Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Oleh   /   Sabtu 31 Mei 2014  /   Tidak ada komentar

Kewajiban PKP sebagaimana diatur dalam Pasal 3A UU PPN 1984 terdiri dari memiliki NPPKP (sama dengan NPWP) dengan melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, memungut pajak terutang dengan membuat faktur pajak.

KeuanganLSM

Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Kewajiban PKP sebagaimana diatur dalam Pasal 3A UU PPN 1984 terdiri dari memiliki NPPKP (sama dengan NPWP) dengan melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, memungut pajak terutang dengan membuat faktur pajak, menyetor pajak terutang yang terdiri dari kewajiban mencatat jumlah perolehan dan penyerahan BKP/JKP dalam buku pembelian dan penjualan serta mengkreditkan pajak masukan sesuai dengan ketentuan dan melaporkan pajak terutang dengan mengisi dan menyampaikan SPT masa PPN 1107 pada tanggal 20 setiap masa pajak untuk satu bulan sebelumnya. Sehubungan dengan kewajiban PKP yang wajib memiliki NPPKP dengan melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dalam jangka waktu satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan dengan sanksi 2% dari dasar pengenaan pajak.

 

Hubungan Istimewa

Hubungan istimewa diatur dalam undang-undang perpajakan karena adanya kekhawatiran dari pihak fiskus, seandainya ditemukan ada harga jual yang tidak wajar langsung fiskus bertanya ada apa antara penjual dan pembeli.

Itulah sebabnya hubungan istimewa dipelajari. Paling tidak ada tiga hal penyebab terjadinya hubungan istimewa adalah seperti berikut:

  1. Karena adanya faktor kepemilikan atau penyertaan di mana pengusaha memiliki pernyataan modal 25% lebih baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya, PT A menanamkan modal 50% pada PT B dan PT B menanamkan modalnya 50% pada PT C dan PT C juga menanamkan modalnya 50% pada PT B maka seolah-olah PT A menanamkan modal 25% pada PT C. Yang pasti, hubungan antara pengusaha dengan penyertaan modal 25% atau lebih pada dua perusahaan atau lebih. Atau hubungan antara dua pengusaha/lebih yang modalnya 25% atau lebih dipegang oleh satu pengusaha.
  2. Penguasaan dari segi manajemen dan teknologi di mana pengusaha yang satu menguasai pengusaha lainnya atau dua/lebih perusahaan di bawah pengusaha yang sama baik langsung maupun tidak langsung, misalkan PT A menjalankan teknologi PT A pada PT Bmaka perpindahan karyawan dari PT B ke PT A atau sebaliknya akan berjalan lancar.
  3. Hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan atau ke samping juga satu derajat. Misalkan, dalam hubungan keluarga yang sedarah satu derajat ke atas adalah orang tua kandung, satu derajat ke samping saudara kandung dan sederajat ke bawah adalah anak kandung, sedangkan hubungan keluarga semenda satu derajat ke atas adalah mertua, satu derajat ke samping adalah ipar dan sederajat ke bawah adalah anak tiri.

Disarikan dari buku: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Penulis: Lukman Hakim Nasution, Tony Marsyahrul, Hal: 18-20.

 

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Membuat SDM Dihargai

Selengkapnya →