Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Issu Transparansi dan Akuntabilitas  >  Artikel saat ini

Kategorisasi Organisasi Masyarakat Sipil

Oleh   /   Jumat 20 Mei 2011  /   Tidak ada komentar

Masyarakat sipil, umumnya, mencakup keragaman ruang-ruang, aktor-aktor, dan bentuk-bentuk kelembagaan, yang tingkat-tingkat formalitas, otonomi, dan kekuasaannya masing-masing bervariasi. Arena masyarakat sipil dihuni oleh berbagai bentuk organisasi-organisasi.

keuangan LSM

Banyak ahli telah mengajukan beraneka peta konsep untuk menjawab pertanyaan ini

Seri 2/3 dari Bagian 2 Sektor Masyarakat Sipil, dari keseluruhan 12 seri artikel berjudul Menuntaskan Dilema “Moral dan/atau Modal?” dalam Praksis Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia. Artikel ditulis oleh Hasan Bachtiar.

Keterangan lengkap tentang tulisan ini.

Masyarakat sipil, umumnya, mencakup keragaman ruang-ruang, aktor-aktor, dan bentuk-bentuk kelembagaan, yang tingkat-tingkat formalitas, otonomi, dan kekuasaannya masing-masing bervariasi.

Arena masyarakat sipil, seringkali, dihuni oleh organisasi-organisasi seperti lembaga-lembaga amal yang terdaftar, organisasi-organisasi pembangunan non-pemerintah, kelompok-kelompok komunitas, organisasi-organisasi kaum perempuan, organisasi-organisasi berbasis iman, asosiasi-asosiasi profesional, serikat-serikat buruh, kelompok-kelompok swadaya, gerakan-gerakan sosial, asosiasi-asosiasi bisnis, koalisi-koalisi, dan kelompok-kelompok advokasi.

Sejatinya, sebelum muncul tatanan politik dan ekonomi seperti sekarang yang penuh distorsi ini, manusia dahulu hidup dalam komuni-komuni, gilda-gilda, suku-suku, kelompok-kelompok kecil yang saling berbagi dalam semangat nir-eksploitasi.

Apabila unsur-unsur yang menghuni dan membentuk entitas masyarakat sipil amatlah beragam menurut berbagai aspek, sejauh mana keragaman itu? Banyak ahli telah mengajukan beraneka peta konsep untuk menjawab pertanyaan ini. Ilustrasi 0.5 berikut mencoba merumuskan suatu alat pemetaan lain untuk membaca keragaman para penghuni entitas masyarakat sipil tersebut.

Ilustrasi 0.5: Kategorisasi Organisasi Masyarakat Sipil

Dengan dua definisi tentang masyarakat sipil yang cukup luas di atas, dapat ditambahkan suatu simpulan bahwa di sektor inilah—berlawanan dengan entitas negara dan pasar—pluralitas paham filsafat manusia sebagai homo socius, animal symbolicum, bahkan juga homo ludens mendapat tempatnya kembali.

Dari sinilah pula wacana tentang masyarakat sipil dimunculkan—yang di Indonesia hangat dibicarakan sejak dekade 1970-an, ketika rezim negara neofasisme-militer Orde Baru mengalami masa pemantapan—sebagai penyeimbangan dan perlawanan atas hegemoni, dominasi, represi, eksploitasi, dan destruksi oleh negara dan pasar. Diasumsikan bahwa sektor masyarakat sipil akan memperkuat kembali kultur, menandingi politik dan ekonomi, melalui program-program pembangunan yang diprakarsai dari bawah-ke-atas, berlangsung pada tingkat akar-rumput (bottom-up, grass-roots/people-centered development) alih-alih dari atas-ke-bawah dan berpusat pada negara (top-down, state-centric development), sehingga mampu menyerasikan secara dialektis konfigurasi sosial yang sudah lama timpang dan compang-camping tadi. Dus, dianggaplah pula bahwa nilai-nilai hakiki kemanusiaan (bonum, unum, verum, pulchrum) akan bisa ditegakkan kembali.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Akuntabilitas dan Tranparansi LSM: Perspektif Pemerintah Daerah

Selengkapnya →