Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Kapan Pajak yang Dipotong atau Dipungut Disetor?

Oleh   /   Jumat 4 Mei 2012  /   Tidak ada komentar

Dalam sistem pemotongan atau pemungutan pajak, salah satu hal yang penting diketahui dan diingat adalah kapan pajak yang dipotong atau dipungut tersebut harus disetor. Sehingga yang bersangkutan terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan yang tidak semestinya.

keuanganLSM

Kapan Pajak yang Dipotong atau Dipungut Disetor?

Dalam sistem pemotongan atau pemungutan pajak, salah satu hal yang penting diketahui dan diingat adalah kapan pajak yang dipotong atau dipungut tersebut harus disetor. Sehingga yang bersangkutan terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan yang tidak semestinya. Adapun jangka waktu penyetoran atas pajak yang telah dipotong atau dipungut ditetapkan sebagai berikut:

  • PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
  • PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
  • PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
  • PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
  • PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak;
  • PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara;
  • PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
  • PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pemerintah atau instansi pemerintah yang ditunjuk harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
  • PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah atau instansi pemerintah yang ditunjuk harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Disarikan dari buku: Cara Menghindari 37 Larangan Perpajakan, penulis: Liberti Pandiangan, halaman: 105-106.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Membuat SDM Dihargai

Selengkapnya →