Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Berita  >  Artikel saat ini

KPK Siap Hadapi Praperadilan

Oleh   /   Senin 9 Februari 2015  /   Tidak ada komentar

Komisi Pemberantasan Korupsi siap menghadapi praperadilan yang diajukan Divisi Hukum Mabes Polri dan akan disidangkan, Senin (2/2). Bagi KPK, praperadilan yang menyoal penetapan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi tidak beralasan.

keuanganLSM

KPK Siap Hadapi Praperadilan

Sumber: Kompas, 2 Februari 2015

Komisi Pemberantasan Korupsi siap menghadapi praperadilan yang diajukan Divisi Hukum Mabes Polri dan akan disidangkan, Senin (2/2). Bagi KPK, praperadilan yang menyoal penetapan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi tidak beralasan.

Kepala Biro Hukum KPK Chatarina M Girsang, Minggu, di Jakarta mengatakan, pada prinsipnya KPK selalu siap menghadapi praperadilan. Sampai kini, KPK belum tahu dasar pengajuan praperadilan oleh kuasa hukum Budi Gunawan.

”Prinsipnya KPK akan siap menghadapi praperadilan. Surat kuasa dari empat pimpinan baru kami sampaikan Jumat sore karena ada pencabutan dan perbaikan dari pemohon (praperadilan),” kata Chatarina.

Dia mengatakan tidak tahu apa yang dicabut dan diperbaiki dari pemohon praperadilan. Namun, jika praperadilan terkait dasar hukum penyidik KPK yang sempat disoal kuasa hukum Budi Gunawan, menurut Chatarina, KPK juga siap menjawabnya.

”Saya tidak tahu soal dasar hukum penyidik yang dipermasalahkan, apakah akan dimasukkan ke praperadilan. Pada permohonan pertama itu belum masuk,” kata Chatarina.

Apabila mereka menyoal penetapan tersangka oleh KPK, tambah Chatarina, praperadilan tidak berwenang memutuskan keabsahannya. ”Prinsipnya, penetapan tersangka bukan kewenangan lembaga praperadilan untuk memutuskan sah dan tidaknya. Ini berdasarkan ketentuan Pasal 77, Pasal 82 Ayat 1, dan Pasal 95 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHAP,” ujar salah satu jaksa di KPK ini.

Menurut Chatarina, permohonan praperadilan yang dihadapi KPK biasanya terkait penyitaan barang milik tersangka korupsi. ”Selama ini belum pernah ada praperadilan karena penetapan status tersangka,” ujar Chatarina.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, memimpin sidang praperadilan tersebut di PN Jaksel.

Secara terpisah, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Miko Ginting, membenarkan, praperadilan tak bisa membatalkan status tersangka Budi Gunawan. Miko menilai upaya Budi Gunawan membatalkan status tersangka melalui praperadilan tidak tepat.

”Pasal 77 KUHAP mengatur bahwa praperadilan hanya berwenang memeriksa sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan di tingkat penyidikan dan penuntutan,” ujar Miko.

Menurut Miko, Pasal 77 KUHAP jelas menyatakan, penetapan tersangka dan dimulainya penyidikan bukanlah obyek pemeriksaan praperadilan. ”Dengan demikian, jelas bahwa praperadilan tidak dapat membatalkan status tersangka dan juga tidak dapat menghentikan proses penyidikan atas tersangka Budi Gunawan,” ujar Miko.

Pelemahan KPK

Pakar hukum Refly Harun dalam diskusi Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) di Jakarta menegaskan, praperadilan penetapan seseorang menjadi tersangka belum pernah dikabulkan. Menurut Refly, apabila hakim menyetujui praperadilan tersebut, hal itu menjadi bagian dari pelemahan KPK.

”Kalau (praperadilan) dikabulkan, dapat jadi lonceng kematian bagi KPK. Kalau dikabulkan satu demi satu (permohonan praperadilan tersebut), KPK bisa rontok,” kata Refly.

Menurut Refly, penetapan tersangka oleh KPK dipastikan serius. ”Tidak mungkin main-main meskipun waktu penetapan tersangka mungkin tidak tepat. Namun, soal waktu itu mungkin dapat dikaji pengamat politik,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Divisi Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arteria Dahlan, mengatakan, praperadilan dari Budi Gunawan sudah tepat. ”Kami ingin KPK bagus dengan membersihkannya dari oknum,” katanya.

Secara terpisah, pengamat hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Agus Budiarto, mengatakan, jika hakim menolak praperadilan, Budi Gunawan yang bermasalah hukum tak mungkin memimpin lembaga penegak hukum.

”Memang tidak ada aturan tersangka mundur dari jabatannya. Tetapi, Polri butuh pimpinan segera,” kata Agus.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

UMKM Perlu Serap Digital

Selengkapnya →