tidak ada komentar

Seperti dikemukakan diatas, pengujian norma hukum oleh hakim atau dikenal sebagai judicial review[1], dapat berupa pengujian normal atau pengujian material.

Judicial Review

Seperti dikemukakan diatas, pengujian norma hukum oleh hakim atau dikenal sebagai judicial review[1], dapat berupa pengujian normal atau pengujian material. Pengujian material menyangkut materi atau isi ayat, pasal, bab, atau bagian-bagian dari suatu peraturan perundang-undangan.

Jika materi yang bersangkutan terbukti bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka dapat dibatalkan berlakunya atau dinyatakan tidak lagi mengikat secara hukum (not legally binding). Kadang-kadang terjadi juga bahwa pasal, ayat, bab, atau bagian dari peraturan yang dinyatakan tidak mengikat itu merupakan materi inti dari peraturan dimaksud, sehingga apabila tidak seluruh peraturan itu dibatalkan atau dinyatakan tidak mengikat justru akan menimbulkan kekacauan hukum.

Jika keadaannya demikian, maka dalam praktik, ada juga undang-undang yang diuji secara material di Mahkamah Konstitusi dibatalkan seluruhnya atau dinyatakan tidak lagi mengikat untuk umum.

Disamping itu, pengujian juga dapat dilakukan secara formal. Artinya, yang diuji itu bukanlah berkenaan dengan materi peraturan yang bersangkutan, melainkan hal-hal lain. Ada beberapa hal yang mungkin dijadikan objek pengujian secara formal atau pengujian secara immaterial ini, yaitu:

  1. Apakah proses pembentukan peraturan itu sesuai prosedur yang sah atau tidak;
  2. Apakah bentuk atau jenis peraturan untuk menuangkan isi norma yang ditetapkan tepat;
  3. Apakah lembaga yang menetapkan peraturan itu memang memiliki kewenangan untuk itu;
  4. Apakah format, sistematika, dan hal-hal lain sesuai dengan pedoman baku atau tidak.

Jika peraturan-peraturan itu terbukti tidak memenuhi syarat formal, maka keseluruhan peraturan itu dapat dipandang bertentangan secara formal dengan prosedur pembentukan peraturan. Akibat hukum dari penilaian demikian sangat berbeda dengan objek pengujian peraturan yang bersifat material, yang hanya menyatakan materi tertentu saja yang tidak lagi mengikat untuk umum.

Sedangkan pengujian yang bersifat formal dapat berakibat lebih fatal, yaitu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dapat dibatalkan atau tidak lagi mengikat secara keseluruhan.

Mekanisme pengujian atas norma hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut, dalam UUD 1945, yaitu pada pasal 24A Ayat (1) jo Pasal 24C Ayat (1), dibedakan antara pengujian konstitusionalitas undang-undang dan pengujian legalitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Terhadap undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menggunakan UUD 1945 sebagai batu penguji atau penilai konstitusionalitas material ataupun konstitusionalitas formal undang-undang itu. Sedangkan kewenangan untuk menguji legalitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, baik secara material ataupun formal, ada pada Mahkamah Agung (MA)[2].

Berbeda dengan MK, maka dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, MA mendasarkan diri hanya pada undang-undang, bukan pada Undang-Undang Dasar yang merupakan domain MK. Itulah sebabnya, lembaga terakhir ini disebut MK, karena tugasnya memang untuk mempertahankan konstitusi dari kemungkinan dilanggar dalam proses pembuatan kebijakan negara atau pemerintahan yang dituangkan dalam bentuk undang-undang.

Disarikan dari buku: Konstitusi Ekonomi, Penulis: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Halaman: 27-29

[1] Pengertian-pengertian dasar mengenai “Judicial Review” ini dapat dipelajari, misalnya, dalam buku John Hart Ely, Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review, Harvard University Press; Lihat juga David S. Law, A Theory of Judicial Power and Judicial Review, (University of San Diego School of Law), Georgetown Law Journal 97.3 (2009), dan Tom Ginsburg, Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Case, Cambridge, Massachussett, 2003.

[2] Pasal 24 A ayat (1) dan pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pemisahan kewenangan “judicial Review” dalam dua lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ini mirip dengan yang diterapkan di Korea Selatan, tetapi dalam praktik, sering menimbulkan kesulitan, sehingga banyak sarjana – termasuk penulis sendiri – yang mengusulkan agar di masa datang dapat diintegrasikan saja seluruhnya di Mahkamah Konstitusi.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Legislasi dan Konstitusionalisasi

Selengkapnya →