Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Berita  >  Artikel saat ini

Laporan Keuangan Harus Sederhana

Oleh   /   Jumat 6 Februari 2015  /   Tidak ada komentar

Dana desa yang dikucurkan April tahun ini perlu diikuti dengan laporan keuangan yang sederhana dan mudah dimengerti aparat desa.

keuanganLSM

Laporan Keuangan Harus Sederhana

Sumber: Kompas, 2 Februari 2015

Dana desa yang dikucurkan April tahun ini perlu diikuti dengan laporan keuangan yang sederhana dan mudah dimengerti aparat desa. Untuk itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggandeng Ikatan Akuntan Indonesia untuk membuat modul laporan keuangan yang sederhana.

”Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kami membantu Kementerian Desa untuk membuat pedoman akuntansi desa yang sederhana dan mudah dipahami perangkat di desa,” kata Direktur Eksekutif Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Elly Zarni, Minggu (1/2), di Jakarta.

Dana desa mulai dikucurkan April 2015 dengan jumlah sekitar Rp 20 triliun untuk 74.202 desa. Setiap desa rata-rata akan mendapatkan Rp 250 juta. Pengucurannya dibagi dalam tiga tahap, dengan persentase dana 40 persen untuk tahap pertama, 40 persen untuk tahap kedua, dan 20 persen untuk tahap ketiga.

Menurut rencana, pengucuran dana tahap kedua pada Agustus, sedangkan tahap ketiga pada Oktober tahun ini. Penggunaan dana desa akan diawasi dan dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan dan akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Elly mengatakan, tidak semua aparat desa mengerti dengan baik pembuatan laporan keuangan atau akuntansi. Padahal, penggunaan dana desa mesti dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan. ”Mungkin, laporan keuangannya secara sederhana akan berbasis tunai,” kata Elly.

Selain itu, ada prinsip dasar yang harus diikuti dalam penyusunan laporan tersebut, yakni setiap pengeluaran harus dicatat dan disertai bukti. Setiap pengeluaran juga harus sesuai dengan peruntukannya. Investasi melalui badan usaha milik desa (BUMDes) juga harus dicatat dan dilaporkan. ”Model pencatatan tersebut pernah dicoba ketika pelaporan dana kampanye oleh calon legislator,” ungkap Elly.

IAI menyiapkan 33 kantor di ibu kota provinsi dan kantor jasa asuransi untuk melatih fasilitator dan aparat desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, penggunaan dana desa diputuskan dalam musyawarah desa. Namun, desa disarankan membentuk badan usaha. ”Hal ini penting untuk menggerakkan ekonomi pedesaan karena pada dasarnya sebuah desa punya sumber daya. Disparitas ekonomi antara desa dan kota yang saat ini berlisar 9-10 persen bisa dikurangi,” kata Marwan.

Menurut Marwan, kucuran dana ratusan juta rupiah tersebut akan terbatas dampaknya jika digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan. Namun, dampaknya akan berbeda jika digunakan untuk usaha yang menggerakkan perekonomian.

Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyebutkan, 60 persen keluhan masyarakat di desa terkait minimnya infrastruktur di desa.

Marwan menargetkan, dalam dua tahun, jumlah badan usaha milik desa akan bertambah 20.000-40.000 unit. Saat ini ada sekitar 4.000 badan usaha milik desa dengan 1.200-an badan usaha milik desa yang dianggap bisa berkembang.

”Kami menyiapkan Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Dana Desa untuk mempercepat proses penyerapannya,” ungkap Marwan.

Nomenklatur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

UMKM Perlu Serap Digital

Selengkapnya →