Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Berita Media  >  Artikel saat ini

Korupsi Perlu Dipetakan

Oleh   /   Jumat 11 November 2011  /   Tidak ada komentar

Penanganan kasus korupsi selama ini tidak jelas karena korupsi belum pernah dipetakan. Dengan pemetaan korupsi, akan diketahui korupsi jenis apa dan bagaimana mengatasinya. Peta kejadian korupsi yang ada sekarang ini hanya dibuat berdasarkan hipotesis.

keuangan LSM

Dengan pemetaan korupsi, akan diketahui korupsi jenis apa dan bagaimana mengatasinya.

Sumber: KOMPAS, Jumat, 11 November 2011, halaman: 4.

Korupsi Diasumsikan di Urusan Suap-menyuap dan Pemerasan

Jakarta, Kompas – Penanganan kasus korupsi selama ini tidak jelas karena korupsi belum pernah dipetakan. Dengan pemetaan korupsi, akan diketahui korupsi jenis apa dan bagaimana mengatasinya. Peta kejadian korupsi yang ada sekarang ini hanya dibuat berdasarkan hipotesis.

”Seperti di puskesmas, harus ada mapping (pemetaan) pasien. Dari hasil pemetaan akan ketahuan di puskesmas tersebut ada sekian pasien sakit tipus. Untuk mengatasinya, puskesmas itu harus didrop sekian obat tipus. Jangan didrop obat yang salah,” kata spesialis Governance and Anticorruption World Bank Indonesia, Amin Sunaryadi, di Jakarta, Kamis (10/11).

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut menduga, karena tidak ada pemetaan korupsi, penanganan yang diberikan kemungkinan besar keliru. Penanganan diberikan berdasar hipotesis.

Menurut Amin, dari 1971 hingga 1999 terdapat 30 jenis korupsi. Namun, masalahnya sama karena penegakan hukum hanya pada korupsi jenis/kelompok yang merugikan keuangan negara dan suap-menyuap.

Ketika KPK dibentuk, kata Amin, korupsi diasumsikan di urusan suap-menyuap dan pemerasan. ”Dibangun seperti itu karena di awal pemetaannya diasumsikan suap-menyuap dan pemerasan paling banyak,” kata Amin.

Peta kejadian korupsi yang ada saat ini hanya berdasar hipotesis (riset optimalisasi pemberantasan korupsi oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung, Agustus 2009). Jenis/kelompok korupsi di sini meliputi kerugian keuangan negara (penegakan hukum dalam bentuk penuntutan 85 persen), suap-menyuap (penegakan hukum 8 persen), penggelapan dalam jabatan (penegakan hukum 2 persen), pemerasan (penegakan hukum 4 persen), perbuatan curang dalam bangunan (penegakan hukum 1 persen), benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi (belum ada penegakan hukum).

”Belum ada yang dipenjarakan karena perbuatan curang dalam bangunan. Kalau kita perhatikan, semua bangunan yang dibangun dengan menggunakan uang negara, hasilnya selalu jelek, tetapi biayanya sangat mahal. Sementara kontraktor yang sama, pengawas yang sama, jika membangun bangunan untuk perusahaan swasta, hasilnya pasti bagus. Jadi, itu bukan faktor kontraktornya,” kata Amin.

Penyamaan persepsi

Menurut Herry dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perlu ada penyamaan persepsi tentang pemetaan. Korupsi bisa diartikan fraud. Fraud tentu tersembunyi. Dalam institusi yang tidak ditemukan korupsi, belum tentu tidak ada korupsi.

”Di BPK ada road control system. Kami berada di lingkungan yang rentan dengan perbuatan korupsi. Kami sadar itu dan membuat langkah kendali korupsi. Bagaimana cara menilai kerja pemerintahan dalam pengendalian korupsi? Kami mengiventarisasi aturan formal di Indonesia, kemudian memodifikasi perangkat aturan itu agar lebih membumi,” kata Herry.

Untuk mengoptimalkan penanganan kasus dugaan korupsi, secara terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution berharap, permintaan izin kepada presiden oleh penyidik untuk menyelidiki dan menyidik kasus yang melibatkan pejabat pemerintah daerah sebaiknya ditiadakan.

Saud mengatakan, ketentuan tentang izin kepada presiden tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan tersebut harus direvisi karena dapat menyita waktu atau menghambat penanganan kasus korupsi. (lok/fer)

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

UMKM Perlu Serap Digital

Selengkapnya →