Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Kampanye Dengan Uang Haram (2/2)

Oleh   /   Rabu 24 Januari 2018  /   Tidak ada komentar

Yang pasti, jika tidak ada perubahan sikap pansus memandang aturan dana kampanye dalam sisa waktu yang ada, besar kemungkinan calon presiden dan wapres akan berkampanye menggunakan uang haram. Perlu disadari, sumbangan dana kampanye apalagi yang haram dapat menjadi titik awal KKN bagi pemerintahan baru.

keuanganLSM

Kampanye Dengan Uang Haram

Pembahasan di Panitia Khusus (Pansus) mengenai Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden selama ini lebih terfokus pada dua isu sentral. Pertama, rencana penambahan kuota 20 persen bagi partai politik atau gabungan parpol untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres). Kedua, penambahan syarat bahwa capres dan cawapres (1) tidak dalam status terdakwa dan/atau terpidana dalam perkara tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, dan (2) berpendidikan minimal sarjana Strata 1.

Dari kedua isu sentral itu, bila semua anggota pansus mengerti dengan posisi konstitusi dalam penyelenggaraan negara, isu pertama tidak perlu muncul karena Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menetukan, pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu. Sedangkan isu kedua dapat diselesaikan sementara dengan menawarkan beberapa alternatif untuk dibawa ke Sidang Paripurna DPR.

Pemikiran cerdas dan jernih amat diperlukan untuk keluar dari kedua isu itu. Bila tidak, pansus tidak akan mampu menyentuh beberapa isu krusial lain yang ada dalam RUU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Misalnya, pansus masih amat terbatas menyentuh persyaratan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) bagi capres dan cawapres. Atau, belum ada pembicaraan pasal-pasal yang terkait dana kampanye yang akan digunakan pasangan capres dan cawapres.

Terkait dengan bebas KKN, dalam tulisan Pertarungan Para Koruptor? (Kompas, 1/4/2003) saya menyatakan, penambahan persyaratan ini diperlukan guna mendukung gerakan pemberantasan KKN. Untuk mencegah agar negeri ini tidak ambruk oleh praktik KKN, presiden dan wapres harus mampu menjadi ujung tombak pemberantasan KKN.

Untuk itu diperlukan persyaratan obyektif lain: (1) capres dan cawapres tidak pernah terlibat KKN, (2) melaporkan kekayaan pribadi dan keluarga terdekat (seperti anak, saudara), dan (3) melakukan klarifikasi dan pembuktian terbalik secara terbuka bila ada indikasi bahwa harta capres/cawapres dan keluarga terdekatnya diperoleh dengan cara KKN.

Sama halnya dengan pembahasan dana kampanye dalam RUU Pemilu, dana kampanye pemilihan presiden dan wapres juga hampir tidak disentuh dalam pembahasan di tingkat pansus. Padahal, sumber dan penggunaan dana kampanye amat rentan penyelewengan. Alasannya sederhana, dana kampanye untuk pemilihan presiden dan wapres akan jauh lebih besar jika dibanding total dana kampanye untuk pemilihan anggota legislatif.

Misalnya, pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Siti Adi Trigandari dan ekonom senior Sri-Edi Swarsono memperkirakan, seorang capres membutuhkan dana sekitar Rp 20 triliun sebagai biaya kampanye sejak awal pemilihan hingga terpilih menjadi presiden pada Pemilihan Umum 2004 (Media Indonesia, 11/4/2003). Barangkali, angka yang dikemukakan kedua ekonom itu amat debatable karena belum ada penelitian yang dapat dijadikan dasar perhitungan secara akurat. Dari kaca mata hukum, masalah mendasarnya tidak terletak pada besarnya dana kampanye, namun lebih pada bagaimana dan dari mana dana kampanye diperoleh.

Berkenaan dana kampanye, dalam Pasal 23 Ayat (1) RUU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan, dana kampanye dapat diperoleh dari (a) pasangan capres dan cawapres, (b) parpol yang mencalonkan, dan (c) sumbangan pihak lain yang tidak mangikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta. Selanjutnya, dalam Ayat (4) ditegaskan, sumbangan dari perseorangan tidak boleh melebihi Rp. 50 juta dan dari badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp. 500 juta.

Ada dua kritik mendasar yang patut dikemukakan atas ketentuan yang ada dalam Pasal 23 RUU terutama Ayat (1) dan Ayat (4).

Pertama, tidak ada ketentuan batas maksimal dana kampanye yang diperbolehkan untuk digunakan pasangan calon presiden dan wapres. Padahal, batas maksimal amat diperlukan untuk mencegah pengumpulan dana di luar batas kewajaran. Dengan tidak adanya batasan maksimal, pasangan calon presiden dan wapres yang berasal dari parpol besar atau yang berasal dari parpol yang sedang berkuasa mempunyai ruang menggunakan posisi itu untuk mendapatkan dana kampanye dalam jumlah tidak terbatas.

Kedua, ancaman pidana bagi yang melanggar ketentuan yang ada dalam pasal 23 Ayat (4) RUU Pemilihan Presiden dan Wapres hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang memberi sumbangan. Sementara pasangan yang menerimanya tidak diberi ancaman, baik ancaman administrasi berupa pembatalan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau ancaman pidana. Semestinya, ancaman diprioritaskan kepada pasangan calon yang melanggar batas maksimal sumbangan dana kampanye, baik yang berasal dari perorangan maupun dari swasta.

Dalam hal larangan, Pasal 25 Ayat (1) RUU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menentukan, pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari (a) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing, dan warga negara asing, dan (b) penyumbang yang tidak jelas identitasnya. Selanjutnya, dalam Ayat (2) dinyatakan, pasangan calon presiden dan wapres dilarang menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye pemilihan.

Meski pelanggaran terhadap Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) diancam, yaitu berupa sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU, ketentuan ini tetap menyisakan pertanyaan, mengapa tidak dimuat larangan menggunakan fasilitas publik. Bukankah penggunaan fasilitas publik amat potensial dimanfaatkan calon presiden dan wapres yang sedang memegang jabatan publik?

Salah satu asas pemilu yang ada dalam Pasal 22E UUD 1945 adalah pemilu dilaksanakan secara jujur. Asas jujur diterjemahkan oleh Penjelasan RUU Pemilihan Presiden dan Wapres sebagai tindakan pelaksanaan pemilihan yang dilakukan sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika, dan moralitas masyarakat, bebas dari praktik intimidasi, paksaan, manipulasi, penipuan, pembelian suara, dan korupsi.

Khusus untuk dana kampanye, asas jujur hanya mungkin dilaksanakan jika (1) aturan dana kampanye memuat norma yang jelas dan tegas, (2) ketentuan yang ada mampu menutup segala peluang yang memungkinkan terjadinya manipulasi sumber dana kampanye, dan (3) tersedianya ancaman yang tegas bagi pelanggar ketentuan dana kampanye, baik yang memberi maupun yang menerima.

Semua itu penting artinya bagi Indonesia karena di negara yang sudah mapan saja pernah terjadi pengumpulan dana kampanye di luar batas kewajaran. Misalnya, kasus sumbangan pengusaha Indonesia James Riady bagi dana kampanye Presiden Amerika Serikat (AS) Bill Clinton pernah dipermasalahkan keabsahannya oleh Partai Republik. Menurut harian The New York Times (11/10/1996), James Riady telah memainkan peran penting dalam membiayai Partai Demokrat, menyumbang, dan mencari dana hingga berjuta-juta dollar (Kompas, 15/10/1996).

Jika negara seperti AS saja bisa kecolongan dalam melakukan pengawasan atas sumber dana kampanye, apalagi Indonesia yang terkenal amat lemah dalam law enforcement. Mencermati aturan dana kampanye yang ada dalam RUU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sulit mengharapkan sumber dana kampanye terbebas dari kecurangan dan manipulasi.

Yang pasti, jika tidak ada perubahan sikap pansus memandang aturan dana kampanye dalam sisa waktu yang ada, besar kemungkinan calon presiden dan wapres akan berkampanye menggunakan uang haram. Perlu disadari, sumbangan dana kampanye apalagi yang haram dapat menjadi titik awal KKN bagi pemerintahan baru. Bila itu yang terjadi, artinya Indonesia tak akan pernah terbebas dari KKN.

Disarikan dari buku: Kekuasaan Dan Perilaku Korupsi, Penulis: Saldi Isra, Hal: 9-14.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Lingkup Pekerjaan Pemeriksa Internal (2/4)

Selengkapnya →