Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Kontrol Publik Terhadap LSM (2/3)

Oleh   /   Selasa 4 September 2018  /   Komentar Dinonaktifkan pada Kontrol Publik Terhadap LSM (2/3)

Ketika terjadi desentralisasi kekuasaan dan menyebar di berbagai elemen ditengah masyarakat, maka mekanisme kontrol akan bisa berjalan secara seimbang, setara, dan timbal balik.

keuanganLSM

Kontrol Publik Terhadap LSM (Bagian 2/3)

Prasyarat Kontrol Publik terhadap LSM

Sebelum bicara lebih jauh tentang mekanisme kontrol terhadap LSM, adalah menjadi prasyarat bagi beberapa ide yang mendasari dan menjadi prasyarat bagi pelaksnaan pengawasan terhadap LSM.

Pertama, pola kerja jaringan (networks). Paradigma governance menghantarkan pemahaman dan aplikasi proses pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat dengan melibatkan secara aktif masyarakat atau komponen-komponen dalam masyrakat itu sendiri tanpa lagi mengandalkan peranan pemerintah sepenuhnya. Masyarakat atau publik dalm hal ini adalah termasuk di dalamnya pemerintah, kalangan swasta, LSM, pers, kekuatan politik, asosiasi, komunitas, keluarga dan siapa saja yang memiliki concern penyelesaian masalah-masalah publik. Hal ini sebagaiman dikemukakan oleh Frederickson ketika memberikan pemahaman tentang governance, “the word governance is probably the best and the most generally accept methapor for describing the partners of interaction of multiple organization system or networks” (George H. Frederickson, 1997).

Pada logika networks sebagaimana terkadang dalam pemahaman Frederickson di atas, berbagai komponen atau elemen dalam masyarakat, membangun suatu kolaborasi untuk melakukan aksi-aksi yang saling terkait satu dengan yang lainnya menuju pada kontruksi tatanan sosial yang tertib guna menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan publik. Kolaborasi dan interaksi timbal balik hanya akan terjadi,manakala kekuasaan dapat disebar atau terdesentralisasi secara merata ke tengah arena publik, di mana berbagai elemen dengan elemen lainnya.

Ketika terjadi desentralisasi kekuasaan dan menyebar di berbagai elemen ditengah masyarakat, maka mekanisme kontrol akan bisa berjalan secara seimbang, setara, dan timbal balik. Hal ini disebabkan masing-masing elemen dalam masyarakat memiliki keberdayaan dan kesempatan yang sama untuk berpartipasi, berinteraksi dan melakukan koreksi.

Kedua, sebagai kelanjutan hal di atas, networks membawa implikasi pada interaksi yang seimbang, setara dan sinergis dalam konteks mekanisme control di antara berbagai elemen masyarakat dan hanya akan terjadi manakala tranparansi dan akuntabilitas menjadi karakter dasar berbagai elemen masyarakat terseb

    Cetak       Email

You might also like...

Pengertian & Ruang Lingkup Akuntansi Publik

Selengkapnya →