Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Kondisi Keuangan Lembaga Non-profit

Oleh   /   Rabu 7 September 2016  /   Tidak ada komentar

Perkembangan lembaga non-profit di Indonesia secara umum sangat tertinggal dibandingkan dengan di negara-negara maju.

manajemen keuangan

Kondisi Keuangan Lembaga Non-profit

Perkembangan lembaga non-profit di Indonesia secara umum sangat tertinggal dibandingkan dengan di negara-negara maju. Saat ini belum ada lembaga pemerintah yang bertugas serta bertanggung jawab penuh untuk mengelola lembaga non-profit. Sederhana saja, mendokumentansikan jumlah lembaga non-profit  yang berdiri, beroperasi dan sudah tidak aktif saja belum dilakukan. Berbagai Kementerian pemerintah memiliki data serta mewajibkan lembaga non-profit untuk menyampaikan laporan kepada mereka.

Misalnya Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri. Namun data diantara keduanya tidak konsisten dan tidak handal. Jadi bisa dibayangkan bagaimana pemerintah hendak membina lembaga jenis ini.

Salah satu penyebab terjadinya hal ini antara lain karena pendirian lembaga non-profit yang amat mudah. Cukup dengan membuat akta pendirian yang disahkan oleh notaris, maka lembaga sudah dapat beroperasi. Meskipun bukan berbadan hukum. Pendirian yayasan sudah lebih teratur dan tertata baik. Semua harus menyampaikan dokumen pendirian untuk disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Namun pendirian organisasi massa berbeda prosedur dan Kementerian yang menangani.

Meskipun demikian, upaya-upaya untuk penertiban sudah bergerak maju dan sedang berjalan. Rekening bank atas nama lembaga non-profit kini tidak akan diberikan oleh bank jika lembaga tersebut tidak melengkapi dokumen yang terkait dengan perizinan dari sisi pemerintah. Misalnya untuk yayasan, rekening dokumen yang terkait dengan perizinan dari sisi pemerintah. Misalnya untuk yayasan, rekening bank atas nama yayasan memerlukan dokumen antara lain Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan akta pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham atas akta pendirian yang dibuat oleh notaris.

Dari sini terlihat bahwa akan semakin sulit suatu lembaga non-profit berjalan tanpa mendaftarkan diri ke Kantor Pajak, ke Kementerian Kumham. Ketika meminta NPWP, maka disyaratkan juga Surat Domisili dari pemerintah setempat seperti RT/RW dan Kelurahan. Jadi untuk lembaga non-profit  berbadan hukum sudah lebih baik pengaturan untuk pendiriannya.

Hanya satu saja yang masih kurang, pembinaan atas lembaga termasuk monitoring atas status kegiatannya. Tidak pernah dilakukan penegakan aturan untuk menyampaikan  laporan berkala misalnya, sehingga terlihat kegiatan lembaga non-profit tersebut. Laporan ini juga dapat menunjukkan bahwa lembaga sudah tidak aktif, sehingga bisa dicabut status badan hukumnya.

Sejak era Reformasi, pendirian salah satu bentuk lembaga non-profit yaitu LSM sangat fenomenal. Dalam artian kuantitas, bermunculan banyak LSM. Sedemikian banyaknya hingga muncul istilah industri LSM. Artinya LSM dianggap sebagai komoditas yang dapat menghasilkan keuntungan, mirip seperti industri. Maraknya pendirian LSM serta absennya mekanisme pembinaan dan pengawasan dari pemerintah, membuat LSM menjadi bentuk lembaga non-profit yang serba gelap.

LSM berbentuk yayasan merupakan bentuk favorit untuk menjalankan bisnis tanpa bayar pajak. Dengan berkedok yayasan, kegiatan yang sebenarnya bukan tergolong kegiatan sosial yang dijalankan dengan tujuan murni untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Sedemikian maraknya hingga pada praktiknya tidak jelas apa beda yayasan dengan perusahaan konsultan misalnya.

Yayasan berbisnis adalah salah satu pendorong utama dalam penerbitan UU Yayasan. Dengan pertimbangan inilah maka yayasan dianggap sebagai entitas yang terpisah dari pemilik atau pendirinya. Hal ini jelas dinyatakan bahwa kekayaan yayasan adalah kekayaan pendiri yang sudah dipisahkan. Jadi tidak bisa lagi harta yayasan diambil kembali oleh pendirinya atau oleh pembina.

Sayangnya implementasi di lapangan masih sangat jauh dari harapan. Belum pernah pendiri sekaligus pembina yayasan tetap menjalankan sendiri yayasannya dan keuntungan yayasan dianggap merupakan keuntungan pribadinya sebagai pendiri/pembina.

Masih banyak lembaga non-profit yang berdiri dan hidup karena pendirinya saja. Mereka berdiri dengan dana yang disisihkan oleh para pendiri. Kemudian beroperasi dengan bantuan para pendiri ini. Dengan demikian, keberlanjutan tergantung pada niat dan komitmen dari para pendirinya. Lembaga seperti ini tertutup terhadap masyarakat. Demikian juga kontribusinya terhadap pemecahan problem sosial masyarakat tergantung pada niat baik pendirinya.

Dukungan masyarakat terhadap pertumbuhan lembaga non-profit masih sangat sedikit. Donasi dari masyarakat masih terbatas diberikan pada lembaga yang terkait dengan keagamaan dan etnis tertentu atau diberikan untuk suatu bencana alam.

Fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak merasa memiliki kepentingan terhadap perkembangan dan kehidupan lembaga non-profit. Bila ada yang hidup dan beraktivitas, sebagian karena didukung oleh pendirinya. Demikian juga sebagian lagi beroperasi karena dukungan dana dari lembaga asing. Pada bagian yang lain, lembaga beroperasi dan berkembang karena operasi bisnis dan komersial yang sukses, dengan kedok lembaga non-profit tentunya.

Disarikan dari buku: Manajemen Keuangan lembaga Nirlaba, Penulis: Pahala Nainggolan, Hal: 7-8.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Desa dan Pemerintahan Desa

Selengkapnya →