Memuat...
Anda di sini:  Beranda  >  Artikel  >  Perpajakan  >  Artikel (di bawah) ini

Koreksi Fiskal terhadap Laporan Keuangan

Oleh   /   Selasa 4 Oktober 2011  /   Tanggapi?

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak (akuntansi fiskal), menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

keuangan LSM

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak (akuntansi fiskal), menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu: the proper matching cost against revenue, sedang dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Maka dari itu, dalam penyusunan laporan keuangan perlu terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan menurut akuntansi dengan laporan keuangan fiskal atau laporan keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, harus disesuaikan atau dilakukan koreksifiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, dapat diidentifikasi menjadi dua, yaitu, perbedaan waktu (timing difjcerences) dan perbedaan tetap (permanent diflerences).

Perbedaan waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara, karena adanya ketidaksamaan saat pengakuan penghasilan dan biaya/beban antara peraturan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan.

Perbedaan tetap adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan, menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut standar akuntansi keuangan tanpa ada koreksi di kemudian hari, misalnya, ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan (adanya pendapatan yang tidak dijumlahkan dengan penghasilan lainnya) dan adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal, misalnya, biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Sebelum mengisi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, perlu dilakukan koreksi-koreksi fiskal terlebih dahulu, sehingga pelaporan penghasilan dan biaya-biaya (sebagai pengurang penghasilan bruto) dalam SPT PPh-nya diharapkan sudah dapat disesuaikan dengan ketentuan, sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang perpajakan.

a.    Penghasilan

Konsep dasar pengertian penghasilan menurut akuntansi adalah penambahan aktiva dan penurunan kewajiban yang menyebabkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gains).

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan, dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti: penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, dividen, royalty, dan sewa.

Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar dari imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Pada umumnya imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas.

Penghasilan berdasarkan undang-undang perpajakan (Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan):

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apa pun.

Berdasarkan ketentuan undang-undang pajak penghasilan, terdapat penghasilan-penghasilan tertentu yang diatur secara khusus, misalnya yang pengenaan pajaknya bersifat final. Di samping itu, ada juga penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

b.    Biaya

Pengertian biaya di dalam akuntansi bahwa setiap pengurang terhadap penghasilan adalah biaya. Apabila ditinjau dari periode akuntansinya, pemanfaatan pengeluaran dibedakan antara

  1. Pengeluaran kapital (capital expenditure), yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, yang dicatat sebagai aktiva. Beban diakui berdasarkan alokasi yang rasional dan sistematis, dikenal dengan istilah penyusutan atau amortisasi.
  2. Pengeluaran penghasilan (revenue expenditure), yaitu pengeluaran hanya memberi manfaat untuk satu periode akuntansi bersangkutan yang dicatat sebagai beban.

Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan penghasilan tertentu yang diperoleh.

Pengertian biaya menurut undang-undang pajak penghasilan dibedakan atas

  1. Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu dikenal dengan nama biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dan
  2. Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pengeluaran (biaya) untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

Dengan adanya perbedaan-perbedaan antara laba atau rugi menurut perhitungan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal tersebut, untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang, terhadap laba/rugi komersial terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal, sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan.

Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu menyelenggarakan pembukuan ganda atau dua pembukuan, cukup membuat satu pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK).

Sebelum mengisi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, perlu dilakukan koreksi-koreksi fiskal terlebih dahulu, sehingga pelaporan penghasilan dan biaya-biaya (sebagai pengurang penghasilan bruto) dalam SPT PPh-nya diharapkan sudah dapat disesuaikan dengan ketentuan, sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang perpajakan.

c.    Beda Tetap

Salah satu contoh, adanya beda tetap antara akuntansi komersial dengan ketentuan undang-undang perpajakan, misalnya, dividen yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sebesar 25% atau lebih pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedang menurut ketentuan undang-undang pajak penghasilm bukan merupakan penghasilan.

Contoh yang lain, penghasilan atas bunga deposito atau tabungan lainnya yang telah dipotong PPh bersifat final oleh bank sebesar 20%, penghasilan ini dikenakan pajak tersendiri (final), sehingga tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lainnya dalam menghitung PPh yang terutang.

Ditinjau dari segi biaya/beban, misalnya

  1. Biaya-biaya yang digunakan unhk memperoleh penghasilan yang bukan objek pajak atau yang pengenaan pajaknya bersifat final;
  2. Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan;
  3. Sanksi perpajakan berupa bunga, denda, dan kenaikan;
  4. Biaya-biaya yang menurut ketentuan undang-undang pajak penghasilan tidak dapat dibebankan sebagai biaya, karena tidak memenuhi syarat tertentu, misalnya, daftar nominatif untuk biaya entertainment dan daftar nominatif untuk penghapusan piutang yang tidak tertagih.

Biaya/pengeluaran-pengeluaran tersebut di atas, menurut akuntansi komersial merupakan beban/biaya, sedangkan menurut ketentuan undang-undang pajak penghasilan tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

d.    Beda Waktu

Beda waktu merupakan akibat dari perbedaan metode yang digunakan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal, misalnya dalam hal

  1. Metode penyusutan,
  2. Metode penilaian persediaan,
  3. Penyisihan/cadangan piutang tak tertagih, dan
  4. Rugi/laba selisih kurs, dan lain-lain.

Dengan adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan dalam penghitungan besarnya penghasilan kena pajak.

Dari contoh lain yang menyebabkan perbedaan, misalnya saja yang berlaku dalam ketentuan undang-undang PPN, yaitu adanya transaksi yang terutang pajak, tetapi tidak/belum tercatat sebagai penghasilan, dalam hal

  1. Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak;
  2. Penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi;
  3. Penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan antar cabang, kecuali pengusaha kena pajak itu telah memperoleh izin pernusatan tempat pajak terutang dari Dirjen Pajak;
  4. Penyerahan barang kena pajak antar divisi atau unit dalam suatu perusahaan terpadu, sepanjang divisi/unit tersebut terletak di dalam wilayah kantor pelayanan pajak yang berbeda.

Bertitik tolak dari perbedaan pengertian konsep dasar antara akuntansi dan perpajakan tersebut maka dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak hampir selalu akan melakukan rekonsiliasi fiskal, apabila wajib pajak belum melakukan terhadap laporan keuangannya.

Pada hakikatnya rekonsiliasi fiskal ini adalah usaha untuk mencocokkan perbedaan-perbedaan yang ada dalam laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi) dengan laporan keuangan fiskal (yang disusun berdasarkan prinsip fiskal). Dari rekonsiliasi ini timbul yang disebut sebagai koreksifiskal. Koreksi fiskal dapat bersifat positif atau bersifat negatif.

Koreksi (fiskal) positif, merupakan koreksi terhadap laporan keuangan komersial agar sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Koreksi ini mengakibatkan penghitungan penghasilan kena pajak menjadi lebih besar.

Sedangkan koreksi (fiskal) negatif, adalah koreksi atas laporan keuangan komersial untuk disesuaikan dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Akibatnya, penghitungan jumlah penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Anda Mau Membaca Ini, Mungkin?

KeuanganLSM

Kepabeanan

Lanjutkan membaca →