Memuat...
Anda di sini:  Beranda  >  Artikel  >  Akuntansi  >  Artikel (di bawah) ini

Kewenangan Pengelolaan Keuangan Negara

Oleh   /   Rabu 18 Desember 2013  /   1 Tanggapan

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus.

keuangan LSM

Peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada:

  1. Menteri Keuangan selaku Pengelolaan Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
  2. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
  3. Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  4. Tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap Menteri/Pimpinan Lembaga pada hakekatnya adalah  Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan.

Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme cheks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Kewenangan pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus.

Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan penerimaan negara.

Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara.

Menteri Keuangan, dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, mempunyai tugas sebagai berikut:

  1. Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
  2. Menyusun rencana APBN dan rancangan perubahan APBN;
  3. Mengesyahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
  4. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;
  5. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang;
  6. Melaksanakan fungsi bendahara umum negara;
  7. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;
  8. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut:

  1. Menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
  2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  3. Melaksanakan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
  4. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara;
  5. Mengelola utang dan piutang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
  6. Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
  7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawab berdasarkan ketentuan undang-undang;
  8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang.

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus.

Sesuai dengan azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian kekuasaan Presiden juga diserahkan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah dan kekayaan negara yang dipisahkan.

Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam pasal 6 UU. No. 17/2003,

  1. Dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola APBD
  2. Dilaksanakan oleh Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/ barang daerah.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

  1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD
  2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD
  3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
  4. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
  5. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/ barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

  1. Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
  2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  3. Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
  4. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  5. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
  6. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
  7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Demikian pula untuk mencapai kestabilan nilai rupiah tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga sistem pembayaran dilakukan oleh bank sentral.

Disarikan dari buku: Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba, penulis: Muindro Renyowijoyo, Halaman: 42-44.

    Cetak       Email
  • Terbit 8 bulan lalu pada Rabu 18 Desember 2013
  • Oleh:
  • Last Modified: Desember 16, 2013 @ 10:18 am
  • Filed Under: Akuntansi
  • Tag:

1 Tanggapan

  1. soemarsono dw mengatakan:

    bagus mbak – semoga bermanfaat bagi mahasiswa yang sedang menempuh mk seminar asp n sistem akuntansi keuangan publik- salam

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Anda Mau Membaca Ini, Mungkin?

KeuanganLSM

Jenis-Jenis Usaha dalam Lingkup Waralaba

Lanjutkan membaca →