Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Standar dan Peraturan  >  Artikel saat ini

Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan

Oleh   /   Senin 3 April 2017  /   Tidak ada komentar

Semua peraturan perundang-undangan hanyalah merupakan bentuk formal dari legal policy yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar.

Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semua bentuk peraturan perundangan-undangan dan termasuk policy rules berisi norma hukum yang bersifat abstrak dan umum (abstract and general norms) sebagai keseluruhan legal policy yang mengandung kebijakan-kebijakan kenegaraan, pemerintahan, dan pembangunan. Legal policy yang tertinggi dimuat dalam naskah undang-undang dasar. Hal ini jelas sangat berbeda dari beberapa ahli hukum yang sering menggunakan istilah legal policy ini secara salah kaprah, seolah-olah legal policy merupakan kewenangan mutlak dari pembentuk undang-undang.

Beberapa sarjana hukum, termasuk guru besar hukum tata negara sering salah paham dengan mengindentikkan pengertian legal policy dengan policy choice yang sepenuhnya terbuka untuk dipilih sehingga tidak dapat dipandang bertentangan dengan undang-undang dasar. Padahal, pengertian keduanya jelas berbeda. Semua peraturan perundang-undangan hanyalah merupakan bentuk formal dari legal policy yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Bahkan pada prinsipnya, semua produk peraturan perundang-undangan itu berisi kebijakan umum yang lebih tinggi sebagaimana yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Semua bentuk peraturan perundang-undangan itu, baik yang bersifat umum maupun yang khusus dan yang termasuk ke dalam kategori policy rules, selalu berisi dan merupakan kebijakan hukum (legal policies). Peraturan perundang-undangan yang bersifat umum diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 sebagaimana telah dipaparkan di atas.

Semua jenis peraturanperundang-undangan itu, apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga merugikan warga atau rakyat, baik dalam penetapannya, keberlakuannya, maupun dalam pelaksanaanya, maka diajukan judicial review langsung ke MA atau ke MK. Dalam hal peraturan itu berbentuk undang-undang, pengajuan judicial review dilakukan ke MK. Jika peraturan dimaksud berbentuk peraturan perundangan-undangan di bawah undang-undang, maka pengajuannya dilakukan oleh MA. Dengan perkataan lain, mekanisme judicial review disediakan oleh negara hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945 apabila dalam penetapan kebijakan (policy making), negara dianggap telah merugikan hak-hak warga negara.

Namun demikian, dalam rangka policy executing[1] atau dalam melaksanakan kebijakan negara (state’s policy executing) itu timbul konflik atau terjadi pelanggaran atas kebijakan negara itu, maka konflik, sengketa, ataupun pelanggaran demikian itu tidak diadili melalui proses judicial review, melainkan diselesaikan melalui proses peradilan biasa. Misalnya, jika warga negara melanggar hukum negara dalam hal ini hukum pidana – maka yang bersangkutan akan diadili melalui peradilan umum dimulai dari Pengadilan Negeri. Jika diantara sesama warga negara timbul perselisihan hukum atau persengketaan hak satu sama lain, maka salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Sebaliknya, jika yang dianggap bermasalah adalah pejabat negara dalam membuat keputusan-keputusan yang berisi norma konkret dan individual (concrete and individual norms)[2], maka pihak yang merasa dirugikan itu dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Contoh-contoh yang terakhir ini pada pokoknya terkait dengan persoalan konflik dan pelanggaran dalam konteks policy executing. Sedangkan mekanisme judicial review atau pengujian peraturan sebagaimana telah diuraikan di atas, pada pokoknya berkaitan dengan konflik atau pelanggaran dalam konteks policy making. Yang pertama dapat kita namakan sebagai proses peradilan biasa dan peradilan keadilan, sedangkan yang kedua merupakan ciri khas dari peradilan tata negara atau peradilan konstitusional, peradilan hukum. Yang diadili adalah bentuk dan materi hukumnya (toetsing in formele zin en toetsing in materiale zin), bukan subjek hukumnya.

Disarikan dari buku: Konstitusi Ekonomi, Penulis: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Halaman: 21-22

[1] Carl J. Friedrich, Public Policy, Harvard University Press, Cambridge, 1940, hal.5.

[2] Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Russell & Russell, New York, 1945, 1961, 1973, hal. 37-38

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Legislasi dan Konstitusionalisasi

Selengkapnya →