Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Artikel  >  Artikel saat ini

Kritikan atas Program Bantuan Sosial Pemerintah

Oleh   /   Senin 5 Februari 2018  /   Tidak ada komentar

Ditemukannya kasus-kasus penyelewengan dana program pemerintah itu memperlihatkan perlunya lebih banyak upaya untuk memperbaiki sistem integritas dan akuntabilitas penggunaan dana dalam program-program tersebut. Hal tersebut karena sistem integritas dan akuntabilitas yang dibangun sampai saat ini masih banyak mengandung lubang-lubang kebocoran.

keuanganLSM

Kritikan atas Program Bantuan Sosial Pemerintah

Meskipun demikian, pada saat ini terdapat banyak kritikan atas program-program bantuan sosial pemerintah tersebut. Umumnya kritikan diarahkan pada sistem implementasi dari program-program bantuan sosial, bukan pada tingkat kemanfaatan dari program-program bantuan sosial tersebut. Dalam hal ini, banyak kritikan menunjukan bahwa terdapat ketidak-efisienan dalam implementasi program-program bantuan sosial tersebut akibat dari mismanajemen atau besarnya celah korupsi dalam sistem implementasi. Juga banyak kritikan menunjuk pada ketidak-efektifan program-program bantuan sosial tersebut, yang mengakibatkan terjadinya banyak kasus seperti salah sasaran, salah pemilihan kegiatan, pemanfaatan program oleh kelompok yang seharusnya tidak berhak dan lain-lain.

Masifnya korupsi di Indonesia juga merupakan ancaman bagi program-program bantuan sosial tersebut di Indonesia. Program-program seperti Raskin (Program Bantuan Beras Keluarga Miskin), BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dan penjualan pupuk bersubsidi seringkali dilaporkan salah sasaran dan tidak efisien dalam pembiayaannya. Pada program Raskin dilaporkan kurangnya transparansi dalam distribusi beras dan dana operasional, dan terjadi penyimpangan beras dan dana dalam jumlah besar. Pada program BOS, tidak adanya verifikasi pendaftaran siswa di sekolah; sosialisasi program yang tidak efektif dan kurangnya diseminasi petunjuk pelaksanaan mengakibatkan monitoring dan evaluasi sulit dilakukan, sehingga sulit untuk menentukan siapa yang menerima manfaat dari program khusus bagi siswa miskin itu (Kertas Kerja Hasil Review dan Evaluasi atas Program-program yang Berpihak pada Rakyat Miskin di Indonesia, Bappenas RI dan Asian Development Bank: 2008).

Sementara pada program subsidi pupuk, terjadi penyelewengan berupa pengalihan penjualan pupuk bersubsidi kepada perusahaan skala besar, perhitungan kebutuhan pupuk bersubsidi kurang akurat, dan volume penyaluran pupuk bersubsidi didasarkan pada perkiraan kebutuhan, bukan penyaluran aktual, sehingga rentan terhadap manipulasi dalam menghitung nilai subsidi yang sesungguhnya (Konstruksi Kebijakan Subsidi Pupuk, Departemen Pertanian RI: 2006).

Menurut PATTIRO, persoalan-persoalan tersebut terjadi karena lemahnya sistem integritas dan akuntabilitas yang diterapkan dalam program-program pemerintah tersebut. Misalnya dalam bentuk ketiadaan transparansi, terbatasnya pengawasan publik, dan lemahnya sistem pertanggung-jawaban publik. Salah satu wilayah yang secara signifikan bermasalah adalah pada arena pengelolaan anggaran pemerintah, khususnya pada fase penggunaan anggaran (budget expenditure) dari program-program tersebut. Penyalahgunaan anggaran pada fase budget expenditure ini terjadi di berbagai program pembangunan di Indonesia. Kondisi itu telah menjadi pengetahuan umum, bahkan dalam pemeriksaan BPK ditemukan adanya penyimpangan terhadap alokasi dana BOS (Laporan Hasil Pemeriksaan atas Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Bantuan Operasional Sekolah 2005 dan 2006 pada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Banten), dan penyaluran Raskin yang tidak tepat sasaran (Laporan Hasil Pemeriksaan atas Subsidi Pangan Program Raskin 2004 dan 2005 pada Perum Bulog).

Ditemukannya kasus-kasus penyelewengan dana program pemerintah itu memperlihatkan perlunya lebih banyak upaya untuk memperbaiki sistem integritas dan akuntabilitas penggunaan dana dalam program-program tersebut. Hal tersebut karena sistem integritas dan akuntabilitas yang dibangun sampai saat ini masih banyak mengandung lubang-lubang kebocoran. Salah satu upaya yang belum banyak mendapat perhatian adalah penguatan peran masyarakat dalam mengawasi praktek-praktek penggunaan dana dalam program-program sosial ekonomi pemerintah. Padahal pengembangan kedua sistem ini sangat penting untuk memastikan lembaga-lembaga pemerintah termasuk program-program yang dijalankannya memberikan hasil yang optimal dan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Seperti telah dinyatakan di atas, program-program sosio-ekonomis itu rawan terhadap penyelewengan dan praktek korupsi yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan program dimaksud. Karena itu dipandang penting mengurangi praktik buruk itu berupa pencegahan korupsi melalui pengembangan sistem integritas dan sistem pertanggung-gugatan (akuntabilitas) selama dan setelah program berlangsung. Pada konteks ini, pemerintah daerah dapat berperan signifikan untuk mencegah terjadinya korupsi pada pelaksanaan program-program sosial ekonomi tersebut. Bila dicermati, sebagian proses penyelewengan justru terjadi di daerah atau unit-unit pelayanan, seperti penggunaan dana BOS yang tidak sesuai ketentuan yang dilakukan oleh pihak sekolah, penentuan jumlah keluarga miskin yang berhak mendapat bantuan beras, maupun alokasi dan jumlah petani yang berhak memperoleh subsidi pupuk. Karena itu, pengembangan sistem integritas dan akuntabilitas pada program-program pemerintah ini juga harus melibatkan stakeholder di daerah, sehingga upaya ini dapat memberikan hasil yang optimal.

Disarikan dari buku: Manual Audit Sosial Multi Stakeholder, Penulis: Ilham Cendekia Srimarga, Muchammad Fahazza, Widi Heriyanto, Hal: 2-5.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

keuanganLSM

Lingkup Pekerjaan Pemeriksa Internal (2/4)

Selengkapnya →