Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak

Oleh   /   Jumat 8 April 2016  /   Tidak ada komentar

Pada dasarnya semua wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi dapat diperiksa, yang membedakan hanya jenis pemeriksaannya.

Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak

Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak

Sebagai pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan beberapa kebijakan umum yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Setiap wajib pajak mempunyai peluang yang sama untuk diperiksa

Pada dasarnya semua wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi dapat diperiksa. Yang membedakan hanya jenis pemeriksaannya. Oleh karena itu, untuk menentukan mana wajib pajak yang akan diperiksa, telah diintrodusir suatu sistem pemilihan yang didasarkan pada kriteria objektif dengan menggunakan beberapa variabel terukur dalam suatu program aplikasi komputer.

Sistem tersebut dikenal dengan nama sistem kriteria seleksi yang telah dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak selama ini. Dengan demikian setiap wajib pajak yang akan diperiksa akan diberi skor tertentu yang menggambarkan tingkat kepatuhannya berdasarkan variabel-variabel tersebut.

Variabel dimaksud merupakan rasio antara unsur-unsur dalam SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan data dan atau sumber informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2. Setiap pemeriksaan yang dilaksanakan harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak yang mencantumkan tahun pajak yang diperiksa

Dalam hal wajib pajak diperiksa, wajib pajak berhak untuk menanyakan kepada pemeriksa pajak yang memeriksa, tanda pengenal pemeriksa yang sah dan surat perintah pemeriksaan pajak (SP3) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, misalnya oleh kepala kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh unit kantor tersebut.

Apabila pemeriksaan dilakukan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak maka yang menandatangani SP3 adalah direktur pemeriksaan, penagihan dan penyidikan pajak. Setiap SP3 hanya menyangkut 1 (satu) tahun pajak. Tujuannya adalah untuk membatasi kewenangan pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan.

Selanjutnya apabila pemeriksaan akan diperluas ke tahun-tahun sebelumnya atau sesudahnya selain tahun pajak yang diperiksa, haruslah diterbitkan SP3 yang baru sesuai dengan tahun pajak yang bersangkutan.

3. Pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak atau kantor pelayanan pajak

Unit organisasi kantor yang mana yang akan melakukan pemeriksaan, wajib pajak sebaiknya mengetahui, atau bila perlu ditanyakan kepada pemeriksa, apakah sudah sesuai dengan wilayah kerja unit-unit pemeriksaan tersebut atau tempat wajib pajak terdaftar.

Dalam hal ini pemeriksaan dapat dilakukan oleh unit pelaksana pemeriksaan pajak (UP3) yang terdiri dari kantor pelayanan pajak, kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak atau oleh kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, apabila pemeriksaan dilaksanakan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, ruang lingkupnya meliputi seluruh wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak di seluruh Indonesia.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak pada umumnya adalah pemeriksaan sederhana, yaitu berupa pemeriksaan sederhana kantor ataupun pemeriksaan sederhana lapangan. Sedangkan pemeriksaan yang dilaksanakan selain oleh kantor pelayanan pajak, pada dasarnya adalah pemeriksaan lengkap.

4. Pemeriksaan ulang terhadap jenis dan tahun pajak yang sama, tidak diperkenankan, kecuali dalam hal seperti berikut

  1. Terdapat indikasi bahwa wajib pajak diduga telah atau sedang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
  2. Terdapat data baru dan atau data semula belum terungkap, mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang atau mengurangi kerugian yang dapat dikompensasikan. Data baru adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan, untuk menghitung besarnya jumlah.

pajak terutang yang oleh wajib pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan pajak semula, baik dalam SPT beserta lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan wajib pajak yang diserahkan/dipinjamkan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

Data yang semula belum terungkap adalah data atau keterangan lain mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang, tetapi.

  1. Tidak diungkapkan oleh wajib pajak dalam SPT beserta lampirannya, termasuk juga dalam laporan keuangannya dan atau
  2. Pada saat pemeriksaan dilakukan untuk penetapan pajak, wajib pajak tidak mengungkapkan data dan atau keterangan lain dengan benar, lengkap dan terinci, sehingga tidak memungkinkan pemeriksa untuk dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan secara benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.

5. Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain yang akan dipinjam dari wajib pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak harus yang asli, dapat juga misalnya berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya

Apabila terdapat kekhawatiran dari wajib pajak dalam meminjamkan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lainnya yang asli dengan alasan takut hilang, wajib pajak dapat menyerahkan dan meminjamkan kepada pemeriksa, fotokopinya saja, asalkan dilengkapi dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa fotokopi tersebut sama/sesuai dengan aslinya. Mengenai hal peminjaman buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lainnya, sebaiknya wajib pajak bersifat kooperatif dengan pemeriksa dan berakibat pemeriksaan memakan waktu lebih lama, karena tidak terpenuhinya jangka waktu penyelesaian pemeriksaan.

6. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor pemeriksa (yaitu untuk pemeriksaan sederhana kantor) atau di tempat wajib pajak (untuk pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lengkap)

Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor pelayanan pajak terhadap satu atau beberapa jenis pajak, secara terkoordinasi antar seksi jenis pajak tertentu oleh kepala kantor, untuk tahun berjalan dan atau untuk tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan ini hanya dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan sederhana kantor (PSK).

Pemeriksaan lapangan (PL) adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak, termasuk terhadap suatu bentuk kerjasama operasi (KSO) dan konsorsium atas seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau untuk tahun-tahun sebelumnya, yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.

Pemeriksaan sederhana lapangan (PSL) adalah pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap wajib pajak untuk satu, beberapa, atau seluruhjenis pajak secara terkoordinasi antarseksi jenis pajak tertentu oleh kepala kantor, untuk tahun berjalan dan atau untuk tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan cara menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dianggap perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.

Disarikan dari buku: Pemeriksaan Pajak di Indonesia, Penulis: Hanantha Bwoga, Yoseph Agus, Tony Marsyahrul, Hal: 8-11.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Lingkup Pekerjaan Pemeriksa Internal (2/4)

Selengkapnya →