Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel Terbaru  >  Artikel saat ini

Konstitusi dan Haluan Negara

Oleh   /   Senin 3 April 2017  /   Tidak ada komentar

Dengan demikian istilah ini dapat dikaitkan dengan pengertian politik dalam arti luas, seperti yang tercermin dalam istilah politik ekonomi, politik kebudayaan, atau pun politik hukum.

keuanganlsm.com

Konstitusi dan Haluan Negara

Haluan berarti arah jalan atau pedoman, sehingga haluan negara berarti policy atau kebijakan. Haluan negara merupakan pedoman arah bagi penyelenggaraan negara. Haluan negara dapat berupa haluan politik baik di bidang ekonomi, kebudayaan, atau pun hukum.

Dengan demikian istilah ini dapat dikaitkan dengan pengertian politik dalam arti luas, seperti yang tercermin dalam istilah politik ekonomi, politik kebudayaan, atau pun politik hukum. Di bidang yang lebih rinci, kita biasa juga menyebut haluan atau kebijakan pemerintahan di bidang energi sebagai politik energi, di bidang pangan disebut politik pangan, dan sebagainya.

Untuk memperjelas pengertian ini, kita dapat memperhatikan Penjelasan UUD 1945 sebagaimana dilampirkan pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang Dewan Perwakilan Rakyat: “Oleh karen a itu, DPR senantiasa dapat mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh undang-undang dasar atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungjawaban kepada Presiden”.

Dari kutipan tersebut kita dapat mengetahui bahwa haluan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 ada yang dimuat dalam naskah undang-undang dasar, dan ada pula yang ditetapkan sendiri oleh MPR.

Untuk melengkapi yang terakhir inilah maka sejak tahun 1960, setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dibentuk, dalam sidang-sidangnya telah menetapkan berbagai ketetapan yang berisi norma-norma hukum, baik yang mengatur (regeling) maupun yang bersifat menetapkan (beschikking).

Ketetapan-ketetapan MPR/S itu pada pokoknya merupakan tafsir MPR sendiri mengenai berbagai norma konstitusi yang belum jelas dan masih memerlukan penjabaran normatif dalam bentuk peraturan yang tingkatannya berada di atas undang-undang, tetapi di bawah undang-undang dasar. Ketetapan-ketetapan MPR/S itu pada pokoknya berisi haluan-haluan negara yang belum tercantum dalam teks UUD 1945.

Di samping itu, selama pemerintahan Orde Baru, terdapat kebiasaan untuk menyusun program pembangunan yang direncanakan secara sistematis, tahap demi tahap.

Perencanaan-perencanaan itu dituangkan dalam bentuk Ketetapan MPR yang berisi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang masing-masing dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) setiap tahun yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Dengan demikian, haluan-haluan kenegaraan dan pemerintahan berdasarkan UUD 1945 mencakup pengertian:

  • haluan negara yang tercantum dalam UUD 1945;
  • haluan negara yang tertuang dalam ketetapan-ketetapan MPR/S;
  • haluan negara dalam pengertian program kerja sebagaimana tertuang dalam GBHN (Garis Besar Haluan Negara) yang ditetapkan dalam bentuk Ketetapan MPR yang tersendiri; dan
  • haluan negara yang tertuang dalam bentuk undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Disarikan pada buku: Konstitusi Ekonomi, Penulis: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Halaman: 17-18.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Tahapan Penyusunan Anggaran Desa

Selengkapnya →