Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Ketentuan Rekrutmen Staf

Oleh   /   Jumat 29 Agustus 2014  /   1 Komentar

Rekrutmen staf yang menganut prinsip anti diskriminasi, terbuka, dan dilakukan oleh tim yang sekurang kurangnya terdiri dari board dan direktur eksekutif rnerupakan indikator penting akuntabilitas.

KeuanganLSM

Ketentuan Rekrutmen Staf

Rekrutmen staf yang menganut prinsip anti diskriminasi, terbuka, dan dilakukan oleh tim yang sekurang kurangnya terdiri dari board dan direktur eksekutif rnerupakan indikator penting akuntabilitas. Mengapa demikian? Mengacu pada prinsip penghormatan terhadap HAM, sepatutnya tidak ada orang yang terhalang peluangnya untuk menjadi staf atau board sebuah lembaga karena alasan apapun selama yang bersangkutan memiliki hard skill dan soft skill yang diperlukan. Proses yang terbuka dan dilakukan oleh minimal mewakili dua organ lembaga, akan mencegah terjadinya KKN dan bentuk penyalahgunaan kewenangan lainnya oleh salah satu organ dalam perekrutan staf.

Aturan tentang anti diskriminasi dalam rekrutmen staf yang ditemukan dalam lembaga-lembaga anggota Konsil yang merupakan sampel analisis memperlihatkan 66,7% dari lembaga yang belum sesuai dengan Kode Etik tidak memiliki aturan tentang anti diskrimi-nasi dalam perekrutan staf, dan 33,3% sisanya tidak memiliki aturan tentang anti diskriminasi, kendati proses rekrutmen mereka terbuka pada semua orang. Sementara itu persentase sebaliknya terjadi pada lembaga yang sudah sesuai dengan Kode Etik, yakni 66,7% sudah memiliki aturan tertulis dan konsisten menerapkan aturan tersebut. Hanya 33,3% yang tidak memiliki aturan tertulis namun menjalankan prinsip (Iihat Diagram 8).

Keterbukaan informasi rekrutmen staf juga menunjukkan perbedaan yang cukup signifkan. Di lembaga yang sudah sesuai dengan penerapan Kode Etik, proses rekrutmen lebih terbuka; tidak hanya kepada unsur-unsur organisasi tetapi juga kepada mitra dan publik yang lebih luas (88,9%). Hanya 11,1% Iembaga yang menginformasikan dan kepada internal lembaga saja. Kecenderungan sebaliknya terjadi di lembaga-lembaga yang belum sesuai dengan Kode Etik, yakni terdapat lebih banyak organisasi yang proses rekrutmen hanya diketahui oleh board dan direktur eksekutif (66,7%).

Sisanya sebanyak 33,3% lembaga, proses perekrutannya diketahui oleh unsur organisasi yang lebih luas yaitu pengurus, direktur, staf dan volunteer. Tidak ada di antara mereka yang menginformasikan proses rekrutmen di lembaganya secara terbuka kepada mitra dan publik (lihat Diagram 9). Dalam hal keterlibatan unsur board dan eksekutif dalam proses rekrutmen, tidak ada perbedaan antara lembaga yang sudah sesuai dengan Kode Etik dengan yang belum sesuai. Ini berarti bahwa dalam proses rekrutmen yang dilakukan terdapat kecenderungan yang hampir sama terkait keterlibatan kedua organ ini.
Disarikan dari buku: Jurnal Akuntabilitas Organisasi Masyarakat Sipil, Penulis: Lili Pulu, Hal: 44-46.

 

    Cetak       Email

1 Comment

  1. Trita berkata:

    Apakah secara riil, seorang pengurus dr organisasi/yayasan/lsm terutama yg mempunyai DPP mendapatkan benefit berupa materi utk dirinya? Krn terkadang mereka selalu bicara normatif tdk mendapatkan materi tetapi sbg pelayanan/pengabdian.

    Mohon info sejelas jelasnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Membuat SDM Dihargai

Selengkapnya →