Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Keterlibatan Board dan Eksekutif di Partai Politik, Ormas Parpol, PNS, dan Usaha yang Dimiliki Organisasi

Oleh   /   Rabu 27 Agustus 2014  /   Tidak ada komentar

LSM yang sudah sesuai dengan Kode Etik ini memiliki upaya yang serius dalam menjaga dan menerapkan karakter non-pemerintah dengan baik, kondisi yang masih menjadi tantangan bagi 22,2% lembaga dan sebagian besarnya (44,4%) adalah kelompok lembaga yang belum sesuai dengan Kode Etik Konsil.

KeuanganLSM

Keterlibatan Board dan Eksekutif di Partai Politik, Ormas Parpol, PNS, dan Usaha yang Dimiliki Organisasi

Karakteristik utama yang seharusnya dimiliki oleh LSM sebagai organisasi masyarakat sipil (http://hrcolumbia.- org/hrap/apply/instructions/) adalah non-partisan, non-pemerintah, dan non-profit. Karakter-karakter tersebut secara bersama atau sendiri-sendiri ditemukan dalam berbagai kode etik LSM termasuk dalam dokumen Istanbul Principles yang menyebutkan bahwa ‘The essential characteristics of CSOs as distinct development actors — that they are voluntary, diverse, non-partisan, autonomous, non-violent, working and collaborating for change – are the foundation for the Istanbul Pricinples for CSO development effectiveness’. Kode Etik Konsil LSM juga menganut ketiga karakter tersebut sebagai prinsip berorganisasi.

Temuan hasil assessment memperlihatkan bahwa dari 18 lembaga yang menjadi sampel, secara umum mereka telah menerapkan prinsip non-partisan khususnya dalam hal keterlibatan sebagai pengurus parpol, ormas parpol, menjadi calon-calon untuk jabatan politik (seperti anggota parlemen, senator, dan kepala daerah), mendukung calon-calon, mengerahkan massa, dan membantu penggalangan dana politik, dan menjadi konsultan politik.

Hanya dalam hal kewajiban mengundurkan diri bagi aktivis yang mengundurkan diri bagi aktivis yang mencalonkan diri untuk jabatan politik, sebanyak 72,2 % telah menetapkan ketentuan tersebut, 22,2 % lembaga tidak mewajibkan dan 5,6 % tidak diketahui (bandingkan dengan Diagram 6)

Lembaga yang telah memiliki dan menerapkan kebijakan pengunduran diri bagi aktivis yang mencalonkan diri untuk jabatan politik, sebanyak 69,2% telah sesuai dengan Kode Etik (lihat Diagram 7).

Dalam hal karakteristik non-pemerintah, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga-lembaga anggota Konsil, karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun hanya sebagian kecil aktivis LSM di daerah juga menjadi PNS. Hal ini dapat dijelaskan karena sumber daya manusia yang memiliki kapasitas justru umumnya berasal dari kalangan PNS dan kebanyakan merekalah yang merupakan bagian dari inisiator berdirinya sebuah lembaga sosial (baca: LSM) di daerah.

Beberapa pembatasan yang lembaga yang belum sesuai dengan umum diberlakukan adalah eksekutif Kode Etik Konsil. LSM tidak berprofesi sebagai PNS, dan mereka yang berprofesi sebagai PNS hanya diperbolehkan menjadi board dengan komposisi paling banyak 30% dalam satu organisasi.

Hasil assessment memperlihatkan sejumlah 77,8% dari 18 lembaga tidak memiliki aktivis yang merangkap sebagai PNS; dari jumlah tersebut, 64,3% adalah lembaga yang termasuk kategori sudah sesuai dengan Kode Etik Konsil. LSM yang sudah sesuai dengan Kode Etik ini memiliki upaya yang serius dalam menjaga dan menerapkan karakter non-pemerintah dengan baik, kondisi yang masih menjadi tantangan bagi 22,2% lembaga dan sebagian besarnya (44,4%) adalah kelompok lembaga yang belum sesuai dengan Kode Etik Konsil.

Meski penerapan prinsip non-pemerintah masih menjadi bahan perdebatan di kalangan LSM, khususnya tentang seberapa besar toleransi yang dapat diberikan pada aktivis yang juga PNS untuk terlibat dalam organisasi, Konsil LSM Indonesia dalam hal ini berpandangan bahwa untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan, kemungkinan terganggunya independensi dan perilaku tidak etis lainnya seperti korupsi waktu maka eksekutif LSM tidak boleh berasal dari PNS.

Disarikan dari buku: Jurnal Akuntabilitas Organisasi Masyarakat Sipil, Penulis: Lili Pulu, Hal: 40-43.

 

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Kampanye Dengan Uang Haram (2/2)

Selengkapnya →