Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Berita  >  Artikel saat ini

Laporan Keuangan 18 Instansi Belum Beres

Oleh   /   Rabu 20 Juni 2012  /   Tidak ada komentar

Sebanyak 18 kementerian-lembaga masih mendapatkan catatan wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Meskipun hal ini menjadi salah satu indikator peningkatan kinerja keuangan, sejumlah modus koruptif klasik terus terjadi di semua kementerian-lembaga.

keuanganLSM

Laporan Keuangan 18 Instansi Belum Beres

Sumber: KOMPAS, Rabu, 30 Mei 2012, Halaman: 17.

JAKARTA, KOMPAS – Sebanyak 18 kementerian-lembaga masih mendapatkan catatan wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Meskipun hal ini menjadi salah satu indikator peningkatan kinerja keuangan, sejumlah modus koruptif klasik terus terjadi di semua kementerian-lembaga.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2011 kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna, di Jakarta, Selasa (29/5).

Dalam sambutannya, Hadi menyebutkan, instansi yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) pada tahun anggaran 2011 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2010. Ini menunjukkan hasil positif.

Berdasarkan data BPK, dari 87 entitas yang diaudit, 18 di antaranya masih mendapatkan opini WDP untuk laporan keuangan tahun 2011. Pada tahun sebelumnya, entitas yang mendapatkan opini serupa berjumlah 29 instansi.

Sementara entitas yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2011 berjumlah 67 instansi. Pada 2010, sebanyak 53 entitas mendapatkan opini yang sama. Kepada dua entitas lainnya, BPK tidak memberikan pendapat. Ini terjadi pula pada audit periode anggaran 2010.

Dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2011, BPK menemukan dua permasalahan umum yang menjadi pengecualian atas kewajaran.

”Persoalan tersebut merupakan gabungan ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kelemahan sistem pengendalian internal, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Hadi dalam sambutannya.

Persoalan pertama menyangkut inventarisasi aset. Pemerintah telah menginventarisasi dan menilai kembali aset tetap yang diperoleh sebelum neraca awal per 31 Desember 2004. Namun, masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pencatatan hasil penilaian kembali tersebut. Contohnya adalah aset tetap pada 14 kementerian-lembaga senilai Rp 6,89 triliun tidak diketahui keberadaannya.

Persoalan inventarisasi juga ditemukan pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Berbagai aset BPPN senilai lebih dari Rp 35 triliun belum jelas.

Persoalan lain yang mencolok adalah inkonsistensi pengenaan tarif pajak dalam perhitungan paja penghasilan migas dan perhitungan bagi hasil. Akibatnya, pemerintah kehilangan penerimaan negara senilai Rp 2,35 triliun.

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri dalam keterangan pers menyatakan, perjalanan fiktif berlangsung hampir di semua kementerian- lembaga. Hal ini berdasarkan hasil uji petik. Metode ini sah dan banyak dipakai di negara lain.

”Harapan kami adalah aparat pengawas internal di masing-masing kementerian-lembaga aktif melakukan pengujian yang lebih luas karena yang dilakukan BPK itu adalah sampling,” kata Bisri.

Masih maraknya perjalanan dinas fiktif antara lain terjadi di beberapa kementerian.

Menurut sejumlah anggota staf kementerian tersebut, pertanggungjawaban fiktif masih terjadi pada perjalanan dinas pekan silam. (LAS)

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

UMKM Perlu Serap Digital

Selengkapnya →