Memuat...
Anda di sini:  Beranda  >  Berita  >  Berita Media  >  Artikel (di bawah) ini

Kurs Pajak Mingguan

Oleh   /   Rabu 6 Juni 2012  /   Tanggapi?

Kurs pajak mingguan biasanya digunakan sebagai dasar pelunasan bea masuk (BM), pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak ekspor, dan pajak penghasilan (PPh).

keuangan LSM

Kurs pajak mingguan diterbitkan oleh Menteri Keuangan dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia setiap minggu dan berlaku selama 7 hari.

Sumber: klinik-pajak.com

Kurs pajak mingguan  biasanya digunakan sebagai dasar pelunasan bea masuk (BM), pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak ekspor, dan pajak penghasilan (PPh). Kurs pajak mingguan diterbitkan oleh Menteri Keuangan dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia setiap minggu dan berlaku selama 7 hari atau satu minggu. Contohnya kurs pajak hari ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor  1363/KM.1/2011 yang berlaku sebagai kurs pajak mingguan mulai tanggal 28 November 2011 s.d. 4 Desember 2011. Dalam peraturan kurs Menteri Keuangan tersebut diatur berapa kurs valuta asing untuk rupiah yang digunakan dalam pembayaran bea masuk (BM), pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak ekspor, dan pajak penghasilan (PPh).

Cara Penggunaan Kurs Mingguan Pajak

Untuk transaksi yang dilakukan dalam valuta asing maka kurs mata uang asing yang digunakan adalah kurs pajak mingguan  yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan pada tanggal terjadinya transaksi. Contohnya Wajib Pajak akan menerbitkan faktur pajak dalam mata uang asing maka harus juga diisi nilai Rupiah yang berasal dari konversi nilai transaksi dalam mata uang asing dengan menggunakan kurs pajak yang berlaku pada tanggal dibuatnya faktur pajak.

Demikian juga jika ingin melakukan pembayaran pajak ke bank dari transaksi dalam mata uang asing, maka nilai Rupiah yang disetor ke bank adalah hasil perkalian nilai mata uang asing dengan kurs mingguan pajak.

Pembukuan dalam Mata Uang Asing

Pada era globalisasi saat ini dimana transaksi bisnis tidak lagi dibatasi oleh wilayah negara, maka penggunaan  mata asing dalam pembukuan Wajib Pajak adalah hal yang biasa. Namun sebelum dapat menggunakan mata uang asing dalam pembukuan maka Wajib Pajak harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan,kecuali bagi Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya atau Wajib Pajak dalam rangka Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Untuk saat ini voluta asing yang boleh digunakan dalam pembukuan adalah mata uang Dollar Amerika Serikat.

Tidak semua Wajib Pajak boleh menggunakan mata uang asing dalam pembukuannya. Wajib Pajak yang diperbolehkan menggunakan mata uang asing adalah:

  1. Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi;
  2. Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Penanaman Modal Asing;
  3. Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang PPh atau sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) terkait;
  4. Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi;
  5. Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak (subsidiary company) yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perusahaan induk (parent company) di luar  negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a  dan huruf b Undang-Undang PPh.
  6. Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri;
  7. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan reksadana dalam denominasi satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan pasar modal;atau

Persyaratan Permohonan penyelenggaraan pembukuan mata uang asing

Sebelum menggunakan mata uang asing dalam pembukuan maka Wajib Pajak harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah, paling lambat 3 (tiga) bulan :

  1. sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut dimulai; atau
  2. sejak tanggal pendirian bagi Wajib Pajak baru untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak pertama.

Untuk mendapatkan Kurs Pajak Mingguan hari ini silahkan klik disini.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Anda Mau Membaca Ini, Mungkin?

keuanganLSM

Teknologi Bank Nirkantor Harus Siap

Lanjutkan membaca →