Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Kerangka Monitoring Integritas dan Akuntabilitas

Oleh   /   Kamis 19 Maret 2015  /   Tidak ada komentar

Kerangka Monitoring Integritas dan Akuntabilitas adalah kerangka turunan dari Analisa Gap Integritas. Dalam kerangka ini Komponen Kebijakan dan Komponen Pelaksanaan di atas diturunkan dalam komponen-komponen yang lebih dapat diukur untuk menentukan tingkat integritas suatu sistem.

keuanganLSM

Kerangka Monitoring Integritas dan Akuntabilitas

Kerangka Monitoring Integritas dan Akuntabilitas adalah kerangka turunan dari Analisa Gap Integritas. Dalam kerangka ini Komponen Kebijakan dan Komponen Pelaksanaan di atas diturunkan dalam komponen-komponen yang lebih dapat diukur untuk menentukan tingkat integritas suatu sistem. Lihat gambar 2.2 di bawah ini.

27a

Dalam kerangka monitoring ini, Komponen Kebijakan diturunkan menjadi Komponen Eksistensi Kebijakan, karena yang akan dimonitor dalam hal ini difokuskan pada ada atau tidaknya kebijakan. Termasuk dalam hal ini, karena audit sosial ini terhadap program-program bantuan sosial pemerintah, adalah desain program. Dalam hal ini, monitoring kebijakan sengaja tidak diarahkan ke monitoring aspek yang lebih kompleks seperti kualitas kebijakan, dampak kebijakan dan lain-lain. Hal ini karena menurut kami kualitas dari kebijakan seharusnya tidak diukur dari kebijakan itu sendiri, namun dari bagaimana kebijakan itu dilaksanakan.

Kemudian, Komponen Pelaksanaan diturunkan dalam dua sisi, yaitu Sisi Penawaran (Supply Side) dan Sisi Permintaan (Demand Side). Sisi Penawaran (Supply Side) adalah wilayah dimana kerja-kerja pembuatan kebijakan, pelayanan, atau pengelolaan proyek pemerintah dilakukan baik oleh otoritas pemerintah maupun oleh penyedia pelayanan. Sedangkan Sisi Permintaan (Demand Side) adalah wilayah dimana masyarakat (sebagai kelompok sasaran kebijakan, pelayanan, program bantuan) berada dan berinteraksi dengan Supply Side.

Komponen Pelaksanaan dalam Sisi Penawaran diterjemahkan menjadi Komponen Efektivitas Pelaksanaan. Dalam program bantuan sosial ini, pada satu sisi Komponen Efektivitas Pelaksanaan mengukur bagaimana dilaksanakannya kegiatan-kegiatan, dicapainya target, ditujunya kelompok sasaran yang telah ditetapkan oleh desain program/kebijakan. Pada sisi lain Komponen Efektivitas Pelaksanaan ini juga mengukur bagaimana tingkat ketersediaan sistem pendukung yang memungkinkan terlaksananya kebijakan/desain program dalam suatu institusi.

Komponen Pelaksanaan dalam Sisi Permintaan diterjemahkan menjadi Komponen Akses Masyarakat. Dalam hal ini, dipandang bahwa akses masyarakat yang makin baik akan memperkuat kualitas pelaksanaan kebijakan atau pelaksanaan desain program bantuan sosial. Komponen Akses Masyarakat ini mengukur bagaimana masyarakat/kelompok sasaran program bantuan sosial/konsumen dapat mendorong pemerintah/penyelenggara pelayanan untuk benar-benar melaksanakan kebijakan yang ada. Yang diukur dalam komponen ini misalnya adalah: keterlibatan masyarakat, transparansi informasi, tingkat dialog antara masyarakat dengan penyedia layanan, kapasitas kelompok masyarakat dan lain-lain.

Disarikan dari buku: Manual Audit Sosial Multi Stakeholder, Penulis: Ilham Cendekia Srimarga, Muchammad Fahazza, Widi Heriyanto, Hal: 27-29.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Akuntansi untuk UKM: Tahap-tahap Akuntansi

Selengkapnya →