Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Keuntungan Menerapkan Akuntabilitas

Oleh   /   Rabu 9 Maret 2016  /   Tidak ada komentar

Pandangan masyarakat yang lebih kritis terhadap organisasi apa saja di Indonesia juga telah meningkatkan perhatian terhadap akuntabilitas LSM di negeri ini.

Keuntungan Menerapkan Akuntabilitas

Keuntungan Menerapkan Akuntabilitas

Bab III menanggapi sejumlah pernyataan dalam Bab II dengan menunjukkan perlunya akuntabilitas LSM. Pesan pokok dari Bab III adalah bahwa saling ketergantungan antara akuntabilitas LSM dengan konteks lokal sangat penting artinya untuk keberhasilan pengembangan mekanisme akuntabilitas itu sendiri. Bagian III diawali dengan tinjauan umum mengenai situasi terakhir LSM di China di mana, jika hak-hak LSM harus diakui, tanggungjawab harus didefinisikan dan distrukturkan dengan jelas dalam suatu rezim regulasi.

Profesor Kang Xiaoguang dan Feng Li menjelaskan betapa dalam suatu masyarakat yang didominasi oleh negara konsep tentang LSM harus dipakai dengan hati-hati. Bab ini memutar balikkan cerita tentang akuntabilitas LSM. Dalam banyak bab dalam buku ini, kita melihat suatu pemerintah atau lembaga internasional mencoba untuk membatasi ruang gerak LSM, dengan mengeluarkan peraturan atau cara lain, karena mereka melihat pertumbuhan sektor LSM sebagai suatu ancaman.

LSM mendasarkan dirinya pada hak-hak asasi dan norma-norma demokrasi untuk mengartikulasikan peranan mereka dalam masyarakat dan menentang upaya penguasa untuk membatasi ruang gerak mereka. Di China, realitas yang berlaku adalah sebaliknya. Ketiadaan lingkungan yang disertai dengan peraturan yang mendukung menyebabkan terhambatnya potensi LSM untuk berperanan.

Dalam kebanyakan kasus, tuntutan akuntabilitas LSM dari pemerintah sifatnya reaktif terhadap pertumbuhan dan meningkatnya kekuatan politik. Di China, pemerintah menuntut regulasi dan ukuran-ukuran akuntabilitas lebih dahulu, artinya, tanggungjawab harus didefinisikan. Akuntabilitas dituntut secara proaktif oleh pemerintah. Hak untuk hidup baru belakangan.

Cerita dari China juga menunjukkan bahwa setelah kerangka akuntabilitas disusun, mereka harus fleksibel dalam merespon situasi dan menciptakan arena baru. LSM di China mungkin dapat atau mungkin tidak dapat kebebasan yang lebih besar dari lembaga induknya dalam lingkungan pemerintahan atau sektor usaha yang dikendalikan pemerintah.

Hal lain yang penting adalah bahwa walaupun konteksnya berbeda-beda, masyarakat senantiasa berminat untuk berkumpul satu sama lain, yang berarti menunjukkan adanya vitalitas serta daya tarik universal dari hak-hak asasi manusia.

Tinjauan umum tentang tata kelola dan akuntabilitas LSM di Indonesia oleh Hans Antlov, Rustam Ibrahim dan Peter van Tuijl menunjukkan adanya dampak yang membingungkan dari perubahan radikal yang mendadak yang terjadi di sana. Selama lebih dari 30 tahun rezim Suharto dengan ketat mengendalikan masyarakat sipil dengan hanya memberikan kesempatan kepada sejumlah organisasi payung untuk sejumlah kelompok kepentingan.

Dengan demikian LSM bekerja dalam suatu masyarakat sipil yang lumpuh dalam ruang gerak yang sempit, terutama penyediaan pelayanan. Bagi LSM Indonesia, bergerak di bawah tekanan politik memberi mereka alasan, dalam banyak hal justifikasi, untuk menghindar dari persoalan akuntabilitas.

Kondisi tersebut juga menjadikan LSM terutama bersifat urban dan berbasis kelas menengah, yang terbukti menjadi kelemahan serius ketika situasi politik berubah. Sejak kejatuhan Suharto pada tahun 1998, masyarakat sipil Indonesia telah keluar dari lubang sempitnya dan berbagai macam organisasi kemudian terbentuk. Jumlah LSM juga meledak, tetapi mereka menghadapi kesulitan besar dalam mendefinisikan dan menunjukkan peranan mereka dalam konteks sebuah negara dalam transisi menuju sistem politik dan budaya yang lebih demokratis.

Dari posisinya sebagai oposisi politik semu, sekarang LSM Indonesia harus mengembangkan strategi keterlibatan dirinya, terutama dengan pemerintah. Pada waktu yang sama, agenda klasik LSM, seperti kepedulian terhadap asasi manusia dan lingkungan hidup, harus ditularkan kepada lebih banyak pemain, seperti partai politik, organisasi keagamaan dan universitas, yang semuanya mampu bersuara dan menyiarkan pandangan-pandangannya melalui berbagai macam media yang tumbuh subur belakangan ini.

Pandangan masyarakat yang lebih kritis terhadap organisasi apa saja di Indonesia juga telah meningkatkan perhatian terhadap akuntabilitas LSM di negeri ini. Sejumlah lembaga donor tidak sabar terhadap mitra LSM mereka, yang sekarang merasa kesulitan untuk memenuhi tuntutan transparansi dan yang lebih besar. Munculnya sejumlah inovasi dan upaya keorganisasian menunjukkan bahwa LSM Indonesia mulai merespon tantangan ini.

Disarikan dari buku: Akuntanbilitas LSM Politik, Prinsip & Inovasi, Penulis: Lisa Jordan & Peter Van Tuijl, Hal: 25-27.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Tak Cuma Marketplace, ShopBack juga Rangkul UKM Indonesia

Selengkapnya →