Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Berita Media  >  Artikel saat ini

Kemenkop Dukung UKM Pertanian Terintegrasi

Oleh   /   Senin 17 Desember 2012  /   Tidak ada komentar

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Karo agar mampu merealisasikan kemudahaan sertifikasi tanah bagi UKM pertanian guna mendorong Program Peternakan Terintegrasi di Tanah Karo.

keuangan LSM

Skema pertanian terintegrasi ini menggunakan lahan 1 hektare untuk kelompok tani. “Petani memelihara minimal 10 sapi pada lahan 1 Ha.

Sumber: Depkop, Senin, 03 Desember 2012.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Karo agar mampu merealisasikan kemudahaan sertifikasi tanah bagi UKM pertanian guna mendorong Program Peternakan Terintegrasi di Tanah Karo.

Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring mengatakan memfasilitasi agar Pemkab Karo dapat merealisasikan rencana kemudahan sertifikasi tanah petani dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Kami mendorong kerja sama sertifikasi kelompok usaha tani sehingga bisa diajukan sebagai agunan perbankan,” katanya di Kabanjahe, Jumat (30/11).

Menurut dia, Kementerian Koperasi dan UKM memiliki program sertifikasi tanah untuk UMKM. Maksimal sertifikasi tanah untuk lahan seluas 2.000 meter persegi (M2). Kementerian Koperasi dan UKM, katanya, menjajaki agar petani yang memiliki lahan kisaran 1 ha mendapat sertifikasi tanah dengan BPN. Sebab sejauh ini, program sertifikasi tanah hanya untuk lahan UKM dan petani seluas 2.000 m2.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Karo mengembangkan Program Serius Sinergi peternakan sapi dan pertanian holtikultura jeruk teritegrasi (integrated farming). Bupati Karo Kena Ukur Karo Jambi Surbakti mengatakan mengembangkan Program Serius Sinergi Peternakan dan Pertanian. “Kami tengah menyusun program ini dan mengusulkan pembiayaan sertifikasi tanah kepada pemerintah pusat,” katanya.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Mulia Barus mengatakan skema pertanian terintegrasi ini menggunakan lahan 1 hektare untuk kelompok tani. “Petani memelihara minimal 10 sapi pada lahan 1 Ha. Kotoran sapi akan menjadi pupuk kompos untuk meningkatkan produksi jeruk,” katanya.

Menurut dia, untuk merealisasikan program tersebut diperlukan kemudahan akses kredit perbankan dengan mengagunkan sertifikasi tanah. Salah satu strategi yang disiapkan yakni, mendorong kemudahan bagi masyarakat untuk mendapat sertifikasi tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Untuk itu, pihaknya menjajaki program pembiayaan sertifikasi tanah UKM dan petani kepada Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudahan pembiayaan sertifikasi akan mempermudah petani melaksanakan program peternakan terintegrasi di Tanah Karo.

Dia mengatakan skema peternakan terintegrasi akan menghasilkan pupuk kompos kotoran sapi untuk menunjang produksi jeruk petani. “Dari lahan 1 Ha, akan dibagi 4.000 m2 untuk tanaman jeruk dan 6.000 m2 untuk peternakan sapi berikut rumput bagi pakan sapi,” katanya

Menurut dia, skema peternakan terintegrasi bisa dikembangkan dari hulu hingga hilir antara lain, produksi sapi polong, susu sapi, kompos dan buah hortikultura, katanya.

Produksi sapi potong dan susu sapi diharapkan dapat mendukung program swasembada daging sapi.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

UMKM Perlu Serap Digital

Selengkapnya →