Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Karakter Utama dari Sebuah LSM

Oleh   /   Senin 15 Februari 2016  /   Tidak ada komentar

Untuk membahas secara penuh implikasi dari apa yang disebut `perang melawan teror’ terhadap hak-hak LSM, serta ruang gerakannya sebagai organisasi masyarakat dalam berbagai politik.

Karakter Utama dari Sebuah LSM

Karakter Utama dari Sebuah LSM

Masalah hak-hak, risiko dan tanggungjawab LSM bahkan semakin rumit setelah terjadinya peristiwa 11 September. Untuk membahas secara penuh implikasi dari apa yang disebut `perang melawan teror’ terhadap hak-hak LSM, serta ruang gerakannya sebagai organisasi masyarakat dalam berbagai politik yang berbeda adalah di luar cakupan buku ini, secara umum itu semua telah meningkatkan ketidakadapastian. Ada lebih banyak pertanyaan yang harus dijawab LSM diterima sebagai gerakan yang sah. Sikap-sikap LSM ditelaah secara lebih teliti. Sub-sektor tertentu, seperti LSM Islam misalnya, terutama dirugikan karena bagi mereka tidak diberlakukan prinsip praduga tak bersalah.

Ketika membantu LSM, kalangan donor harus membuktikan dulu mereka tidak membantu membiayai kegiatan kekerasan (Scott-Joynt, 2003). Perang melawan terorisme dengan demikian meningkatkan tekanan pada seruan tentang perlunya akuntanbilitas LSM yang memang sudah gencar. Menurut pandangan kami harus ditarik sebuah garis tegas dalam spektrum akuntanbilitas LSM yang akan kami bahas dalam buku ini, yang didasarkan pada pengakuan terhadap baik hak maupun kewajiban LSM, cian LSM-LSM yang karena alasan tertentu memang pantas diselidiki dalam semangat untuk mencegah perbuatan kriminal.

Penolakan untuk memberikan hak kepada LSM untuk berpartisipasi dalam diskusi mengenai kebijakan publik sama halnya dengan menolak keterlibatan masyarakat dalam masalah kebijakan publik atau, hakikatnya, menentang demokrasi. Dalam lingkungan politik di mana demokrasi belum sepenuhnya berkembang, taktik-taktik yang disebutkan di atas sering kali dipakai oleh rezim bersangkutan. Walaupun demikian, pertanyaan-pertanyaan seperti `Siapakah yang Anda wakili?’ dan `Mengapa Anda menjadi pemangku kepentingan yang sah?’ sama seringnya diajukan oleh pemerintah Inggris dan India dengan oleh pemerintah Belarus dan Zimbabwe.

Penolakan oleh LSM untuk menanggapi pertanyaan semacam itu dan untuk merumuskan masalah akuntabilitas bukan hanya menimbulkan ancaman terhadap sektor LSM, tetapi juga membahayakan upaya mendorong peranan masyarakat sipil dalam pengembangan demokrasi dan perilaku demokratis di semua arena politik, baik lokal, nasional, regional maupun global. Agar dapat melaksanakan apa yang pada dasarnya adalah hak-hak masyarakat demokratis, LSM harus dapat mengartikulasikan dengan jelas kepada para pendukungnya dan masyarakat tentang siapa sebenarnya mereka itu, apa peranan mereka, dari mana bantuan yang mereka terima dan kepada siapa mereka harus bertanggungjawab. Tanggungjawab pertama dari sebuah LSM adalah untuk mendefinisikan akuntabilitasnya. Dengan begitu kita melangkah untuk memasuki substansi buku ini.

Definisi

Definisi tentang sejumlah pengertian pokok yang kami gunakan dalam buku ini sudah menjadi bahan perdebatan akademis dan politis tanpa pemenang yang jelas. Karakter utama dari sebuah LSM adalah: mengatur diri sendiri, swasta, nirlaba dan memiliki misi sosial yang jelas (Vakil, 1997). LSM melekat pada masyarakat sipil, yang berbeda dari masyarakat politik. Walaupun mereka dapat bersuara sama dalam perdebatan politik, mereka tidak bersatu untuk mengikuti pemilihan umum atau mengendalikan tombol-tombol kekuasaan negara, seperti layaknya partai politik.

LSM dapat juga memberikan pelayanan atau advokasi untuk mengangkat isu-isu tertentu. LSM bergerak dalam bidang-bidang seperti hak-hak asasi manusia, lingkungan hidup dan konservasi, pembangunan dan perdamaian, atau mereka dapat juga memiliki tujuan sosial yang lain. Biasanya mereka bukan organisasi yang berdasarkan keanggotaan dan berhubungan satu sama lain dalam jaringan atau aliansi, yang biasanya berbentuk asosiasi yang lebih formal. Ada gunanya juga untuk membedakan LSM antara yang, di satu pihak, merupakan kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan gerakan sosial, di pihak lain.

OBM mungkin memiliki tujuan yang setara dengan LSM tetapi cakupannya kecil, lokal, dan kurang berpengaruh dalam jaringan atau aliansi yang lebih luas. Gerakan sosial terutama memiliki kualifikasi berupa kapasitas yang secara efektif dapat merengkuh dukungan konstituensi dengan basis masyarakat dan tidak memiliki ciri-ciri sebagai sebuah organisasi. Sebuah LSM pada umumnya merupakan sebuah organisasi perantara dengan suatu badan dan organisasi legal tertentu, yang menganggapnya memenuhi syarat untuk menerima bantuan dari kalangan donor. Baik KSM maupun gerakan sosial secara jelas membawa kepentingan para pendukungnya dan beroperasi dalam struktur yang kurang formal, serta menerima bantuan finansial dari luar yang lebih kecil atau tidak sama sekali.

Masyarakat sipil menjadi konsep besar berikutnya yang akan menjadi bagian penting dari buku ini. Kami mengikuti definisi masyarakat sipil sebagai suatu lingkungan (atau, ruang publik) mana warganegara dapat berhimpun dengan bebas, di luar keluarga dan pekerjaan mereka, untuk mengungkapkan kepentingan, gagasan dan ideologi mereka (Scholte, 2000). Aktivitas yang bersifat mencari keuntungan atau memerintah tidak masuk dalam masyarakat sipil. LSM, KSM dan gerakan sosial merupakan bagian dari masyarakat sipil, tetapi dengan sep yang lebih luas mencakup organisasi keagamaan dan asosiasi profesi serta akademis, yang tidak satupun menjadi bahasan pokok dalam buku ini.

Definisi kami sesuai dengan terminologi yang digunakan oleh PBB (UN, 2004). Perbedaan di antara berbagai jenis organisasi dalam masyarakat sipil tidak selalu mudah disebutkan dan garis pemisahnya kadangkala kabur, namun kategorisasi di atas secara umum dapat diterima dan memadai untuk pembahasan secara bermakna tentang akuntabilitas LSM.

Disarikan dari buku: Akuntanbilitas LSM Politik, Prinsip, Inovasi, Penulis: Lisa Jordan & Peter Van Tuijl, Hal: 11-14.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Arti Hukum bagi Perkembangan Ekonomi

Selengkapnya →