Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Kampanye dan Politik Uang

Oleh   /   Senin 29 Januari 2018  /   Tidak ada komentar

Jangan ditolerir imbauan “terima uangnya, tetapi jangan pilih parpolnya”. Mempertahankan imbauan itu sama dengan membiarkan kejahatan politik. Kita harus sampaikan, politik uang adalah kejahatan.

keuanganLSM

Kampanye dan Politik Uang

Beberapa saat seusai Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri berbicara di Lapangan Gasibu, Bandung, Jawa Barat, terlihat sebuah mobil kijang hitam dengan stiker kepala banteng membagi-bagi uang kepada sejumlah simpatisannya. Tidak terlihat siapa yang ada dalam mobil karena kaca mobil dibuka sedikit (Kompas, 23/3/2004).

Praktik serupa tidak hanya terjadi dalam kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), tetapi juga dilakukan peserta pemilu lain. Misalnya, Sintje Sondakh Mandey (istri Gubernur Sulawesi Utara/Sulut) dan Arianne Fredrik Nangoy (istri Wali Kota Manado) membagi-bagi uang kepada massa kampanye Partai Golkar. Bahkan, berdasarkan laporan yang diterima Panitian Pengawas Pemilu (Panwas) Sulut, Arianne membagi uang pecahan Rp. 50.000 kepada massa kampanye dengan menghamburkannya (Kompas, 19/3/2004).

Dengan cara berbeda, praktik politik uang juga dilakukan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dengan membagi sembako kepada peserta kampanye. Atau dengan sedikit lebih halus, Partai Amanat Nasional (PAN) membagi hadiah bagi simpatisan yang mengikuti kampanye.

Contoh itu adalah realitas tak terbantahkan, politik uang amat dominan selama dua minggu pelaksanaan kampanye. Praktik-praktik itu tidak hanya menjadi tontonan yang memalukan sekaligus memilukan, tetapi dengan cara tidak terpuji, sebagian peserta pemilu menodai dan menginjak-injak makna hakiki kampanye, yaitu melakukan pendidikan politik bagi masyarakat.

Masalahnya, mengapa sebagian peserta pemilu tidak takut melakukan praktik politik uang selama kampanye? Adakah ini terkait lemahnya ancaman hukuman yang ada dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota Legislatif.

Dalam tulisannya Kampanye dengan Uang Haram (Kompas, 8/10/2002), saya menyatakan aturan dana kampanye masih jauh dari rumusan yang jelas dan tegas. Hampir semua ketentuan dana kampanye terkategori pasal karet yang dapat menyulitkan lembaga pengawas untuk melakukan law enforcement terhadap semua pelanggaran yang terjadi.

Misalnya, dalam kasus money politics, pasal 77 Ayat (1) No 12/2003 menyatakan, selama masa kampanye sampai dilaksanakannya pemungutan suara, calon anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilarang menjadikan dan/atau memberi uang atau materi lain untuk mempengaruhi pemilih. Dalam penjelasannya dinyatakan, yang dimaksud menjanjikan dan/atau memberi, inisiatifnya berasal dari calon yang menjanjikan dan memberi untuk mempengaruhi pemilih.

Ketentuan ini secara tegas melarang calon anggota legislatif (caleg) menjanjikan atau memberi uang atau materi lain guna mempengaruhi dalam menentukan pilihan politiknya. Larangan itu penting karena kampanye adalah sarana mendapatkan dukungan rakyat melalui penyampaian program-program bila yang bersangkutan memenangi pemilu.

Keharusan menawarkan program ini dinyatakan dalam Pasal 1 angka 11 UU No 12/2003, kampanye adalah kegiatan peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan program-programnya. Ketentuan ini mendorong peserta pemilu membangun citra lewat program kerja, bukan melakukan pembodohan dengan mengandalkan uang.

Sayang, aturan Pasal 7 Ayat (1) hanya memberi larangan kepada caleg. Dengan rumusan seperti itu, meski uang dari caleg, sepanjang yang bersangkutan tidak menjanjikan atau memberi langsung kepada pemilih, ia sulit dijangkau Pasal 77 Ayat (1). Hal inilah yang terjadi dalam praktik politik uang selama kampanye.

Mungkin, dengan alasan itu, KPU memperluas larangan politik uang yang ada dalam Pasal 77 Ayat (1). Perluasan ini dapat dibaca dalam Pasal 35 Surat keputusan (SK) KPU No 701/2003 bahwa partai politik (parpol), caleg, dan calon anggota DPD selama masa kampanye tidak dibenarkan memberi materi dalam bentuk apa pun yang bisa mempengaruhi calon pemilih untuk mencoblos pilihan tertentu.

Larangan dalam SK KPU itu jauh lebih luas daripada Pasal 77 Ayat (1). Sekiranya peserta pemilu menghormati aturan yang dibuat KPU, praktik politik uang tidak akan seluas yang terjadi saat ini karena larangan juga ditujukan terhadap parpol lain. Sayang, bagi peserta pemilu, terutama yang mempunyai dana berlimpah, SK KPU tidak mampu mencegah keinginannya untuk membagi-bagi uang selama kampanye.

Sekadar membandingkan, kasus bagi-bagi uang dari mobil di Bandung tidak mudah dijangkau dengan  Pasal 77 Ayat (1) UU 12/2003. Kejadian itu hanya mungkin dijangkau bila ada keberanian dan kemauan untuk melaksanakan SK KPU No 701. Namun, untuk sampai ke arah itu, ada problem asas hukum, ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi (lex superior derogat legi inferiori).

Barangkali, di atas kertas, praktik politik uang yang dilakukan Sintje Sondakh Mandey dan Arianne Fredrik Nangoy amat tebuka untuk diproses karena mereka caleg. Proses hukum harus dilakukan untuk memenuhi Pasal 77 Ayat (2) calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Ayat (1) dinyatakan batal sebagai calon oleh KPU/KPU provinsi/KPU kabupaten/kota.

Apa yang harus dilakukan untuk menghadapi meruyaknya praktik politik uang selama kampanye? Pertanyaan ini amat penting karena, hampir dapat dipastikan, praktik serupa akan kian meluas seiring makin dekatnya hari pencoblosan. Bisa jadi, sebagian besar dana yang dibagi-bagikan itu berasal dari hasil kejahatan politik, misalnya, korupsi.

Untuk menghadapi itu, harus ada perlawanan terbuka dari semua komponen masyarakat yang punya komitmen mendapat hasil pemilu berkualitas. Jangan ditolerir imbauan “terima uangnya, tetapi jangan pilih parpolnya”. Mempertahankan imbauan itu sama dengan membiarkan kejahatan politik. Kita harus sampaikan, politik uang adalah kejahatan.

Selain itu, panwas dan komponen masyarakat lain harus mencatat semua (laporan) praktik politik uang yang dilakukan peserta pemilu. Pada masa tenang, umumkan secara terbuka siapa saja peserta pemilu yang melakukan praktik politik uang. Pengumuman itu harus disertai ajakan tidak memilih peserta pemilu yang terlibat politik uang.

Saya kira, harus ada keberanian untuk melawan. Negeri ini harus diselamatkan dari orang-orang yang selalu menggunakan uang untuk mencapai kekuasaan.

Disarikan dari buku: Kekuasaan Dan Perilaku Korupsi, Penulis: Saldi Isra, Hal: 21-25.

    Cetak       Email
  • Publish: 11 bulan ago on Senin 29 Januari 2018
  • By:
  • Last Modified: Januari 10, 2018 @ 11:35 pm
  • Filed Under: Artikel, Umum
  • Tagged With:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Selengkapnya →