Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Standar dan Peraturan  >  Artikel saat ini

Konstitusi Politik, Ekonomi, dan Sosial

Oleh   /   Senin 21 Agustus 2017  /   Tidak ada komentar

Secara konvensional, konstitusi politik adalah konstitusi yang hanya mengatur peri kehidupan politik saja, sebagaimana yang menjadi ciri umum negara-negara liberal, seperti Amerika Serikat.

Konstitusi Politik, Ekonomi, dan Sosial

Dari uraian diatas, kita dapat membedakan pertama, (i) antara pengertian konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan konstitusi sosial; dan (ii) antara konstitusi dalam konteks hubungan dinamis antara negara (state), masyarakat (civil society), dan pasar (market).

Dari segi yang pertama, kita dapat mengembangkan tiga pengertian konstitusi politik (political constitution), konstitusi ekonomi (economic constitutions), dan konstitusi sosial (social constitution), secara sekaligus.

Secara konvensional, konstitusi politik adalah konstitusi yang hanya mengatur peri kehidupan politik saja, sebagaimana yang menjadi ciri umum negara-negara liberal, seperti Amerika Serikat. Sedangkan konstitusi ekonomi adalah konstitusi yang memuat kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi (the Constitutions of Economic Policies), dan konstitusi sosial ialah memuat kebijakan-kebijakan di bidang sosial (the Constitution of Social policies).

Seperti sudah dikemukakan terdahulu, para ahli hukum tata negara pada umumnya selalu mengaitkan studi hukum tata negara terbatas hanya dengan pengertian konstitusi dalam arti politik ini. Hal itu dapat dilihat dari judul buku yang ditulis C.F Strong yang selalu dijadikan rujukan standar dalam ilmu hukum tata negara, yaitu Modern political Constitution[1].

Apalagi, seperti telah diuraikan diatas, istilah Economic Constitution sendiri memang masih baru dikembangkan pada akhir abad ke-20. Bahkan sampai sekarang masih sedikit sekali sarjana hukum yang memahami hakikat konstitusi ekonomi yang dibahas dalam buku ini.

Sebagai contoh, dalam Konstitusi Irlandia Tahun 1937 dimuat ketentuan mengenai prinsip-prinsip haluan negara atau Directive Principles of State Policy secara tersendiri, yaitu dalam pasal 45 dengan judul Directive Principles of Social Policy[2].

Dalam istilah social policy itu tercakup pengertian kebijakan ekonomi dan sekaligus kebijakan sosial. Karena itu, ketentuan demikiam ditiru oleh Konstitusi India, yaitu memuat ketentuan yang berjudul Directive Principles of Economic and Social Policies[3].

Dengan perumusan materi yang demikian, kita dapat menyebut kedua Konstitusi Irlandia dan Konstitusi India ini sebagai konstitusi politik dan sekaligus sebagai konstitusi ekonomi dan sosial.

Ketiga pengertian konstitusi itu, dapat pula kita hubungkan dengan teori trias politika baru dalam peradaban modern, yaitu (i) state, (ii) civil society, dan (iii) market. Semua orang terlibat di dalam ketiga ranah negara, masyarakat kewargaan, dan pasar itu sekaligus.

Ketiganya tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dan harus dibedakan antara satu sama lain. Kita semua adalah warga negara, tetapi juga adalah warga dalam kehidupan bermasyarakat, yang terlibat dalam transaksi ekonomi dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi.

Setiap orang adalah produsen, dan sekaligus adalah konsumen dan distributor yang menghubungkan sesuatu dengan produsennya ke konsumen. Setiap hari kita di satu pihak terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan dinamika hubungan produksi, distribusi, dan konsumsi itu dan di pihak lain juga terlibat aktif dalam status kita sebagai warga negara, warga masyarakat, maupun warga pasar.

Disarikan dari buku: Konstitusi Ekonomi, Penulis: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Halaman: 74-75.

[1] C.F strong, A history of Modern Political Constitutions, Capricorn Books, New York, 1963; Lihat juga Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Forms, Sidgwick and Jackson, London, 1952.

[2] Brian Doolan, Constitutional Law and Constitutional Rights in Ireland; Michael O. Cearuil, A Study of the irish Text, The Stationery Office, 1999.

[3] Shreeram Chandra Dash (1968). The Constitution of India; a Comparative Study. Chaitanya Pub. House 1068; Lihat juga Durga Das Basu, Introduction to the Constitution of India (10th ed.). South Asia Books, 1984.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Legislasi dan Konstitusionalisasi

Selengkapnya →