Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Berita  >  Artikel saat ini

Kewirausahaan di Desa Perlu Dibangun

Oleh   /   Senin 18 Mei 2015  /   Tidak ada komentar

Kelesuan dan pelambatan ekonomi Indonesia yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi triwulan I-2015 yang rendah, yaitu 4,71 persen, tentu menekan sektor dunia usaha dan penyerapan tenaga kerja. Berbagai upaya meringankan beban dunia usaha dan upaya menyerap tenaga kerja harus terus dilakukan.

keuanganLSM

Kewirausahaan di Desa Perlu Dibangun

Sumber: Kompas, 11 Mei 2015.

Kelesuan dan pelambatan ekonomi Indonesia yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi triwulan I-2015 yang rendah, yaitu 4,71 persen, tentu menekan sektor dunia usaha dan penyerapan tenaga kerja. Berbagai upaya meringankan beban dunia usaha dan upaya menyerap tenaga kerja harus terus dilakukan.

Bagaimana kebijakan dan upaya menyerap tenaga kerja dengan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 7,4 juta orang sesuai data BPS per Februari 2015 dan apa tantangannya, berikut wawancara Kompas dengan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, pekan lalu, di Jakarta.

 

Pemerintah atau BKPM gencar menarik investasi. Anda punya target penyerapan tenaga kerja?

Kita terus berkoordinasi dengan BKPM. Pemerintah menargetkan penyerapan tenaga kerja 2 juta tiap tahun. Tugas kita mendorong angkatan kerja yang belum bekerja bisa masuk ke pasar kerja, baik melalui skema investasi atau yang lain. Kita ada problem kompetensi. Dari 7,4 juta pengangguran, mayoritas masih di bawah SMA. Di Balai-balai latihan kerja (BLK) pemerintah, banyak lulusan SMK, rata-rata mencapai 30 persen.

Ada fokus pelatihan?

Pelatihan ada dua, vokasional dan kewirausahaan. Vokasional bisa disesuaikan dengan kebutuhan bidang industri dan bisa beda-beda. Ini belum optimal akibat politik anggaran. Kalau bisa digenjot, keluaran BLK, kalau bisa, minimal 500.000 orang per tahun, bukan cuma 120.000 orang. Apalagi, kita menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang menuntut kompetensi.

Apa terobosan Kementerian Ketenagakerjaan?

Kewirausahaan. Orientasi gerakan kewirausahaan bukan pada pelatihan. Itu hanya instrumen. Output konkretnya, pengusaha. Intinya, bagaimana di desa-desa, kita bisa punya pengusaha. Katakan di satu desa, ada lima pengusaha melalui skema kewirausahaan dengan pelatihan, bantuan modal, dan pendampingan, perekonomian akan hidup. One village five entrepreneur. Kita harus dorong.

Maksudnya?

Hitungan kasar di Indonesia ada 73.000 desa. Kalau dikali lima saja, sudah ada 365.000 pengusaha. Kalau satu pengusaha bisa menyerap 5 tenaga kerja, penyerapan bisa 1,8 juta orang. Konsep program one village five entrepreneur masih dalam pembicaraan. Itu akan dibicarakan dengan kementerian terkait. Masih dicari formulanya seperti apa. Langkah kecil di republik, ini bisa membantu banyak. Cuma tinggal bagaimana mengorganisasinya.

Apa yang akan diatur dalam PP tentang Jaminan Pensiun nanti karena dirasakan membebani dunia usaha?

Kalau detail teknis, silakan wawancara dengan BPJS. Namun, perhatian kami, ini adalah mandat UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Intinya, per 1 Juli 2015, skema mengenai perlindungan sosial itu sudah harus jalan. Perhatian kami, bagaimana nantinya UU SJSN dan BPJS bisa jalan.

Bagaimana dengan usulan pelaksanaannya ditunda?

Lha ini UU kok. Saya bukan ahli hukum, Jadi, apa bisa ada terobosan hukum atau apa, saya tidak tahu. Tapi, pemerintah sebagai pelaksana UU dan UU bilang seperti itu. Saya bilang ini barang (program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan) belum ada, jadi diadakan dulu. Ini harus diadakan. (CAS/FER)

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

UMKM Perlu Serap Digital

Selengkapnya →