Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Berita  >  Artikel saat ini

Kemenkop & BNS Kurangi Biaya Untuk UKM

Oleh   /   Rabu 14 Mei 2014  /   Tidak ada komentar

Badan Nasional Sertifikasi Indonesia bersama Kementerian Koperasi dan UKM sepakat memberi solusi terbaik untuk mengurangi beban biaya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah guna mendapatkan sertifikasi terkait aktivitas usaha mereka.

KeuanganLSM

Kemenkop & BNS Kurangi Biaya Untuk UKM

Sumber: DEPKOP, Rabu 16 April 2014

Badan Nasional Sertifikasi Indonesia bersama Kementerian Koperasi dan UKM sepakat memberi solusi terbaik untuk mengurangi beban biaya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah guna mendapatkan sertifikasi terkait aktivitas usaha mereka.

Ketua Lembaga Badan Nasional Sertifikasi (BNS) Indonesia, Bambang Prasetya, mengemukakan hal itu atas desakan Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan yang meminta agar beban pelaku usaha mikro,kecil dan menengah (UMKM) ditanggung negara.

”BNS pasti berupaya mengakomodir keinginan tersebut, namun kami harus berkoordinasi dengan stakeholders atau pemangku kepentingan lain,” katanya kepada wartawan seusai peresmian Klinik Promutu di Kementerian Koperasi dan UKM, Selasa (15/4/2014).

Untuk keperluan sertifikasi , HKI maupun hal lain yang terkait dengan bisnis pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), ada beberapa kementerian yang terlibat. Di antaranya, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut dia, biaya yang harus dikeluarkan jika satu pelaku UMKM hendak mendapat berbagai sertifikasi, perizinan sampai halal, sebesar Rp75 juta. Akan tetapi, jika ada satu lembaga yang menaungi UMKM, maka biaya Rp75 juta bisa ditanggung bersama.

Oleh karena itu, katanya, BNS dan Kementerian Koperasi dan UKM berupaya melayani proses sertifikasi melalui Klinik Promutu yang baru diresmikan. Artinya, apabila UMKM pada satu klaster mencapai sampai 50 orang, maka biayanya menjadi sangat murah.

Braman Setyo, Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian Koperasi dan UKM, menambahkan, untuk meringankan beban UMKM guna mendapatkan berbagai sertifikasi, termasuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memang menjadi kewajiban. Apalagi UMKM berencana memasuk pasar global 2010.

”Ketika mereka memasuki pasar internasional, maka harus dilengkapi dengan label halal, izin produksi dari Kementerian Kesehatan bagi produk makanan dan minuma, serta berbagai sertifikasi lain yang menjadi standar nasional dan internasional,” ungkapnya.

Terkait instruksi Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddiin Hasan terhadap pembebasan biasa proses sertifikasi, Braman mengemukakan segera mensosialisasikan kepada instansi terkait. Instruksi tersebut mencakup biaya proses supaya disubsidi.

”Kami siap menjalankan tugas tersebut, dan dari sisi pelayanan konsultasi juga sudah optimal, karena dalam waktu dekat kantor Klinik Promutu akan beroperasi pada sebanyak 1.056 titik di berbagai daerah Indonesia,” tuturnya.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

UMKM Perlu Serap Digital

Selengkapnya →