Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Standar dan Peraturan  >  Artikel saat ini

Konstitusi Ekonomi dan Ekonomi Konstitusi

Oleh   /   Senin 31 Juli 2017  /   Tidak ada komentar

Dalam perkembangan awalnya, konsep konstitusi ekonomi ini meliputi beragam elemen kebijakan ekonomi yang dituangkan dalam rumusan Konstitusi Soviet – Rusia pada tahun 1918 dan Konstitusi Weimar tahun 1919.

Konstitusi Ekonomi dan Ekonomi Konstitusi

Istilah konstitusi ekonomi (economic constitution) relatif baru dikenal dalam pemikiran tentang hukum konstitusi, hukum ekonomi, dan ilmu ekonomi pada umumnya.

Di lingkungan negara-negara sosialis-komunis di Eropa Timur, negara pertama yang menuangkan prinsip-prinsip dasar kebijakan ekonomi dalam konstitusi adalah Soviet Rusia pada tahun 1918, sedangkan negara sosialis-demokrat di Eropa Barat adalah Republik Weimar Jerman pada tahun 1919. Namun, perkataan konstitusi ekonomi (economic constitution) belum dipakai sebagai istilah resmi.

Menurut Wolfgang K. dalam European Journal of Law and Economics (1999), yang mempelopori ide konstitusi ekonomi adalah Franz Bohn yang mengembangkan ide kompetisi dalam bentuk hukum.

Franz Bohn yang menurut Wolfgang, meletakkan landasan teoritis mengenai tatanan ekonomi (economic order) yang membuka wawasan kita tentang konsep konstitusi ekonomi. Dikatakan Wolfgang K. [1],” Franz Bohn deserves regocnition for having cast the idea of competition into legal forms; thus he laid foundation of our economic order and opened new horizons for the concept of economic constituion”.

Dalam perkembangan awalnya, konsep konstitusi ekonomi ini meliputi beragam elemen kebijakan ekonomi yang dituangkan dalam rumusan Konstitusi Soviet – Rusia pada tahun 1918 dan Konstitusi Weimar tahun 1919.

Pada awal mula lahirnya Republik Weimar – Jerman, prinsip-prinsip dasar kebijakan-kebijakan ekonomi yang mencakup berbagai elemen itu dimuat begitu saja dalam konstitusi tanpa dikaitkan dengan konsep tertentu.

Baru sesudah Perang Dunia ke-2, Hugo Sinzheimer menghubungkan ide-ide ekonomi dalam konstitusi itu dengan konsep Gemeinwirtschaft, atau perekonomian yang dikendalikan oleh publik (publicly controlled economy), yang terkait dengan pengertian perekonomian terkendali dalam Konstitusi Republik Weimar (the organized economy of the Weimar Reichsverfassung).

Dengan tanpa lebih dulu mengetahui perkembangan istilah ini di dunia, saya sendiri memperkenalkan istilah “konstitusi ekonomi” itu di Indonesia dalam disertasi saya di Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia pada tahun 1990 yang diterbitkan pada tahun 1994 dengan judul: Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia[2].

Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an. Dalam buku ini, saya menggunakan istilah konstitusi ekonomi (economic constitution) tersebut untuk membedakannya dari pengertian konstitusi politik (political constitution) dan konstitusi sosial (social constitution).

Dengan membandingkan berbagai konstitusi berbagai negara Eropa Barat dan Eropa Timur, saya membedakan antara kelompok konstitusi yang saya namakan Konstitusi Ekonomi, Konstitusi Politik, dan bahkan Konstitusi Sosial[3]. Dapat dikatakan bahwa sebelumnya belum ada sarjana yang mengembangkan istilah konstitusi ekonomi ini dalam pemikiran hukum ataupun ekonomi di Indonesia.

Sarjana lain yang juga dapat dikatakan merintis penggunaan istilah konstitusi ekonomi itu dalam wacana ilmu pengetahuan adalah Rudizer Zuck (1975)[4] , Gernot Gutmann dan Werner Klein, dkk.  (1976)[5], Wolfgang Bohlin (1981)[6], dan Warner Mussler (1998)[7].

Istilah-istilah ini pada tahun 1980-an dikembangkan oleh Rittner (1987)[8] dalam empat konteks pengertian, yaitu (i) sebagai kondisi aktual perekonomian nasional (actual state of national economy), (ii) model-model ekonomi, seperti ekonomi pasar atau ekonomi terencana, (ii) tiap-tiap norma hukum yang mengatur perekonomian, dan (iv) sebagai kalimat-kalimat pernyataan hukum yang dituangkan dalam rumusan undang-undang dasar suatu negara.

Dua yang pertama bertitik tolak dari pandangan ekonomi (Mussler, 1998), sedangkan selebihnya harus dilihat sebagai konsep hukum, khususnya hukum tata negara[9].

Pada tahun 1986, sarjana Hongaria, Tamas Sarkozi, menulis buku mengenai permasalahan konstitusionalisme ekonomi di Hongaria (the Problems of the Economic Constitutionalism in Hungary).

Didalam buku ini, Tamaz Sarkozy memberikan perhatian khusus mengenai kedudukan badan-badan usaha milik negara[10]. Imre Voros dan Peter J. Tettinger pada tahun 1993 dengan judul A Gazdasagi Jogalkotas es az Alkotmanybirosag (Economic Legislation and The Constitutional Court)[11].

Selanjutnya, perkembangan-perkembangan sejarah mengenai gagasan konstitusi ekonomi baru ditulis oleh Kornelia Jankovics dan Jozsef Konya pada tahun 2004[12]. Pendek kata, ide konstitusi ekonomi yang menghubungkan studi konstitusi dengan persoalan-persoalan ekonomi dapat dikatakan memang baru dimulai dikembangkan pada dua dasawarsa terakhir abad ke-20.

Pendekatan hukum dan konstitusi di bidang ekonomi ini dikembangkan oleh para ahli, karena adanya ketidakpastian yang luas dalam perekonomian. Ketidakpastian terkait dengan pengertian-pengertian yang terkandung dalam konsep sistem ekonomi (economic system), tata ekonomi (economic order), dan konstitusi ekonomi (economic constituion).

Para sarjana[13] seringkali mengacaukan penggunaan istilah-istilah itu untuk pengertian yang sama. Demikian pula yang terjadi dengan perkataan economic constitution (konstitusi ekonomi), dan economic constitusional law (hukum tata ekonomi), serta konstitusionalisme ekonomi yang sering dianggap mempunyai makna yang sama.

Memang tidak mudah untuk memperkenalkan konsep-konsep hukum ke dalam pengertian-pengertian ekonomi ini sebaliknya. Menurut beberapa sarjana, melibatkan pengertian dan logika hukum (legal meanings) ke dalam ilmu ekonomi dapat menghancurkan kekhasan ilmu hukum itu sendiri sebagai ilmu yang bertitik tolak dari sistem norma.

Kalaupun istilah economic constitution mulai muncul pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, pada awalnya hanya dipakai dalam perspektif ilmu ekonomi atau ilmu hukum pada umumnya.

Konstitusi ekonomi sebagai objek kajian hukum tata negara atau sebagai persoalan hukum konstitusi dapat dikatakan memang masih sangat baru. Di level dunia saja, hal ini masih sangat baru, apalagi di Indonesia, sama sekali belum ada satu pun sarjana hukum yang menyadarinya apalagi untuk memperbincangkannya dalam konteks konstitusi dan hukum tata negara.

Dalam konteks Uni Eropa, misalnya, istilah konstitusi ekonomi (economic constitution) mulai biasa dipakai untuk pengertian mengenai dasar-dasar pengaturan tentang kebijakan ekonomi.

Dalam salah satu Policy Papers EU-Consent, misalnya, dinyatakan[14] “the economic constitution is that part (or set of parts) in the constitution, which contain(s) the stipulations regarding fundamental economic rights and pertaining principles of constitution as well as other regulations on market economy. Similary, economicc duties and competencies of various state organs, or – if this is case – regulations specifying the limits of their intervention inasmuch as these regulations have implications for the functionaing of market economy are also part and parcel of the economic constitution.

Disarikan dari buku: Konstitusi Ekonomi, Penulis: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Halaman: 61-64

[1] Wolfgang K., “On the Concept of the ‘Economic Constitution’ and the Importance of Franz Bohn from the Viewpoint of Legal History”, Europian Journal of Law and Economics, volume 3, Number 4, Springer, December 1996, hal.345-356 (12).

[2] Judul lengkapnya adalah “Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an”, diterbitkan dalam bentuk buku oleh Ichtiar Baru – Van Hoeve, Jakarta, 1994.

[3] Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia, Ichtiar Baru – van Hoeve, Jakarta, 1994, hal. 52.

[4] Rudiger Zuck, Wirthschaftsverfassung und Stabilitatsgesetz (Economic Constitutions and Law on  Stability), Wilhelm Goldmann Verlag, Muenchen, 1975.

[5] Gernot Gutmann, Werner Klein, Spiridon Paraskewopoulus, dan Helmut Winter; Wirtschaftsverfassung der Bundesrepublik Deutschland (The Economic Constitution and the Federal Rebuplic of Germany), Gustav-Fischer Verlag, Stuttgart-New York, 1976.

[6] Wolfgang Bohlin (ed.), Wirtschaftsordnung und Gerundgesetz: Eine Einfuhrung in die Grundprobleme fur wirthschaftswissenschaftler Juristen und Politologen (Requirements of the German Basic Law in Connection with the Economic Order), Gustav Fischer Verlag, Stuttgart New York, 1981.

[7] Die Wirtschaftsverfassung de Europaische Gemeinschaft im Wandei. Van Rom nach Maastricht (The changing economic constitution of the Europian Community from Rome to Maastricht), Nomos Verlagsgesellschaft.

[8] Fritz Rittner, Wirthschaftsrecht (Economic Law), Verlag C.F.Muller, Heidelberg, 1987.

[9] Timea Drinocsi, An Introduction to the Economic Constitution(s) in Europe, Policy Paper by Young Researcher WP II/III Theories: Team 5, March 2007, hal. 1-2. Timea Drinocsi adalah pengajar senior pada Departement of Constitutional, Faculty of Law of The University of Pecs, EU-Coaz Allami Pallalatok nsent, lihat http://www.eu-concent.net/library/deliverables/D11b Team 5.Pdf.;

[10] Tamas Sarkozy, A Gazdasagi Alkotmanyossag Problemai Magyarorszagon Kulonos Teknitettel az Allami vallalatok Statusaea, MTA, Budapest.

[11] Imre Voros dan Peter J. Tettinger pada tahun 1993 dengan judul, “A Gazdasagi Jogalkotas es az Alkotmanybirosag”, Unio Kiado, Budapest, 1993.

[12] Kornelia Jankovics dan Jozsef Konya, A Gazdasagi Alkotmanyossag Tortenete (History of Economic Constitutionalism), Magyar Rendeszet, No.1, hal. 44-65.

[13] Mussler (1998), hal. 18; Zuck (1975), hal. 12-14.

[14] Policy Papers oleh Peneliti Muda WP II/III Theories: Team 5, EU-Consent, didukung oleh European Union’s 6th Framework Programme, hal. 6.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Legislasi dan Konstitusionalisasi

Selengkapnya →