Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Oleh   /   Senin 20 Juni 2016  /   Tidak ada komentar

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diberlakukan pasca reformasi 1998 membawa konsekuensi perubahan yang fundamental terutama terhadap fungsi dan kewenangan pemerintah daerah.

Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah1

Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diberlakukan pasca reformasi 1998 membawa konsekuensi perubahan yang fundamental terutama terhadap fungsi dan kewenangan pemerintah daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan masyarakat. Selain itu, desentralisasi memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan di tingkat daerah untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan di daerah masing-masing secara lebih intensif.

Namun demikian, harapan-harapan di atas tidak serta terwujud. Tingkat keberhasilan desentralisasi ini pada kenyataan sangat beragam. Hal ini disebabkan oleh variasi kualitas tata kelola pemerintah maupun kapasitas para pemangku kepentingan setiap daerah yang berdampak pada kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat yang cukup lebar di berbagai wilayah indonesia.

Indonesia Governance Index (IGI)[1] pertama kali diinasi oleh Partenership for Governance Reform (Kemitraan) pada tahun 2007 untuk berkontribusi pada upaya perbaikan berbagai masalah tata kelola pembangunan di negara ini.

IGI membantu dalam identifikasi maupun pemetaan aspek-aspek pembangunan yang perlu mendapat datebase atau kelola yang komprehensif, IGI membantu memetakan faktor-faktor untuk mencapai keadilan sosial yang lebih merata dari Barat sampai Timur. Pengukuran pada tingkat provinsi telah dilakukan Kemitraan pada tahun 2008 dan 2012 untuk seluruh provinsi di Indonesia.

Hasil temuan tersebut digunakan oleh beberapa pemerintah maupun pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun daerah sebagai cermin untuk perbaikan. Mulai tahun 2013 kembali Kemitraan membangun model pengukuran untuk tingkat kabupaten/kota menjadi penting untuk dilakukan mengingat nafas desentralisasi sejatinya berada pada tingkat kabupaten/kota yang telah diberi kewenangan yang luas untuk menjalankan fungsi-fungsi layanan publik.

Pada awal tahun 2014 dilakukan pengukuran di 11 kota dan 23 kabupaten yang mencakup seluruh provinsi (1 kabupaten/kota di setiap provinsi) sebagai wilayah pilot. Kabupaten dan kota dipilih berdasarkan kriteria IPM/HDI (Indeks Pembangun/Human Development Index) yang meliputi wilayah yang memiliki IPM tinggi, sedang rendah.

Selain itu, alat ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang disebut EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) yang diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negara juga menjadi pertimbangan pemilihan wilayah pilot sekaligus digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur efektivitas kepemimpinan kepala daerah.


1 Data yang digunakan IGI Kabupaten/kota adalah anggaran relisasi teraudit tahun 2012 yang dipublikasikan pada bulan Desember 2013. Beberapa daerah yang menggunakan APBD realisasi teraudit tahun 2011 dikarenakan tidak dapat diakses seperti Gorontalo karena disidik oleh kejaksaan atau mendapatkan disclaimer dari BPK seperti Monokwari dan Pulau Pisau. Data APBD realisasi tidak dapat diakses baik di oemerintah daerah dan tidak ditemukan di Departemen Keuangan RI. Khususnya untuk Seluma, data birokrasi dan DPRD tidak dapat dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten dan DPRD sehingga Seluma dikeluarkan dari indeks.

Menggunakan 126 indikator yang bersumber dari 30 macam dokumen publik, persepsi dari responden terpilih melalui kriteria ketat serta uji akses dari berbagai dokumen publik, IGI mampu mengukur secara komprehensif empat arena yang berkontribusi pada perwujudan tata kelola daerah yang baik, yaitu pejabat politik, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi.

Masing-masing arena ini diukur tingkat kepatuhanya terhadap enam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu partipasi, keadilan transpransi, akuntabilitas, efisien dan efektifitas.

Disarikan dari buku: Menata Indonesia dari Daerah, Penulis: Abdul Malik Gismar, Lenny Hidayat, Inda Loekman, Dadan S. Suharmawijaya, Nicolaus TB Harjanto, Hery Sulistio, Ahmad Fawaiq S, Arif Nurdiansah, Amalia Fubani Sitanggang, Fitrya Ardziyani Nuril, Riana Ekawati, Hal: 6-7.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Arti Hukum bagi Perkembangan Ekonomi

Selengkapnya →